ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
type: channel
description: ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL), is an international journal established by the Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia. It has 2 issues per year (October and April). APRIL is an open access, double peer-reviewed e-journal which aims to offer a Private Legal scientific platform for cross-border legal research. These may include but are not limited to various fields in Justice in the context of Business, in Southeast Asia, and the Global context. The materials published include major academic papers dealing critically with various aspects and fields of law as well as shorter papers such as recently published book reviews and notes on recent issues of law.
publisher: Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia
language: en
publication name: ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
issn: 3090-3459
items: The Contractual Relationship of Online Motorcycle Taxis in Contract Law: Imbalance, Liability, and the Crisis of Legal Certainty
items: The Dilemma of Digital Music Royalties: Between Public Creativity and Creators’ Rights
items: Artificial Intelligence Is Not an Author: The Limits of Human Creative Contribution in Copyright Protection
items: Civil Liability of the Government for Accidents Resulting from Road Damage
items: Cheap Smoke, Lives at Stake: Exposing the Weakness of Consumer Protection Against Illegal Cigarettes in Makassar
items: Marriage Dispensation Justifies the Exploitation of Underage Marriage
items: Perbandingan Efektivitas Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Camat Dalam Hal Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Luwu Timur
items: Juridical Review of the Role of the Makassar Heritage Hall in Issuing Certificates of Inheritance
items: Legal Analysis Of Telephone Conversation Recordings As Evidence In Civil Disputes
items: Tinjauan Yuridis Terhadap Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih di Bawah Umur
items: The Urgency of Intellectual Property Rights Protection for MSMEs in the Creative Economy Era
items: The Existence Of Customary Leaders in Land Dispute Resolution
items: Legal Force of Information Technology-Based Money Lending Agreements
items: Analysis Legal Impact of Cancellation Marriage in Religious Court
items: Customary Land Law in the Mamberamo Community
items: Effectiveness Implementation Electronic Land Certificates In Preventing Land Mafia Practices
items: Analysis Unhealthy Business Competition in the Business Era Digital Based
items: Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in Protection Consumer To Product Maintenance Skin
items: Position Permission Divorce for Civil Servants at the Class 1A Religious Court Office in Makassar
items: Land Agency in Realizing a Systematic Land Registration Program Complete
items: Protection of Personal Data of Consumers Using Financial Technology Services
items: Legal Protection Against Buyer Good Faith in Implementation Execution of Mortgage Rights
items: Agreement on Providing Working Capital Credit
items: Implementation of Mudharabah Contract on Foreign Currency Deposit Investment in Indonesian Islamic Banking
items: Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements
items: Legal Analysis of the Implementation of Employment Agreements for Laborers or Workers in the Industrial Sector
items: Peace Behind Disputes: A Study of Inheritance Settlement through Mediation
items: Consumer Protection Regarding the Failure to List Sugar, Salt and Fat Content in Ready-to-Drink Beverages
items: Legal Analysis of the Position and Impact of Misuse of E-Stamps in Electronic Documents: A Civil Law Perspective

The Contractual Relationship of Online Motorcycle Taxis in Contract Law: Imbalance, Liability, and the Crisis of Legal Certainty
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kontraktual ojek online dalam perspektif hukum perjanjian serta mengkaji perlindungan hukum konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan hukum tripartit yang melahirkan dua bentuk perjanjian elektronik, yaitu perjanjian kemitraan dan perjanjian pengangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum ojek online terbentuk melalui hubungan hukum tripartit yang melahirkan dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi serta perjanjian pengangkutan antara pengemudi dan konsumen. Kedua perjanjian tersebut sah secara hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan diakui sebagai kontrak elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih terdapat hambatan berupa ketidakjelasan tanggung jawab, kontrak baku yang merugikan, kesulitan pembuktian, dan tidak adanya jaminan kualitas layanan yang konsisten. Penelitian ini menyimpulkan perlunya regulasi khusus dan penguatan mekanisme perlindungan hukum guna menciptakan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak. Abstract This study aims to analyze the contractual relationships of online motorcycle taxi (ojek online) services from the perspective of contract law and to examine consumer legal protection. This research is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials employed cons…
subject: Articles
  topic: section
subject: hukum perjanjian
  topic: keywords
subject: perlindungan konsumen
  topic: keywords
subject: kontrak baku
  topic: keywords
subject: hubungan hukum tripartit
  topic: keywords
subject: ojek online
  topic: keywords
subject: Online motorcycle taxi
  topic: keywords
subject: Contract Law
  topic: keywords
subject: Consumer Protection
  topic: keywords
subject: Standar Contracts
  topic: keywords
subject: Tripartite Legal Relationship
  topic: keywords
creator: Muh Faizhol Fadhlur Rohman Djamaluddin
creator: Sufirman Rahman
creator: Salmawati Salmawati
rights: Copyright (c) 2025 Muh Faizhol Fadhlur Rohman Djamaluddin, Sufirman Rahman, Salmawati Salmawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
doi: 10.56087/wqyjk806

The Dilemma of Digital Music Royalties: Between Public Creativity and Creators’ Rights
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinkronisasi pengaturan royalti atas praktik cover lagu dan pemutaran musik di ruang publik guna memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta di tengah perkembangan monetisasi digital. Dinamika distribusi musik berbasis platform menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait batas penggunaan komersial dan nonkomersial yang belum dirumuskan secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menilai konsistensi norma serta relevansinya terhadap praktik aktual. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap norma kabur dan kekosongan norma parsial dalam klasifikasi penggunaan digital yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan royalti telah diatur dan dilembagakan, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ambiguitas parameter komersialisasi, rendahnya kesadaran hukum pengguna, serta kebutuhan peningkatan transparansi dalam distribusi royalti. Kesimpulannya, perlindungan hak ekonomi pencipta telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum masih memerlukan penguatan pada aspek implementatif. Rekomendasinya, diperlukan penegasan parameter monetisasi digital, harmonisasi pengaturan klasifikasi penggunaan komersial, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan royalti guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan di era digital. Abstract This study aims to examine the synchronization of royalty regulations on song cover practices and music playback in public spaces in order to protect the economic rights of creators amid the development of digital monetization. The dynamics of platform-based music distribution present new challenges, particularly regarding the boundaries between commercial and non-commercial use, which have not been explicitly defined. This study uses a normative legal method with…
subject: Articles
  topic: section
subject: Hak Cipta
  topic: keywords
subject: Royalti
  topic: keywords
subject: Cover Lagu
  topic: keywords
subject: Komersial
  topic: keywords
subject: Kepastian Hukum
  topic: keywords
subject: Copyright
  topic: keywords
subject: Royalty
  topic: keywords
subject: Song Cover
  topic: keywords
subject: Commercial
  topic: keywords
subject: Legal Certainty
  topic: keywords
creator: Nur A'limah Rahman
creator: Abdul Qahar
creator: Asriati Asriati
rights: Copyright (c) 2025 Nur A'limah Rahman, Abdul Qahar, Asriati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-12
publication date: 2026-03-12
starting page: 1
ending page: 14
doi: 10.56087/e7xd1875

