Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia

  • Martono Martono Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamaddukelleng, Sengkang

Abstract

This research was conducted to find out the form of the implementation of the rights of suspects at the level of investigation at the Wajo Regional Police Station, as well as what factors influence the implementation of the rights of the suspect at the investigation level of investigations at the Wajo Regional Police Station. This type of research was conducted in the Wajo district police jurisdiction, and data were obtained from in-depth observations, through interviews and then analyzing existing data. The results of the study were analyzed quantitatively by describing data and also using quantitative analysis with descriptive. Protection of Human Rights in the Judicial Act concerning the principles of quick and low-cost justice, the principle of non-discrimination, the principle of presumption of innocence, and guarantees of Human Rights for all Indonesian citizens under the 1945 Constitution. The results obtained by this article are: shows that the implementation of the rights of the suspect at the investigation level investigation at the Wajo Resort Police, in particular the right to obtain legal assistance, the right to be examined immediately, the right to provide information freely, and the right to be informed of his arrest and detention based on the principle of presumption of innocence, based on the results of the study, have been carried out although not optimal due to several factors, namely (1) the quality of investigative Human Resources is still low, the number of personnel is still lacking and is not balanced with the number of cases, investigators who are not professional and (2) the mental attitude of the investigator which is not good, and the level of awareness the law of society which is paternalism so that it causes resignation to law enforcement officers while supporting factors in the form of the increased budget allocated for the settlement of cases.

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui wujud implementasi hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan di Polres Wajo, serta  faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Wajo. Tipe penelitian  ini dilakukan di wilayah hukum Polres Wajo, dan data diperoleh dari pengamatan yang mendalam, melalui wawancara  kemudian menganalisis data yang ada. Hasil penelitian dianalisi secara kuantitatif dengan mendeskripsikan data dan juga menggunakan analisis kuantitatif dengan deskriptif. Perlindungan Hak Azasi Manusia dalam Undang-Undang kehakiman mengenai azas peradilan cepat dan biaya ringan, azas non diskriminasi, azas praduga tidak bersalah, dan jaminan Hak Azasi Manusia bagi seluruh warga Negara Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar 1945. Hasil yang diperoleh oleh artikel ini adalah: menunjukkan bahwa wujud implementasi hak-hak tersangka pada pemeriksaan tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Wajo, khususnya hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan hak untuk diberitahukan penagkapan dan penahanannya berdasarkan azas praduga tak bersalah, berdasarkan hasil penelitian,  sudah dilaksanakan meskipun belum optimal yang disebabkan karena beberapa faktor, yaitu (1) kualitas Sumber Daya Manusia  penyidik yang masih rendah, jumlah personil yang masih kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya perkara, penyidik yang tidak profesional dan (2) sikap mental penyidik yang kurang baik, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang paternalisme, sehingga menyebabkan sikap pasrah kepada aparat penegak hukum, sedangkan faktor pendukung berupa meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian perkara.

References

Abdurrahman, H. R. (2011). Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif Dalam disiplin Hukum. PTIK, Jakarta.

Ali, A. (1999). Pengadilan dan Masyarakat. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.

______ (2000). Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog da Komentar Penutup sebagai Kesimpulan.

______ (2008). Menguak tabir hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Achmad Ali, S. H., & Wiwie Haryani, S. H. (2014). Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan. Kencana.

Ali, A., & Heryani, W. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum ctk. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Aswanto. (2002). Penegakan Hak Asasi Manusia ( disampaikan dalam acara forum komunikasi dan kolsultasi tokoh agama dan tokoh masyarakay SUL-SEL).

______, 2002, Penegakan Hak Asasi Manusia (Makalah Pada Forum Komunikasi dan Dialog Infra dan Supra Struktur , di Makassar. .

Ahmad, Kamri (2009), Filsafat Hukum, Umitoha Gratifika, Makassar

Abdussalam, R. (1997). Penegakan Hukum di lapangan oleh Polri. Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Meliala, A. (1996). Quo Vadis Polisi. In Jurusan Kriminologi UI dan Majalah Forum, Jakarta.

Sutiyoso, B., & Hum, M. (2004). Aktualita hukum dalam era reformasi. RajaGrafindo Persada.

