Legal Protection for Indonesian Ship Crews in the Free Seas

  • Ananda Fadhila Perkasa Putra Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
  • Arianty Anggraeny Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
  • Muhammad Fachri Said Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Keywords: Protection, Law, Crew members

Abstract

This study aims to indentify and analyze the efforts of the Indonesian Government in providing protection to Indonesian crew members on the high seas and to identify and analyze the constraints faced by the Indonesian government in providing protection to Indonesian crew members on the high seas. This type of research is normative legal research because it operates simultaneously on legal principles, legal norms, rules of legislation, and doctrine. By researching library materials that use the object of the study in the form of existing libraries, both sourced from books, magazinez, and regulations that have a correlation to the discussion of the problem, so this writing is also library research. The results of this study indicate that the laws and regulations overlap between one regulation and another, causing legal uncertainly which results in protection for crew members which is difficult to guarantee.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Anak Buah Kapal Indonesia di laut bebas dan untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di laut bebas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dengan mengoperasikan secara bersamaan asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari perundang-undangan, dan doktrin. Dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengalami tumpang tindih antara peraturan yang satu  dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang  berakibat kepada perlindungan bagi anak buah kapal yang sulit untuk dijamin.

References

Adha, L. H. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Penangkap Ikan Asing (AKP). Hukum pribadi, 2(3), 795-815. Cecep Herawan. (2020). The Role of the Ministry of Foreign Affairs in Improving the Governance of Protection of Crew Members Abroad. Jakarta.
Ambari, M. (2019). Hal ini sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar pekerja perikanan yang selama ini terabaikan. Jakarta: Mogabay. com environmental news site.
Arfiati, D. (2015). Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum. Gunung Samudera Publishers (Publishing Group PT Book Mart Indonesia).
Fauzan, R. (2020). Ini merupakan terobosan KKP untuk melindungi awak kapal ikan. Jakarta: Business. com, 3.
Mita Noveria, D. K. K. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesian Obor Library Foundation.
Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No.42 of 2016 concerning Maritime Work Agreements
Putri, V., Mahesa, G., Fauzy, I., Sudagung, A., Arni Pertiwi, J. E., Safitri, M., ... & Anggraini, M. (2019). Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.
Surianto, D., & Kurnia, I. (2021). Perlindungan Hukum ABK WNI di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional. Journal of Islamic Law, 4(1), 1667-1691.
Law no. 15 of 2016 concerning Ratification of the 2006 Maritime Labor Convention.
Law no. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad
Law No.18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.
Zaynur Ridwan, (2011). Indonesia Incorporated: Konspirasi Penjarahan Kekayaan Alam Indonesia Melalui Isu Pemanasan Global: Pustaka Al Kautsar.
Published
2024-10-01