Artificial Intelligence Is Not an Author: The Limits of Human Creative Contribution in Copyright Protection
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dalam sistem hak kekayaan intelektual Indonesia serta merumuskan mekanisme perlindungan hukumnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan hak cipta dianalisis melalui penafsiran sistematis, ekstensif, dan teleologis guna menjawab permasalahan terkait originalitas dan subjek pencipta.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sejarah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum karya berbasis kecerdasan buatan ditentukan oleh adanya kontribusi kreatif manusia. Berdasarkan penafsiran Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan dapat dilindungi hak cipta sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang substansial, sedangkan karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan. Perlindungan hukum tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait kriteria operasional kontribusi kreatif manusia. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu menetapkan pedoman teknis melalui peraturan pelaksana untuk memperjelas kriteria kontribusi kreatif manusia dalam pencatatan dan perlindungan ciptaan berbasis kecerdasan buatan guna menjamin kepastian hukum. Abstract: This study aims to analyze the legal status of works generated with the assistance of artificial intelligence within Indonesia's intellectual property rights system and to formulate appropriate legal protection mechanisms. The provisions of copyright legislation are examined through systematic, extensive, and teleological interpretation in order to addres…
subject: Articles
  topic: section
subject: Hak Cipta
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Originalitas; Ciptaan Berbasis Kecerdasan Buatan
  topic: keywords
subject: Copyright
  topic: keywords
subject: Legal protection
  topic: keywords
subject: Originlaity, Creation based on Artificial Intelligence
  topic: keywords
creator: cindyramadani rasyid
creator: Ilham Abbas
creator: Rizki Ramadani
rights: Copyright (c) 2025 cindyramadani rasyid, ilhamabbas, RizkiRamadani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-06
publication date: 2026-03-06
starting page: 1
ending page: 14
doi: 10.56087/zpqxsw59

Civil Liability of the Government for Accidents Resulting from Road Damage
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab perdata Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Infrastruktur jalan sebagai fasilitas publik memiliki peran vital dalam menjamin keselamatan pengguna jalan. Namun, kondisi sebagian ruas jalan di Kabupaten Bulukumba belum memenuhi standar kelayakan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagai norma dan sebagai praktik dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba, korban kecelakaan, serta akademisi dan praktisi hukum. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan keselamatan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab perdata pemerintah daerah belum terlaksana secara optimal. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan insidental serta koordinasi dengan pihak kepolisian, namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, prosedur birokrasi, dan faktor teknis sehingga tindak lanjut perbaikan sering terlambat. Selain itu, pemerintah daerah belum menyediakan mekanisme ganti rugi secara langsung bagi korban kecelakaan, sehingga korban pada umumnya diarahkan untuk mengajukan klaim kepada Jasa Raharja. Dari aspek hukum, masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban perdata pemerintah akibat sulitnya pembuktian hubungan sebab-akibat dan keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum, yang menimbulkan kesenjangan antara kewajiban hukum pemerintah dan praktik di lapangan.
subject: Articles
  topic: section
subject: government civil liability
  topic: keywords
subject: road damage
  topic: keywords
subject: traffic accident
  topic: keywords
creator: Andi Baso Maulana
creator: Lauddin Marsuni
creator: dian eka pusvita azis azis
rights: Copyright (c) 2025 Andi Baso Maulana, Lauddin Marsuni, Dian Eka Pusvita Azis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-02-24
publication date: 2026-02-24
starting page: 1
ending page: 10
doi: 10.56087/gesx8x07

Cheap Smoke, Lives at Stake: Exposing the Weakness of Consumer Protection Against Illegal Cigarettes in Makassar
type: item
description: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran rokok ilegal di Kota Makassar serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam hal pencegahan peredaran rokok ilegal di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Dengan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait Perlindungan hukum konsumen terhadap konsumen peredaran rokok ilegal di Kota Makassar.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen rokok ilegal di Kota Makassar belum efektif karena rendahnya kesadaran konsumen, keterbatasan informasi dimana konsumen disini kurang mengetahui tentang apa itu cukai dan bagaimana akibat mengomsumsi rokok yang tanpa cukai atau illegal, dan lemahnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen memilih rokok ilegal karena harga murah tanpa memperhatikan risiko kesehatan, Upaya pemerintah melalui Bea Cukai telah dilakukan melalui penindakan dan edukasi, namun terkendala sumber daya, koordinasi, dan teknologi pengawasan.Rekomendasi penelitian Pemerintah dalam hal Bea Cukai Kota Makassar disarankan meningkatkan edukasi publik tentang risiko rokok ilegal, memperkuat pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi, sumber daya, dan pemanfaatan teknologi pengawasan untuk mendorong pencegahan peredaran rokok ilegal yang lebih efektif dan melindungi kesehatan masyarakat serta perekonomian negara.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Protection
  topic: keywords
subject: Illegal Cigarrete Circulation
  topic: keywords
subject: Consumerism Law
  topic: keywords
creator: muh jalil
creator: Dwi Handayani
creator: Rustan Rustan
rights: Copyright (c) 2025 muh jalil, dwihandayani, rustan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-02-28
publication date: 2026-02-28
starting page: 1
ending page: 10
doi: 10.56087/y9zvnv72

