Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar

  • Jupri Jupri Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo
  • Yoslan Koni Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
  • Roy Moonti Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
Keywords: settlement of cases, traffic, e-ticket, illegal fees

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of electronic-based traffic case resolution in the regions to determine the obstacles in solving electronic-based traffic cases. This type of research uses empirical research. The type of research used in this research is empirical research. Implementation of electronic-based traffic case settlement in the regions, where the offender receives a ticket ID via SMS, then makes a transfer via a bank account. After that, bring proof of e-ticket payment to the district attorney to exchange the confiscated evidence, then the offender gets a ticket ID via SMS, the offender goes to the district court to attend the trial and pay there and the offender receives the ticket ID via SMS. Offenders come to the court to see the announcement of the traffic court and the court directs to pay at the prosecutor's office and the obstacles to solving electronic-based traffic cases, namely legal factors, social factors and community factors. In the implementation of the settlement of traffic cases in the future, this should be stated in the law so that its application can still be clearer, then more in-depth socialization is also needed regarding the prosecution process so that the public will be able to understand. 

Abstrak:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian empiris. Pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah yaitu  pelanggar menerima ID Tilang melalui SMS, kemudian melakukan transfer melalui rekening bank. Setelah itu membawa bukti pembayaran e-Tilang ke kejaksaan negeri untuk ditukar dengan barang bukti yang disita, kemudian si Pelanggar mendapatkan ID Tilang melalui SMS, si pelanggar ke pengadilan negeri untuk mengikuti sidang dan membayar disana dan si pelanggar menerima ID Tilang melalui sms. Pelanggar mendatangi pengadilan untuk melihat pengumuman sidang lalu lintasdan pihak pengadilan mengarahkan untuk membayar di kejaksaan dan hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik yaitu faktor hukum, faktor social dan faktor masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas kedepan seharusnya ini dituangkan di dalam undang undang sehingga penerapannya masih bisa lebih jelas, kemudian juga dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan proses penindakannya sehingga masyarakat akan bisa memahami.

References

Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi Hukum, 5(2).

Fansuri, A. (2019). Sistem Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016. Ijtihad, 34(2).

Ginting, M. S., Suharyanto, B., Nugroho, E., Taufik, G. A., Damayana, G. P., Sholikin, M. N., ... & Argama, R. (2015). Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri. Indonesian Center for Law and Policy Studies.

Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. University Of Bengkulu Law Journal, 5(2), 106-118.

Mulyono, A. T., & Sandra, P. A. (2013). Evaluasi Kendala Dan Masalah Implementasi UU 22/2009 Tentang Llaj Terhadap Capaian Penyelenggaraan Jalan Nasional. Jurnal Transportasi, 13(2).

Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4), 742-766

Sitepu, C., Rifai, E., & Jatmiko, G. (2019). Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan). POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 7(2).

Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali. Jakarta.

Suhariyanto, B. (2015). Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), 153-170.

Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. Police Studies Review, 4(1), 373-416.

Waluyo, B. (1991). Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyuningsih, S. E., & Iksan, M. (2019, November). The Benefits of the E-Traffic Ticketing (E-Tilang) System in the Settlement of Traffic Violation in Indonesia. In 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019) (pp. 447-452). Atlantis Press.

Internet:

Yantina Debora, (2020). https://tirto.id/bVCo?utm_source=CopyLink&utm_medium=Share, (diakses tanggal 4 Agustus 2020).https://tirto.id/polisi-terlibat-dalam-235-kasus-pungli-bVCo (diakses tanggal 4 Agustus 2020)

https://news.detik.com/berita/d-2225696/banyak-calo-sidang-tilang-perlu-dievaluasi-?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news (diakses tanggal 26 Juli 2020)

PeraturanPerundang-Undangan

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi

PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas

Published
2020-11-26
Section
Articles