Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah

  • Arifuddin Nurdin Fakultas Ilmu Pemerintahan, STISIP Petta Baringeng, Soppeng

Abstract

This study aims to analyze the implementation of DPRD members 'initiative rights and the factors that hinder the exercise of DPRD members' initiative rights in the formation of Regional Regulations. This type of research is normative juridical research, the source of this research data is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected legal materials are processed and compiled systematically and provide detailed and in-depth explanations to reveal problems regarding the legislative function of DPRD members with the intention of seeking consistency between applicable legal norms.

The results showed that the implementation of DPRD members' initiative rights in the formation of regional regulations was still not optimal even though it had referred to PP No. 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of DPRD Standing Orders because many DPRD members have never used the right of initiative in preparing academic texts and the Draft of Regional Regulation. The inhibiting factors for the implementation of DPRD members' initiative rights in the formation of regional regulations consist of human resources, the effectiveness and efficiency of the use of the budget, the role of the Expert Team, as well as low community participation being an inhibiting factor. The suggestion that the authors propose is that DPRD members in carrying out the legislative function should not only wait for the proposed Regional Regulation coming from the Regional Government but actively use their initiative right in forming Local Regulations as regulated in the legislation, as well as addressing the factors existing obstacles in order to optimize the implementation of the initiative rights of DPRD members. 

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak inisiatif Anggota DPRD dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD pada pembentukan Peraturan Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis dan memberikan penjelasan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap permasalahan mengenai fungsi legislasi anggota DPRD dengan maksud mencari konsistensi antara norma hukum yang berlaku.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang optimal sekalipun telah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, karena banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah terdiri dari Faktor sumber daya manusia, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, peranan Tim Ahli, serta partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat. Adapun saran yang penulis ajukan adalah, hendaknya anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak sekedar menunggu usulan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tetapi secara aktif mempergunakan hak inisiatifnya dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengatasi faktor-faktor penghambat yang ada agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD.

 

Kata Kunci: hak inisiatif; fungsi legislasi; frasa, peraturan daerah;

References

Achmad Ruslan, Peraturan Daerah dan HAM dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 11, No. 4 Tahun 2003.

______, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya (Kajian Pereda tentang Pajak dan Retribusi di Sulawesi Selatan), Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vo. 13, Nomor 2 Juni 2005.

Amir Muhiddin, 2013, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan “OTORITAS” Vol. III No. 1 April 2013. pp. 1-9

Aristo Efandy A. Barlian , 2016, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, Volume 10 Number, 4, October-December 2016. Fak. Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. pp 605-622.

Bunga, M. (2017). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 19(2), 12-25.

Eka NAM Sihombing, 2016, Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No.03 - September 2016. pp. 285-296.

______, 2017, Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Jurnal Yudisial Vol. 10, 10 Agustus 2017. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. pp. 217-234

Efendi, 2017, Hak Uji Materi Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XII/2015), Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 51, No. 1 Juni 2017.

Faisal Abdullah, 2004, Pemberdayaan DPRD Menuju Clean and Good Governance, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol. 12, No. 3, September 2004.

Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Penerjemah Raisul Muttaqien, Cetakan IV, Nusa Media, Bandung, 2009.

H.A.S. Natabaya, 2007, Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 2, Juni 2007.

Jimly Asshiddiqie, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan KDH 2004-2014, www.depdagri.go.id. Diakses Sabtu, 23 Februari 2019.

Muhammmad Reza Winata, Mery Christian Putri, Zaka Firma Aditya, 2018, Legal Historis Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7 Desember 2018. pp. 615-622

Muhammad Suharjono, 2014, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 No. 19 Pebruari 2014. pp. 21-37

Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 19(2), 26-37.

Yarni, M. (2010). Fungsi legislasi DPRD dalam kerangka otonomi: studi kasus DPRD kota Jambi dan DPRD kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY.

Rahmat Qadri Nasrun, Husni Djalil, Efendi, 2019, Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalklan Oleh Keputuisan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, Syiaih Kuala Law Jurnal, Aceh ; Vol. 3, No. 1 April 2019. pp. 95-113

Ratna Solihah, Siti Witianti, 2016, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014 : Permasalahan dan Usaha Mengatasinya, Jurnal Ilmu Pemerintahan “COSMOGOV” Vol. 2 No. 2, Oktober 2016. Program Studi Ilmu Fisip, Universitas Padjadjaran, Bandung. pp. 291-307.

Lontoh, R. L. (2019). Problems of Border Regions in Ensuring Legal Certainty Invest in Indonesia. Substantive Justice International Journal of Law, 2(2), 118-136.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI Press, Jakarta, 2006.

Soetandjo Wignosubroto, dkk, 2005, Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Government.

Siti Zuhro R dan Eko Prasojo (Editor), Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya, Penerbit Ombak dan The Habibie Center, Yogyakarta, 2010.

Suharyo, 2015, Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4 No. 03 - Desember 2015. pp. 431-447

Suprin Na’a, 2016, Ke Arah Parlemen Lokal yang Berdaya, nusantaraku.org, Diakses Sabtu 23 Februari 2019

Wawan Sobari, dkk, 2004, Inovasi Sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award, Nailil Printika, Yogyakarta.

Published
2020-05-17
Section
Articles