Marriage Dispensation Justifies the Exploitation of Underage Marriage
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dispensasi kawin yang menitikberatkan pada pertimbangan hakim terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta faktor-faktor yang memengaruhi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menampilkan data terbaru mengenai dispensasi kawin serta mengungkap adanya perubahan sosial, yaitu pergeseran inisiatif pengajuan dispensasi yang tidak lagi didominasi oleh orang tua, melainkan berasal dari anak sebagai pemohon. Fenomena ini merupakan temuan yang relatif baru dan masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam memutus permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan perlindungan terhadap janin serta pertimbangan hubungan kedekatan para pemohon. Disamping faktor kehamilan di luar perkawinan, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti tekanan keluarga, stigma sosial, praktik perkawinan dini yang mengakar, serta pergeseran inisiatif pengajuan dispensasi. Hasil ini mengindikasikan adanya perbedaan praktik yang terjadi di UPTD PPA yang cenderung menempatkan kehamilan di luar nikah sebagai pertimbangan utama dalam pemberian surat rekomendasi nikah. Penelitian ini menyarankan agar hakim dan UPTD PPA dalam menangani perkara dispensasi kawin lebih memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan dampak jangka panjang serta perlindungan terhadap janin jika terjadi kehamilan. Selain itu, diperlukan penjelasan yang lebih jelas mengenai kriteria “alasan mendesak” agar masyarakat memahami dasar pemberian dispensasi kawin dan dapat mencegah terjadinya perkawinan yang dipaksakan terhadap anak. Abstract This study aims to determine the implementation of marriage dispensation that focuses on the ju…
subject: Articles
  topic: section
subject: Dispensasi Kawin
  topic: keywords
subject: Perkawinan Anak Dibawah Umur
  topic: keywords
subject: Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
  topic: keywords
subject: Marriage Dispensation
  topic: keywords
subject: Underage Marriage
  topic: keywords
subject: Best Interests of the Child Principle
  topic: keywords
creator: Resky Mutiarani Gazali
creator: Nurhaedah Nurhaedah
creator: Sahban Sahban
rights: Copyright (c) 2025 RESKY MUTIARANI GAZALI, Nurhaedah, Sahban https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-03-10
publication date: 2026-03-10
starting page: 1
ending page: 12
doi: 10.56087/8jec7678

Perbandingan Efektivitas Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Camat Dalam Hal Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Luwu Timur
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, pertama untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan peran serta tanggung jawab antara PPAT dan Camat dalam hal pendaftaran tanah dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Camat dalam hal pendaftaran tanah di kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di kantor PPAT dan kantor kecamatan Malili di Kabupaten Luwu Timur. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melaui teknik wawancara. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan menggabungkan data primer dan data skunder dari wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat mengenai hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Camat memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam pendaftaran tanah. PPAT berwenang penuh membuat akta otentik, sementara Camat diberikan kewenangan terbatas. Efektivitas keduanya berpengaruh terhadap kepastian hukum, sehingga peningkatan kapasitas dan fasilitas sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran dan legalitas transaksi tanah. Rekomendasi Penelitian Untuk meningkatkan efektivitas PPAT dan Camat dalam menjamin kepastian hukum, diperlukan pelatihan rutin, penyediaan fasilitas teknologi, serta penegasan batas kewenangan
subject: Articles
  topic: section
subject: Perbandingan efektivitas
  topic: keywords
subject: Peran PPAT
  topic: keywords
subject: Pendaftaran tanah
  topic: keywords
subject: PPAT's Roles
  topic: keywords
subject: Comparison of Effectiveness
  topic: keywords
subject: Land Registration
  topic: keywords
creator: Andi Setio Nugraha Syamsuddin
creator: Ilham Abbas
creator: Yuli Adha Hamzah
rights: Copyright (c) 2025 Andi Setio Nugraha Syamsuddin, Ilham Abbas, Yuli Adha Hamzah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-12-12
publication date: 2025-12-12
starting page: 1
ending page: 15
doi: 10.56087/t3vf0a71

Juridical Review of the Role of the Makassar Heritage Hall in Issuing Certificates of Inheritance
type: item
description: This study aims to analyze the legal force of the certificate of inheritance issued by the Balai Harta Peninggalan (Inheritance Affairs Office) in Makassar City, as well as the responsibilities of the office regarding the issuance of such certificates. The research employs a normative juridical method with legislative, conceptual, and case study approaches. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results show that the certificate of inheritance issued by the Inheritance Affairs Office holds legal validity as long as it meets the requirements stipulated in the applicable laws and regulations. However, in practice, the implementation of this authority encounters several challenges, including inconsistencies in data that may affect the legitimacy of the certificate. Furthermore, the Inheritance Affairs Office bears full responsibility for ensuring the accuracy and validity of the information used as the basis for issuing the certificate, including being held accountable in cases of disputes arising from the issued documents. The recommendation of this study is to contribute to strengthening the understanding of the role and responsibilities of the Inheritance Affairs Office within the Indonesian inheritance law system.
subject: Articles
  topic: section
subject: Certificate of Inheritance
  topic: keywords
subject: Inheritance Rights
  topic: keywords
subject: Inheritance Affairs Office
  topic: keywords
subject: Legal Force
  topic: keywords
subject: Legal Responsibility
  topic: keywords
creator: Andi Muhammad Fikri Ramadani Andi Nganro
creator: La Ode Husen
creator: Muhammad Zulkifli Muhdar
rights: Copyright (c) 2025 Andi Muhammad Fikri Ramadani Andi Nganro, La Ode Husen, Muhammad Zulkifli Muhdar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-10-28
publication date: 2025-10-28
starting page: 1
ending page: 10
doi: 10.56087/27r26380

Legal Analysis Of Telephone Conversation Recordings As Evidence In Civil Disputes
type: item
description: This study aims to determine and analyze the validity of telephone conversation recordings as evidence in civil disputes. This research was conducted using the Normative research method, also called doctrinal legal research, which is often conceptualized as what is written in laws and regulations or law is conceptualized as a rule or norm that is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The results of this study are that telephone conversation recordings can be strong evidence in civil disputes as long as they are obtained legally, do not violate privacy rights, and are accountable for their authenticity. The legal force of electronic evidence in civil cases basically depends on how the evidence can be verified and proven authentic in court. If the validity of electronic evidence can be proven, for example through expert witnesses or digital devices that can confirm its validity, then it can be considered with almost the same strength as written evidence in this case. However, in practice, electronic evidence often has a weaker position compared to letters in accordance with the provisions of the Civil Code, especially because electronic evidence can be more susceptible to forgery or manipulation.
subject: Articles
  topic: section
subject: Recording of Conversations
  topic: keywords
subject: Evidence
  topic: keywords
subject: Civil Disputes
  topic: keywords
creator: Yoga Pratama
creator: Muhammad Arsy
creator: Rizki Ramadani
rights: Copyright (c) 2025 Yoga Pratama, Muhammad Arsy, Rizki Ramadani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-10-13
publication date: 2025-10-13
doi: 10.56087/6k76ny02