Bayley, D. H. (1998). Police for The Future–Polisi Masa Depan. Terjemahan Kunarto dan Khobibah M. Arief Dimyati. Jakarta: Cipta Manunggal.

Bartol, C. R. (1983). Psychology and American law. Wadsworth Pub Co.

Blau, P. M., Meyer, M. W., & Jusof, G. R. (1987). Birokrasi dalam masyarakat modern. Penerbit Universitas Indonesia.

Blumer, H. (1986). Symbolic interactionism: Perspective and method. Univ of California Press. Horton, P. B., Hunt, C. L., & Ram, A. (1989). Sosiologi. Erlangga, Jakarta.

Purnomo, B. (1988). Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana. Liberty.

Sutiyoso, B., & Hum, M. (2004). Aktualita hukum dalam era reformasi. RajaGrafindo Persada.

Arief, B. N. (2005). Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan. Citra Aditya Bakti.

Clark, D. S. (2007). Encyclopedia of law and society: American and global Perspectives. Sage publications.

Drost, P. N. (1951). Human Rights as Legal Rights: The Realization of Individual Human Rights in Positive International Law; General Discussions and Tentative Suggestions on an International System of Human Rights. AW Sijthoff's Uitgeversmij V.

Donnelly, J. (1999). Human rights, democracy, and development. Human Rights Quarterly, 21(3), 608-632.

Deddy, I., & Gatara, A. A. S. (2007). Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif. Bandung: Pustaka Setia.

Faal, M. (1991). Penyaringan perkara pidana oleh polisi: diskresi kepolisian.

Fadillah, S., & Chaerudin, S. A. D. (2009). Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. PT Refika Aditama, Jakarta.

Fromm, E., Muttaqin, I., & Kamdani. (2000). Akar kekerasan: analisis sosio-psikologis atas watak manusia. Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia Ed 2. Sinar Grafika.

Kuffal, H. A. (2003). Penerapan KUHAP dalam praktik hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

Komnas, H. A. M. (1997). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Hartono, S. (1982). Apakah The Rule Of Law Itu?. Alumni.

Kadarmanta, A. (2007). Membangun kultur kepolisian. Forum Media Utama.

Kunarto, (1997). Tribrata Catur Prasetya, Sejarah-Perspektif & Prospeknya, Cipta Manunggal, Jakarta

Keijzer, Nico, (1989). “Legaliteitsbeginsel”, diedit oleh J.E.Sahetapy dengan Judul Azas Legalitas: Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan III Kerjasama Indonesia Belanda di Kupang, 30 Juli sampai dengan 19 Agustus

Gani, A (1993). Hak-Hak Manusia Dan Mutu Manusia Indonesia, Makalah Pada Seminar Nasional Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia di Semarang.

Gautama, C., & Marbun, B. N. (2000). Hak asasi manusia: Penyelenggaraan negara yang baik dan masyarakat warga. Komisi nasional hak asasi manusia: Jakarta.

Gerson, B. (1977). Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi. Pradya Paramita, Jakarta.

De Clerq, L. (1994). Tingkah laku abnormal dari sudut pandang perkembangan. Jakarta: PT Gramedia.

Lawrence M.Friedman, (2001). Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tata Nusa, Jakarta.

Liliana Tedjosaputro, (2003). Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang

Lubis, Todung Mulia, 1993, Penyunting, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Yayasan Obor, Jakarta

Polri, M. (2000). Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Mardjono Reksodipoetro, (1994). Peran Penegak Hukum Dalam Melawan Kejahatan, FH-UI, Jakarta

Romli, A. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum.

Podgorecki, A., & Whelan, C. J. (1987). Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum. Bina Aksara, Jakarta.

Polri, M. (2005). Buku Pegangan Forum Kemitraan polisi-Masyarakat (FKPM).

Qamar, N. (2019). Hak Asasi Manusia. Sinar Grafika.

Smelser, N. J. (2011). Theory of collective behavior. Quid Pro Books.

Widhayanti, E. (1988). Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP. Liberty.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang HAM, 2007, Trinity

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indnesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Published
2020-05-18
Section
Articles