Marriage Dispensation Justifies the Exploitation of Underage Marriage
DOI:
https://doi.org/10.56087/8jec7678Keywords:
Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak Dibawah Umur, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Marriage Dispensation, Underage Marriage, Best Interests of the Child PrincipleAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dispensasi kawin yang
menitikberatkan pada pertimbangan hakim terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
serta faktor-faktor yang memengaruhi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menawarkan
kebaruan dengan menampilkan data terbaru mengenai dispensasi kawin serta mengungkap adanya
perubahan sosial, yaitu pergeseran inisiatif pengajuan dispensasi yang tidak lagi didominasi oleh
orang tua, melainkan berasal dari anak sebagai pemohon. Fenomena ini merupakan temuan yang
relatif baru dan masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam memutus permohonan
dispensasi kawin dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, keberlanjutan
pendidikan, dan perlindungan terhadap janin serta pertimbangan hubungan kedekatan para
pemohon. Disamping faktor kehamilan di luar perkawinan, pertimbangan hakim juga dipengaruhi
oleh faktor sosial dan budaya, seperti tekanan keluarga, stigma sosial, praktik perkawinan dini
yang mengakar, serta pergeseran inisiatif pengajuan dispensasi. Hasil ini mengindikasikan adanya
perbedaan praktik yang terjadi di UPTD PPA yang cenderung menempatkan kehamilan di luar
nikah sebagai pertimbangan utama dalam pemberian surat rekomendasi nikah. Penelitian ini
menyarankan agar hakim dan UPTD PPA dalam menangani perkara dispensasi kawin lebih
memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan dampak jangka panjang
serta perlindungan terhadap janin jika terjadi kehamilan. Selain itu, diperlukan penjelasan yang
lebih jelas mengenai kriteria “alasan mendesak” agar masyarakat memahami dasar pemberian
dispensasi kawin dan dapat mencegah terjadinya perkawinan yang dipaksakan terhadap anak.
Abstract
This study aims to determine the implementation of marriage dispensation that focuses on the judge's consideration regarding the application of the principle of the best interests of the child and the factors that influence the granting of marriage dispensation requests. The research method used is empirical legal research. This study offers novelty by presenting the latest data on marriage dispensations and revealing social changes, namely a shift in the initiative to apply for dispensations, which is no longer dominated by parents but comes from children as applicants. This phenomenon is a relatively new finding and has rarely been discussed in previous studies. The results of the study show that the principle of the best interests of the child is the main basis for deciding on marriage dispensation requests, taking into account aspects of health, psychology, educational continuity, and protection of the fetus, as well as the closeness of the relationship between the applicants. In addition to the factor of pregnancy outside of marriage, the judge's considerations are also influenced by social and cultural factors, such as family pressure, social stigma, deep-rooted practices of early marriage, and shifts in the initiative to apply for dispensation. These results indicate differences in practice at the UPTD PPA, which tends to place pregnancy outside of marriage as the main consideration in issuing marriage recommendation letters. This study suggests that judges and UPTD PPA in handling marriage dispensation cases should prioritize the best interests of the child by considering the long-term impact and protection of the fetus in the event of pregnancy. In addition, a clearer explanation of the criteria for “urgent reasons” is needed so that the public understands the basis for granting marriage dispensation and can prevent forced marriages of children.
References
[1] M. Asrul, S. Nurfadillah, and Askahar, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an Studi Tentang Pernikahan dan Pembentukan Keluarga Harmonis Asrul,” Journal Riwayat, vol. 9, no. 1, pp. 1202–1212, 2026, doi: https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.362.
[2] A. Widyanti and M. F. Nst, “KEBIJAKAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA,” Jurnal Al-Waqfu, vol. 04, no. 01, 2026.
[3] Febrianti, R. B. Yoan, and R. B. R. Hendrasari, “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR,” Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, vol. 4, no. 1, pp. 59–84, 2026.
[4] A. A. Mercy, “GENDER AND ARMED CONFLICTS IN NIGERIA: EXAMINING ITS IMPACT ON THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN,” Journal of Private and Property Law, vol. 3, no. 1, pp. 234–253, 2026.
[5] D. Nazmi and S. Syofyan, “PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGELIMINIR PELANGGARAN HAK ANAK,” Pdfs.Semanticscholar.Org, vol. 7, no. 2, pp. 284–293, 2023, doi: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.
[6] S. Lubisa and P. halomoan Hasibuan, “Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak,” Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, vol. 3, no. 2, pp. 468–472, 2026.
[7] A. Fathur Rozi and Muh. Jufri Ahmad, “Anak Menjadi Korban Eksploitasi (Perkawinan Paksa) Oleh Orang Tua,” Journal Evidence Of Law, vol. 2, no. 3, pp. 183–191, 2023, doi: 10.59066/jel.v2i3.418.
[8] R. Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan,” Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, vol. 2, no. 16, pp. 9–23, 2022.
[9] S. W. Bachtiar, M. Hafidz, and D. S. Busthami, “Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Journal of Lex Generalis, vol. 2, no. 3, pp. 1162–1174, 2021.
[10] M. N. Ahmad and R. M. Zainul, “PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TENTANG DISPENSASI KAWIN,” Jurnal of Sharia, vol. 02, pp. 161–183, 2024.
[11] F. Yanti, Kamsilaniah, and Juliati, “Legal Analysis of the Consequences of Underage Marriage in Makassar City,” Journal of Law, vol. 22, no. 1, pp. 125–133, 2024.
[12] M. Assagaf, “Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan,” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, vol. 3, no. 1, p. 36, 2023, doi: 10.30984/ajifl.v3i1.2540.
[13] Fitriyani and L. Sudirman, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis,” Al-Mizan, vol. 19, no. 1, pp. 105–120, 2023, doi: https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294.
[14] Suriadi, “PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN WANITA HAMIL (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 33/Pdt.P/2023/PA/LLG),” tesis, vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
[15] I. Fachridini, “Putus Sekolah Sampai KDRT : Marak Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan, Anak Perempuan Jadi Korban,” Konde.co. [Online]. Available: https://www.konde.co/2025/06/putus-sekolah-sampai-kdrt-marak-perkawinan-anak-di-sulawesi-selatan-anak-perempuan-jadi-korban/
[16] A. Darania, Hukum Acara Peradilan Agama. Indramayu: Adab, 2024.
[17] Wulandari, F. Umar, and N. K. Hanafi, “Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar,” HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences, vol. 2, no. 2, pp. 64–78, 2023.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 RESKY MUTIARANI GAZALI, Nurhaedah, Sahban
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