Tinjauan Yuridis Terhadap Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih di Bawah Umur
type: item
description: This study aims to analyze the guardianship of orphans who are still minors from the perspective of positive law in Indonesia. Orphans who have lost both parents need legal protection, especially in terms of guardianship arrangements that function to ensure the welfare and rights of the child. In this case, guardianship is an important aspect to provide a sense of security for children who need legal guidance, especially in determining who is responsible for fulfilling the child's living and educational needs. This study uses a normative research method, with an approach to relevant laws and regulations, as well as a literature study involving primary and secondary legal materials such as laws, literature, and related journals. This analysis also includes various regulations regarding child guardianship in Indonesian positive law, especially those regulating the status of orphans who have not reached adulthood. The results of the study show that in Indonesian positive law, guardianship of orphans is regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The process of guardianship of orphans aims to provide custody to the person who is considered most worthy, either from the family or other parties who can provide the best protection for the child. However, in practice, there are still various obstacles, such as the lack of public understanding of the rights of orphans and weak supervision of the implementation of guardianship. Therefore, it is necessary to increase legal awareness in the community and strengthen the role of the state in supervising the guardianship of orphans.The recommendation from this study is to increase understanding of the guardianship rights of orphans and strengthen the implementation of legal protection for children, through education and closer cooperation between related institutions.
subject: Articles
  topic: section
subject: Guardianship
  topic: keywords
subject: Underage Children
  topic: keywords
subject: Orphan Protection
  topic: keywords
creator: Aisyah Fadilah
creator: Muhammad Rinaldy Bima
creator: Asriati Asriati
rights: Copyright (c) 2025 Aisyah Fadilah, Muhammad Rinaldy Bima, Asriati Asriati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
starting page: 1
ending page: 16
doi: 10.56087/m52wbq07

The Urgency of Intellectual Property Rights Protection for MSMEs in the Creative Economy Era
type: item
description: The aim of this research was to determine and analyze the effectiveness of legal protection of intellectual property rights of micro, small, and medium enterprises in the creative economy sector, as well as to determine the factors that influence the effectiveness of legal protection of intellectual property rights holders of micro, small, and medium enterprises in the creative economy sector. This research method uses an empirical research method. And the results of this study indicate that the level of effectiveness of the implementation of legal protection of intellectual property rights of micro, small, and medium enterprises in the creative economy sector is categorized as quite effective but not optimal due to limitations in terms of preventing plagiarism in terms of protecting copyright and trademarks. The factors that influence effectiveness include several aspects, namely access to information and technology, complex costs and procedures, legal substance, and awareness and knowledge of MSME actors. The recommendations in this study are that collaboration is needed in public education efforts to increase public awareness, improve regulations, and enforce strict laws and that public education and socialization with a wider reach are needed regarding the importance of Intellectual Property Rights as an effort to build public awareness and concern.
subject: Articles
  topic: section
subject: Intellectual Property Rights
  topic: keywords
subject: Micro Small and Medium Enterprises
  topic: keywords
subject: Creative Economy
  topic: keywords
creator: Ade Lutfia Rahayu
creator: Anggreany Arief
creator: Asriati Asriati
rights: Copyright (c) 2025 Ade Lutfia Rahayu, Anggreany Arief, Asriati Asriati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-10-13
publication date: 2025-10-13
doi: 10.56087/pvm4s686

The Existence Of Customary Leaders in Land Dispute Resolution
type: item
description: This study aims to determine and analyze the existence of the Tu'a Golo traditional figure in resolving land disputes in the indigenous people of Boleng District, Manggarai Bara Regency, East Nusa Tenggara. To determine and understand the factors that influence the resolution of land disputes in the Tu'a Golo traditional figure in the indigenous people of Boleng District. This study uses an empirical legal research type. The location of the research is in the Customary Law area of ​​Boleng District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The types and sources of data are Primary and Secondary Data obtained through interview and documentation techniques, then qualitative analysis is carried out. The results of the study show that the existence of the traditional figure Tu'a Golo in the process of resolving land disputes in the traditional community of Boleng District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara was resolved by Tu'a Golo as a traditional figure. The factors that influence the process of resolving land disputes in the traditional figure Tu'a Golo in the traditional community of Boleng District are internal factors from Tu'a Golo himself and external factors from the community. The recommendation of this study is that Tua Golo conduct socialization of the applicable customary law so that the community prioritizes resolving social and cultural problems through deliberation and consensus. As the customary leader or Hatoe Kampoh, Tu'a Golo always pays attention to his traditional community by being a fair mediator so that he is not influenced by any party.
subject: Articles
  topic: section
subject: Land Dispute Resolution
  topic: keywords
subject: Traditional Community
  topic: keywords
subject: Customary Law
  topic: keywords
creator: Ridwan Bustam
creator: Ilham Abbas
creator: Muhammad Zulkifli Muhdar
rights: Copyright (c) 2025 Ridwan Bustam, Ilham Abbas, Muhammad Zulkifli Muhdar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-10-14
publication date: 2025-10-14
starting page: 1
ending page: 13
doi: 10.56087/qf494765

