The Effectiveness of Legal Protection for Consumers Regarding Motorcycle Damage
DOI:
https://doi.org/10.56087/xsrz1n11Keywords:
Efektivitas hukum, Konsumen, Kerusakan Sepeda Motor, Effectiveness, Consumer, Motorcycle DamageAbstract
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum konsumen atas kerusakan sepeda motor dan menganalisis faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum konsumen atas kerusakan sepeda motor pada bengkel resmi Honda di Kota Makassar. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara terhadap konsumen yang mengalami kerusakan sepeda motor, sedangkan data sekunder dihimpun dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan pustaka yang signifikan dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerusakan sepeda motor, secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat penanganan kerusakan sepeda motor yang belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum terkait kejelasan pengaturan garansi, faktor petugas teknisi dalam penanganan perbaikan, faktor sarana dan fasilitas bengkel, faktor masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman konsumen terhadap kondisi kendaraan, serta faktor kebudayaan yang memengaruhi sikap dan kepercayaan konsumen. Rekomendasi penelitian ini yaitu perlunya peningkatan kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan sepeda motor serta meningkatkan kualitas pengerjaan teknisi sebagai pihak yang secara langsung menangani perbaikan sepeda motor milik konsumen, agar perlindungan hukum konsumen dapat berjalan lebih efektif.
Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of consumer legal protection regarding motorcycle damage and to identify the factors influencing the effectiveness of consumer legal protection regarding motorcycle damage at official Honda service centers in Makassar. This study employs an empirical legal research method using a statutory approach and a case study approach. Primary data was collected through interviews with consumers who experienced motorcycle damage, while secondary data was gathered using legislation, legal literature, and relevant reference materials on consumer protection. The research results indicate that legal protection for consumers regarding motorcycle damage is normatively regulated under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection; however, its implementation has not been fully effective in practice, as there are still consumers who suffer losses due to suboptimal handling of motorcycle damage. This is influenced by several factors, namely legal factors related to the clarity of warranty regulations, factors related to technicians in handling repairs, factors related to workshop facilities and equipment, societal factors related to consumers’ understanding of vehicle conditions, as well as cultural factors that influence consumers’ attitudes and trust. The recommendations of this study are the need to increase consumer awareness of their rights and obligations regarding motorcycle use, as well as to improve the quality of work performed by technicians who directly handle repairs to consumers’ motorcycles so that consumer legal protection can be implemented more effectively
References
[1] mkri.id, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.” [Online]. Available: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
[2] Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali safaat, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006). Diunggah tanggal 10 November 2022.,” 2006.
[3] Miasiratni, “PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999,” J. Glob. Leg. Rev., vol. 2, no. 1, pp. 53–64, 2024.
[4] Y. Prasetyo, D. Soetopo, and A. Somad, “PERKEMBANGAN TRANSPORTASI SEPEDA MOTOR ERA 1990-2000 DI BANYUWANGI MOTORCYCLE TRANSPORTATION DEVELOPMENT ERA 1990-2000 IN BANYUWANGI,” vol. 4, no. 2, pp. 1990–2000, 2023.
[5] M. H. Suryanto et al., “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” vol. 7, no. 3, pp. 513–522, 2024.
[6] Meidiana Putri Febriyanti and Z. Zulganef, “Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Niat Beli Sepeda Motor Honda Beat Berangka eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame): Survey pada Konsumen Sepeda Motor Honda Beat Berangka eSAF di Kota Bandung),” J. Ekon. Manaj. Sist. Inf., vol. 6, no. 6, pp. 3867–3877, 2025, doi: 10.38035/jemsi.v6i6.5624.
[7] R. Yelia, T. W. Kurniasari, and A. Rahman, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Otomotif Terhadap Kerusakan Rangka Sepeda Motor Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. Univ. Malikussaleh, vol. 7, no. 3, 2024, doi: 10.29103/jimfh.v7i3.16898.
[8] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” Undang. Nomor 8 Tahun 1999, no. 8, pp. 1–19, 1999, [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
[9] Marfuah, “EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM,” vol. 1, no. 2, pp. 35–44, 2024.
[10] M. Carmelia Manek and G. P. Soemartono, “Legal Liability of Business Actors for Prohibited Products: A Juridical Review of the Consumer Protection Law and the Health Law,” Jurisprudensi J. Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekon. Islam, vol. 17, no. 1, pp. 367–381, 2025, doi: 10.32505/jurisprudensi.v17i1.11539.
[11] Yetti, Miftahul Haq, and Dedy Felandry, “Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Jotika Res. Bus. Law, vol. 3, no. 2, pp. 86–96, 2024, doi: 10.56445/jrbl.v3i2.151.
[12] dkk. Encep Saefullah, HUKUM BISNIS, 1st ed. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Bisnis/yFatEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Miru%2C A. (2013). Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Jakarta%3A Rajagrafindo Persada.&pg=PR4&printsec=frontcover
[13] H. DELPYRA, “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Penelitian di Aceh Utara).,” 2025. [Online]. Available: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11775/
[14] M. M. Yudhi Hertanto, S.T., HUKUM DAN MASYARAKAT TEORI, ASAS DAN PENERAPAN. Jambi, Indonesia: PT Avid Media Indonesia, 2026. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_dan_Masyarakat_Teori_Asas_dan_Pene/SfnFEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Soekanto%2C S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta%3A RajaGrafindo Persada&pg=PR1&printsec=frontcover
[15] A. Suwandono and D. Yuanitasari, “Peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen,” J. Pembelajaran Pemberdaya. Masy., vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2024, doi: 10.33474/jp2m.v6i1.22141.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Srirezky Rachman, Syamsul Alam, Andi Tenri Sapada
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