Legal Force of Information Technology-Based Money Lending Agreements
type: item
description: This study aims to determine the legal validity of information technology-based loan agreements. The research method used is normative legal research, which utilizes secondary data sources. These sources include the opinions of experts or specialists who study books, journals, and literature on the legal basis of contracts and laws and regulations. The research findings indicate that Information Technology-Based Lending Services (Fintech Lending) are an innovation in the financial sector that enables online lending and borrowing transactions using electronic systems. Online loan agreements are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. These agreements are legally valid and enforceable as long as they meet the legal requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, capacity, a specific matter, and a lawful cause. Dispute resolution in information technology-based loan agreements in the event of default can be carried out through litigation or non-litigation. Litigation is commonly referred to as the path taken in court, while non-litigation is through Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), which include mediation, arbitration, and binding opinions. This research recommends educating users about the terms and conditions of agreements, focusing on legal validity and certainty, and strengthening regulations on personal data security and dispute resolution mechanisms.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Force
  topic: keywords
subject: Agreement
  topic: keywords
subject: Borrowing and Lending
  topic: keywords
subject: Information Technology
  topic: keywords
creator: Dhaly Grendi Yambo
creator: Lauddin Marsuni
creator: Aan Aswari
rights: Copyright (c) 2025 Dhaly Grendi Yambo, Lauddin Marsuni, Aan Aswari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-10-13
publication date: 2025-10-13
doi: 10.56087/9qxens49

Analysis Legal Impact of Cancellation Marriage in Religious Court
type: item
description: Study This aiming For knowing marital status second according to legislation in Indonesia and For know impact law cancellation marriage in religious courts . Research This use method study normative law , namely studies verdict . Research Results show that : first , according to positive law Polygamy allowed but very limited For protect rights women and children . Husband who wants polygamous must own legitimate reason , get​ permission from wife first , and submit application to religious court . Meanwhile , according to complications law Islam polygamy allowed with condition tight , especially dam matter applicable fair to wives and children . Second , the judge's considerations regarding impact law cancellation marriage in decision Number 586/ Rev.G /2022/ PA.Mks . Although marriage both of his parents canceled However decision the No applicable ebb to rights children and children still entitled get right inheritance towards his parents as well as if child born​ That women , then the father also has the right become guardian of his child's marriage .
subject: Articles
  topic: section
subject: Polygamy
  topic: keywords
subject: Cancellation marriage
  topic: keywords
subject: Child Status
  topic: keywords
creator: Nurwana Aris
creator: Dachran Busthami
creator: Andi Nur Auliyah Asra
rights: Copyright (c) 2025 Nurwana Aris, Dachran S. Busthami, , Andi Nur Auliyah Asra
date: 2025-04-15
publication date: 2025-04-15

Customary Land Law in the Mamberamo Community
type: item
description: This study is entitled Law on Customary Land in the Mamberamo Community, Especially the Warembori Village Community in Tanah Tabi, Papua Province. The main focus of this study is to examine the agrarian conflict between the Warembori Village and Yoke Village communities in Mamberamo Hilir District, as well as to analyze the mechanism of recognition and protection of customary rights of customary law communities in the area. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through interviews with traditional figures, community leaders, and parties involved in land disputes. In addition, secondary data was collected from legal documents such as Law Number 5 of 1960 and Papua Provincial Regulation Number 5 of 2022 The results of the study indicate that this agrarian conflict was caused by overlapping claims to customary land. In addition, there are still obstacles in the implementation of legal protection for indigenous peoples, especially in the administrative aspect of land registration. This study provides recommendations to improve the recognition and legal protection of customary land through clearer and more inclusive regulations.
subject: Articles
  topic: section
subject: Customary Rights
  topic: keywords
subject: Customary Land
  topic: keywords
subject: Customary Law Communities
  topic: keywords
subject: Agrarian Conflict
  topic: keywords
creator: Yan Pieth Rumaikewi
creator: Liani Sari
creator: Wahyudi Burhan
rights: Copyright (c) 0
date: 2025-04-08
publication date: 2025-04-08

Effectiveness Implementation Electronic Land Certificates In Preventing Land Mafia Practices
type: item
description: This study aims to examine and explain the effectiveness of implementing electronic land certificates in preventing land mafia practices, the factors influencing it, and to investigate the application of electronic land certificates in Pinrang Regency. The research employs an empirical legal research method, with the study conducted at the ATR/BPN Office in Pinrang Regency. Data were collected through interviews and literature studies, which were analyzed then qualitatively and descriptively. The findings indicate that the introduction of electronic land certificates significantly enhances transparency in land ownership, allowing the public easier access to information and thereby reducing the likelihood of fraud. Additionally, the study finds that a digitized and integrated land registration system can lead to a significant reduction in land disputes, particularly those triggered by land mafia activities. However, the research also highlights potential technical challenges and cybersecurity threats that could compromise the integrity of electronic certificates, emphasizing the need for robust security measures to protect against data breaches and fraud. Based on these findings, the study recommends the establishment of comprehensive cybersecurity protocols and public education initiatives to ensure that landowners and potential buyers can effectively verify the authenticity of electronic land certificates. Furthermore, it suggests that policymakers are prioritizing the digital transformation of land management systems to enhance efficiency and public participation in governance.
subject: Articles
  topic: section
subject: Electronic Certificates
  topic: keywords
subject: Land Mafia
  topic: keywords
subject: Land Registration
  topic: keywords
creator: Mutmainna Samad
creator: Fahri Bachmid
creator: Dwi Handayani
rights: Copyright (c) 2025 Mutmainna Samad, Fahri Bachmid, Dwi Handayani
date: 2025-04-15
publication date: 2025-04-15

Analysis Unhealthy Business Competition in the Business Era Digital Based
type: item
description: The purpose of this research is to understand and analyze the regulation of unfair business practices in the digital business era in Indonesia, as well as the impact of unfair competition on innovation and business sustainability in the future. This research employs a normative research method, using primary and secondary legal materials obtained through literature and the analysis of books, journals, and cases, particularly those available on the internet, literature books, and laws. The research results indicate that unfair competition in Indonesia is regulated by the ITE Law No. 11 of 2008 and Law no. 5 of 1999, but there are still gaps in oversight, especially in the digital sector. The ITE Law focuses more on electronic transactions and personal data protection, while the Anti-Monopoly Law has not fully accommodated new challenges such as predatory pricing and market dominance by large platforms. As a result, unfair competition can lead to market monopolies, a decrease in MSME turnover, and future losses for consumers. The research recommendation is that the anti-monopoly law has been effective in reducing unfair competition in the digital sector, but the government needs to provide further support, especially regarding the limitations of the KPPU under the existing regulations, without disrupting existing industries. Also, to prevent the negative impacts of unfair competition, tighter oversight is necessary, especially in competition within the digital sector, such as e-commerce.
subject: Articles
  topic: section
subject: Business Competition
  topic: keywords
subject: Digital
  topic: keywords
creator: Aliah Latifah
creator: La Ode Husen
creator: Jasmaniar Jasmaniar
rights: Copyright (c) 2025 Aliah Latifah, La Ode Husen, Jasmaniar Jasmaniar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-04-15
publication date: 2025-04-15
doi: 10.56087/306nkc28

Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in Protection Consumer To Product Maintenance Skin
type: item
description: This study aims to determine and analyze the role of the BPOM (Indonesian National Agency of Drug and Food Control) in protecting consumers from skincare products containing mercury. It also aims to identify and analyze the legal actions taken by BPOM Makassar City against skincare products that do not meet quality standards. This research uses an empirical legal research method, which involves field data as the primary source, such as interviews and observations. The results of the study indicate: (1) The role of BPOM in providing consumer protection against the circulation of skincare products containing mercury by monitoring and supervising the circulation of skincare products in the market to ensure they do not contain harmful substances, implementing pre-market surveillance, conducting post-market surveillance, and inspecting skincare products circulating in the market. (2) The legal actions taken by BPOM against skincare products that do not meet quality standards include administrative sanctions and criminal sanctions. As recommendations: (1) The government needs to implement stricter supervision to better protect consumers from the use of cosmetics that do not have BPOM circulation permits. (2) There must be good cooperation between the government, BPOM, and law enforcement authorities in efforts to protect consumers from the circulation of cosmetics that do not meet the standards, through regular supervision of producers and business actors, as well as providing outreach to the public to raise awareness.
subject: Articles
  topic: section
subject: BPOM's Role
  topic: keywords
subject: Consumer Protection
  topic: keywords
subject: Skincare
  topic: keywords
creator: Tritami Meldasari
creator: Hasbuddin Khalid
creator: Arfah Tjolleng
rights: Copyright (c) 2025 Tritami Meldasari, Hasbuddin Khalid, Arfah Tjolleng
date: 2025-04-15
publication date: 2025-04-15

Position Permission Divorce for Civil Servants at the Class 1A Religious Court Office in Makassar
type: item
description: Study This aiming For know and understand mechanism submission permission for Civil servants who carry out divorce at the Class 1A Religious Court Office in Makassar. And for know and understand factor affecting​ submission permission for Civil servants who carry out divorce at the Class 1A Religious Court Office in Makassar. Research This use method study empirical that is a approach or method knowledge based​ observation direct , observation , and observation . Research results This show Civil servants who want to submit application permission divorce must with legitimate reasons​ to official authorized Then official authorized to form team advisory after That call second split party husband wife simultaneously or individually . Officials give advice to be able to harmony Back but if second split party or one of them party want to divorce so both of them must make statement want to divorce . The factors that influence submission permission divorce that is factor internal and external factors external . Recommendations given​ writer that is Firstly, civil servants at the Class 1A Religious Court in Makassar must own permission If want to carry out divorce . The second one give certainty law and sense of justice in take or emit permit decision letter divorce for civil servants.
subject: Articles
  topic: section
subject: divorce
  topic: keywords
subject: civil servant
  topic: keywords
subject: religious court
  topic: keywords
creator: Muhammad Fadil Baharuddin
creator: Syahruddin Nawi
creator: Dian Eka Pusvita Aziza
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Fadil Baharuddin, Syahruddin Nawi, Dian Eka Pusvita Aziza
date: 2025-04-15
publication date: 2025-04-15

Land Agency in Realizing a Systematic Land Registration Program Complete
type: item
description: Study This aiming For know the role of the National Land Agency in realize Systematic Land Registration Complete (PTSL) in Makassar City and find out obstacles faced by the National Land Agency in implementation Systematic Land Registration Complete (PTSL) in Makassar City. The research method used is method study empirical . The results of study This that is , to show role of the Land Agency in realizing the Systematic Land Registration program Complete in Makassar City , namely stage planning , determination location , preparation , formation and establishment committee adjudication Systematic Land Registration Complete (PTSL) and units assignments , counseling , collection of physical data and legal data , legal data research and proof rights , announcement of physical data and legal data as well as its ratification , confirmation conversion , recognition rights and grants rights , bookkeeping rights , publishing certificate right on land , documentation and handover results activity as well as reporting . Then , the obstacles faced by the Makassar City National Land Agency in realize Systematic Land Registration Complete that is moving domicile expert inheritance , letter information expert the heirs who have move domicile and sufficient registration process complex . Recommendations study This It is expected that the Makassar City Land Office will running a Systematic Land Registration program Complete (PTSL) in collaboration with public Give socialization so that speed up this program walk and give certainty law and protection law right on land public based on principle simple , cheap , fast , smooth , safe , fair , equitable and open as well as accountable , so that can increase welfare and prosperity society and the country's economy , as well as reduce and prevent disputes and conflicts land .
subject: Articles
  topic: section
subject: National Land Agency
  topic: keywords
subject: Systematic Land Registration Complete
  topic: keywords
creator: Alfiya Kautsar
creator: Anzar Anzar
creator: Nasrullah Arsyad
rights: Copyright (c) 2025 Alfiya Kautsar fauzi muhammad, Anzar Anzar , Nasrullah Arsyad
date: 2025-04-14
publication date: 2025-04-14

Protection of Personal Data of Consumers Using Financial Technology Services
type: item
description: This research aims to examine and analyze legal provisions related to the protection of personal data of customers using financial technology services in Indonesian laws and regulations. Apart from that, this research also aims to compare the legal protection of consumer personal data in the regulations in force in Indonesia with the regulations in force in the United States. This research applies normative legal research methods. The data used comes from literature studies, including primary legal materials such as laws, Financial Services Authority Regulations (POJK), and Bank Indonesia Regulations (PBI), as well as secondary legal materials such as laws books and legal journals. The research results show that legal protection for the personal data of consumers using financial technology services in Indonesia has been regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This regulation reflects a progressive approach to law, which not only supports the use of technology but also provides protection for users to achieve legal certainty. Meanwhile, a comparison with regulations in the United States shows that personal data protection in the financial technology sector is based on the principle of “right to be alone” which is the main pillar of individual privacy. This principle emphasizes that privacy is a constitutional right of every citizen, as a form of respect and protection for this right.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Protection
  topic: keywords
subject: Personal Data
  topic: keywords
subject: Comparative Studies
  topic: keywords
creator: Nurul Jaya Nugraha
creator: Andry Wikra Wardana Mamonto
creator: Muhammad Azham Ilham
rights: Copyright (c) 2025 Nurul Jaya Nugraha, Andry Wikra Wardana Mamonto, Muhammad Azham Ilham
date: 2025-04-14
publication date: 2025-04-14

Legal Protection Against Buyer Good Faith in Implementation Execution of Mortgage Rights
type: item
description: This journal aims to analyze the implementation of execution seizure of mortgage rights related to good faith buyers, as well as the legal protection available to them. Using normative legal research methods, the data collected includes primary, secondary, and tertiary data, with a case study on. The results of the study indicate that execution seizure by the court does not harm legitimate buyers, who still have the right to ownership even though they transact with sellers who are not entitled. The decision emphasizes the importance of legal protection for good faith buyers in accordance with the provisions of the Civil Code and the circular of the Supreme Court. It is recommended that the sale and purchase of land rights be carried out before a PPAT and that banks be more careful in providing credit to reduce future risks, and agreements between the parties must be clearly drafted to ensure legal validity.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Protection
  topic: keywords
subject: Good Faith Buyer
  topic: keywords
subject: Execution
  topic: keywords
subject: Mortgage Rights
  topic: keywords
creator: Dhiya Salsabila Jamaluddin Sasa
creator: Zainuddin Zainuddin
creator: Mohammad Arif
rights: Copyright (c) 2025 Dhiya Salsabila Jamaluddin Sasa, Zainuddin Zainuddin, Mohammad Arif
date: 2025-04-14
publication date: 2025-04-14

Agreement on Providing Working Capital Credit
type: item
description: This study uses empirical legal research methods, empirical legal research is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. In this empirical research method, it is also about the implementation of the legal provisions of the law in action in every particular legal research that occurs in society. The results of this study indicate that the procedure for granting Working Capital Credit (KMK) at PT. Bank Sulselbar Mamuju Branch is guided by the procedures and principles of providing sound credit and in accordance with applicable regulations. And the efforts made by Bank Sulselbar Mamuju in terms of overcoming debtors who default are by making efforts to save credit, this is considered very important for banks to avoid the occurrence of bad loans that can affect the soundness of the bank . The recommendation of this research is for creditors and debtors to further enhance their cooperation and compromise with each other so as to establish a more sustainable and effective agreement. In order for the implementation of working capital under the auspices of Bank Sulselbar Mamuju to run smoothly and each party does not suffer losses, the parties fulfill their respective rights and obligations where the debtor must be aware of his obligations.
subject: Articles
  topic: section
subject: Agreement
  topic: keywords
subject: Credit
  topic: keywords
subject: Working Capital
  topic: keywords
creator: Faradhilla Ayun Maesaroh Haris
creator: Ilham Abbas
creator: Muhammad Zulkifli Muhdar
rights: Copyright (c) 2025 Faradhilla Ayun Maesaroh Haris, Ilham Abbas, Asriati Asriati
date: 2025-04-14
publication date: 2025-04-14

Implementation of Mudharabah Contract on Foreign Currency Deposit Investment in Indonesian Islamic Banking
type: item
description: This study aims to determine and analyze the Implementation of Mudharabah Contract on Foreign Currency Deposits in Indonesian Islamic Banking Study at Bank Syariah Indonesia Makassar branch. This study was conducted with an empirical type that uses primary legal materials or is a study by going directly to the location. The results of this study indicate that Bank Syariah Indonesia Makassar branch has complied based on the Fatwa of the National Sharia Council No. 03 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning deposits in Law No. 21 of 2008 concerning Indonesian Islamic Banking, namely collecting funds in the form of Investments in the form of Deposits, Savings, or other forms that are equated with it based on the Mudharabah Contract or other Contracts that do not conflict with Sharia Principles. Bank Syariah Indonesia Makassar branch has complied with existing laws, namely Sharia Banking Law No. 21 of 2008, and the National Sharia Council Fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000 has complied with existing Sharia principles.
subject: Articles
  topic: section
subject: Mudharabah Contract
  topic: keywords
subject: Foreign Currency Deposit
  topic: keywords
subject: Islamic Banking
  topic: keywords
creator: Muhammad Farhan
creator: Syaruddin Nawi
creator: Sahban Sahban
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Farhan, Syaruddin Nawi, Anggreany Arief
date: 2025-04-14
publication date: 2025-04-14

Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements
type: item
description: This study aims to analyze the legal consequences of the issuance of Covernote by Notary / PPAT on the parties to a banking credit agreement, identify potential legal problems due to delays or discrepancies in the documents promised in Covernote, and provide an understanding of the role and limitations of Covernote in banking practice as a supporting document for credit guarantees. The method used in this research is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, where data is obtained through interviews with Notary / PPAT, banks, and debtors related to the issuance of Covernote, as well as through document studies and relevant laws and regulations. The results show that Covernote does not have binding legal force as a credit guarantee, but is often a reference in the process of disbursing funds by banks. The legal consequences can be in the form of default risk for the debtor if the documents promised in the Covernote cannot be fulfilled, as well as the potential legal responsibility for Notary / PPAT if there is negligence in its issuance. The implications of this research emphasize the need for caution in the issuance of Covernote so as not to cause legal problems for the parties. In addition, banks as creditors need to understand the limitations of Covernote in guaranteeing legal certainty over mortgage rights. The recommendations of this research emphasize the need for clearer regulations related to the issuance of Covernote by Notary/PPAT in order to provide legal protection for all parties involved in banking credit agreements.
subject: Articles
  topic: section
subject: Covernote
  topic: keywords
subject: Notary
  topic: keywords
subject: Banking Credit Agreement
  topic: keywords
creator: Ananda Magvirah Sofyan
creator: Muhammad Rinaldy Bima
creator: Sri Lestari
rights: Copyright (c) 2025 Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima, Sri Lestari
date: 2025-04-14
publication date: 2025-04-14

Legal Analysis of the Implementation of Employment Agreements for Laborers or Workers in the Industrial Sector
type: item
description: This study aims to analyze legal reform efforts in Indonesia to protect consumers in the digital era and to prepare consumers to face the era of rapid technological developments in digitalization. The method applied in this study is a normative method with a descriptive approach to identify regulatory gaps and challenges in their implementation. The results of the study show that although Indonesia has several regulations related to consumer protection in the digital world, regulatory reform is still very much needed, especially regarding personal data protection and more effective dispute resolution. In addition, consumer readiness in facing the digital era is also influenced by low digital literacy, which is an obstacle to increasing awareness of consumer rights. The government, digital platforms, and consumer protection institutions need to work together to improve public understanding of their rights and obligations as consumers in the digital era.
subject: Articles
  topic: section
subject: Consumer Protection
  topic: keywords
subject: Digital Era
  topic: keywords
subject: Regulatory Reform
  topic: keywords
creator: Rahmawati Nur
creator: Muhammad Kamal Hijadz
creator: Salle Salle
rights: Copyright (c) 2025 Rahmawati Nur, Muhammad Kamal Hijadz, Salle Salle
date: 2025-04-14
publication date: 2025-04-14

Peace Behind Disputes: A Study of Inheritance Settlement through Mediation
type: item
description: This research aims to determine and analyze the resolution of inheritance disputes through mediation based on legal provisions. The study reveals inconsistencies in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 with the Civil Procedure Law in Indonesia, particularly regarding mediation costs and the role of the mediator judge. The mediation process in the Class I A Religious Courts consists of three stages: pre-mediation, mediation, and final implementation. However, the low success rate of mediation is attributed to inhibiting factors, including parties' reluctance to mediate and obstructing the process. This research recommends socialization of the benefits of resolving civil cases through mediation and the Supreme Court's regulation regarding sanctions for parties obstructing the mediation process. Furthermore, parties involved in disputes should prioritize good faith during the mediation process to optimize its success.
subject: Articles
  topic: section
subject: Mediation
  topic: keywords
subject: Court
  topic: keywords
subject: Supreme Court
  topic: keywords
creator: Warisnu Anugerahi Ralina
creator: Mursyid Mursyid
creator: Salmawati Salmawati
rights: Copyright (c) 2025 Warisnu Anugerahi Ralina, Mursyid Mursyid, Salmawati Salmawati
date: 2025-04-03
publication date: 2025-04-03

Consumer Protection Regarding the Failure to List Sugar, Salt and Fat Content in Ready-to-Drink Beverages
type: item
description: This paper discusses the analysis of forms of consumer protection in terms of not listing the sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drinks, and the duties of the health service in supervising business actors who do not list the sugar, salt and fat content in ready-to-drink drink business actors. Using qualitative methods with data from interviews, data processing techniques are carried out using descriptive analysis. The results of the study are forms of consumer protection in terms of not listing the sugar, salt, and fat content in ready-to-drink drinks by accommodating suggestions and input from consumers which will later be conveyed directly to business owners so that these suggestions and input can be considered for consumer health. It is hoped that the task of the government or related agencies to record ready-to-drink drinks that do not comply with PMK.NO. 63 of 2015 to include information on sugar, salt and fat content.
subject: Articles
  topic: section
subject: drinks
  topic: keywords
subject: consumer protection
  topic: keywords
subject: ready-to-drink
  topic: keywords
creator: Yunita Anggraini Nur
creator: Sufirman Rahman
creator: Asriati Asriati
rights: Copyright (c) 2025 Yunita Anggraini Nur, Sufirman Rahman, Asriati Asriati
date: 2025-04-03
publication date: 2025-04-03

Legal Analysis of the Implementation of Employment Agreements for Laborers or Workers in the Industrial Sector
type: item
description: This study aims to determine the implementation of work agreements and the factors that influence the implementation of agreements for laborers or industrial workers in Soppeng Regency. This research uses empirical juridical legal research methods, focusing on qualitative analysis of primary data obtained from interviews, questionnaires and secondary data obtained from literature studies written in a descriptive report. The results of the research, the implementation of the work agreement is not well implemented because there are findings that are contrary to the applicable regulations and work agreements. The legal protection of industrial sector workers is less well protected due to violations of the work agreement that are less protected. There is a need for more intensive training and education programs to improve workers' understanding of their normative rights as stipulated in the labor law, as well as the contents of the work agreements they enter into. Also the establishment of a supervisory body from each industry to oversee the protection of labor agreements that can also increase worker productivity.
subject: Articles
  topic: section
subject: Work Agreement
  topic: keywords
subject: Labor
  topic: keywords
subject: Worker
  topic: keywords
subject: Industry
  topic: keywords
creator: Muhammad Ihsan Ramadhan
creator: Hasnan Hasbi
creator: Dwi Handayani
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Ihsan Ramadhan, Hasnan Hasbi, Dwi Handayani
date: 2025-04-03
publication date: 2025-04-03

Legal Analysis of the Position and Impact of Misuse of E-Stamps in Electronic Documents: A Civil Law Perspective
type: item
description: This study aims to analyze the legal position of e-stamp duty in electronic documents based on Indonesian laws and regulations, especially Law No. 10 of 2020 on Stamp Duty. Furthermore, it seeks to examine the legal impact of e-stamp duty misuse from a civil law perspective. This study employs a normative juridical research method, which involves examining legal theories, comparative laws, structure, and general explanations. The findings indicate that e-stamp duty holds a strong legal position as a validation tool for electronic documents under Law No. 10 of 2020 and Article 5 of the ITE Law. However, misuse of e-stamp duty, such as forgery or unauthorized use, can weaken document validity, making them inadmissible as evidence under Article 1869 of the Civil Code. Additionally, misuse undermines public trust in digital administration systems. This study recommends strengthening regulations related to e-stamp duty, including better legal protection for electronic documents, enhanced security systems to detect fraud, and increased public awareness regarding the importance of document validation using e-stamp duty. Law enforcement authorities are encouraged to take firmer action against misuse cases to deter fraud and enhance public confidence in Indonesia's digital administration system.
subject: Articles
  topic: section
subject: electronic evidence
  topic: keywords
subject: e-stamp
  topic: keywords
subject: electronic document
  topic: keywords
creator: Andi Muhammad Wildan Asyraf
creator: Muhammad Arsy
creator: Yuli Adha Hamza
rights: Copyright (c) 2025 Andi Muhammad Wildan Asyraf, Muhammad Arsy, Yuli Adha Hamza
date: 2025-04-03
publication date: 2025-04-03
doi: 10.56087/april.v1i1.905