HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES

Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death

2024-08-12T08:19:42+00:00

This study aims to find out and analyze how law enforcement against child fighting crimes that result in death and to find out and analyze what causes law enforcement to criminal acts of child fights that result in death. This study uses empirical normative research methods. The results of this study indicate that various law enforcement efforts have been carried out by the Takalar Resort Police apparatus in preventing and eradicating the Crime of Child Fights That Cause Death, starting from preventive and repressive efforts and as for the causes of inhibition of law enforcement against the Crime of Child Fights that Cause Death at the Resort. Takalar Police can be seen from three aspects, namely; components of structure, legal substance and legal culture. The recommendations of this research are expected to parents especially those with teenage children to be more familiar with the association and environment in which children interact on a daily basis. Parents must control their children more at least by maintaining worship and providing understanding about religion to children from an early age and socializing to avoid evil deeds and it is hoped that law enforcers, especially Takalar Resort officers must be more active in conducting patrols and raids in places which is prone to crime, the police and local government should conduct socialization more often in an environment that is prone to brawls, especially socialization to children because children are very vulnerable to bad associations.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian anak yang mengakibatkan kematian serta unyukmengetahui dan menganalisi apa sebab penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perkelahian anak yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat Resort Polres Takalar dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perkelahian Anak yang Mengakibatkan Kematian mulai dari upaya preventif maupun upaya represif dan adapun sebab penghambat penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Anak yang Mengakibatkan Kematian di Resort Polres Takalar dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur, subtansi hukum dan budaya hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada orangtua terkhusus yang memiliki anak remaja agar lebih memperhatikan pergaulan dan lingkungan dimana anak berinteraksi sehari-hari. Para orang tua harus lebih mengontrol lagi anak mereka setidaknya dengan menjaga ibadah dan memberikan pemahaman tentang agama kepada anak sedari dini dan diberikan batasan pergaulan untuk menghindari anak dari perbuatan jahat serta diharapkan kepada penegak hukum khususnya aparat Resort Polres Takalar harus lebih giat lagi melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang rawan terjadi suatu kriminalitas, pihak kepolisian serta pemerintahan setempat harus lebih sering lagi melakukan sosialisasi di lingkungan yang rawan terjadi tawuran, khususnya sosialisasi kepada anak karena anak sangat rentan terbawa ke pergaulan yang buruk.

Settlement of Banking Credit Facility Disputes Through a Simple Lawsuit (Case Study Case Number 9/Pdt.G.S/2021.PN.Pin)

2024-08-12T08:19:13+00:00

This study aims to analyze the mechanism for resolving bank credit facility disputes through a simple lawsuit in the District Court of Pinrang and to understand the form of responsibility carried out by the debtor to the creditor in resolving bank credit facility disputes through a simple lawsuit in the District Court of Pinrang. This research is empirical research, namely research that is conducted directly into the field in order to obtain complete data regarding the mechanism for resolving bank credit facility disputes through a simple lawsuit in the Pinrang District Court. The results of the study show that the settlement of bank credit facility disputes through a simple lawsuit with case number 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin at PT. BANK MEGA.Tbk. Choose the path of dispute resolution through the path of peace. In practice, when the debtor makes bad credit, PT. BANK MEGA.Tbk, can execute on the basis of an agreement. The execution was carried out by: First, it was carried out by subpoena three times. Second, the execution is carried out directly under the hands of the object that is the object of collateral without going through a lawsuit in a district court. Third, direct execution through a public auction where the results of the auction are taken to pay off the payment of receivables. Direct executions can be carried out without involving the court. If underhand sales reach the highest price that benefits the parties, then the fiduciary guarantee dispute resolution is relevant to the applicable law.

Abstrak

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri pinrang dan memhami bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur pada penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pinrang. Penelitian ini adalah penelitian empiris,Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa fasilitas kredit perbankan melalui gugatan sederhana dengan Nomor perkara 9/Pdt.G.S/2021/PN.Pin di PT. BANK MEGA.Tbk. Memilih jalan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Pada paktiknya ketika debitur melakukan kredit macet pihak PT. BANK MEGA.Tbk, dapat melakukan eksekusi atas dasar kesepakatan. Eksekusi yang dilakukan dengan cara: Pertama, dilakukan dengan somasi sebanyak tiga kali. Kedua, eksekusi dilakukan secara langsung penjualan dibawah tangan atas benda yang menjadi objek jaminan tanpa melalui gugatan ke pengadilan negeri. Ketiga, eksekusi langsung lewat pelelangan umum dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang. Eksekusi langsung bisa dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan mencapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, maka penyelesaian sengketa jaminan fidusia sudah relevan dengan aturan hukum yang berlaku.

Criminological Review of the Phenomenon of Cyberbullying

2024-08-12T08:18:15+00:00

This study aims to determine the factors causing the occurrence of Cyberbullying crime in Makassar City and the efforts of law enforcement officers in tackling Cyber Crime in Makassar City. This study uses empirical methods. The location of the study was carried out in Polda South Sulawesi. The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research and literature research. The data obtained will be analyzed to produce conclusions and proposed descriptively qualitative and present clear data from the results of research conducted by the author. The results of this study indicate that the factors that influence cyberbullying in Makassar Information and communication technology such as mobile phones, video cameras, e-mail, and the web that can post or send disturbing, threatening, and humiliating messages that are intended to hurt others.so that anticipatory efforts are needed against cyberbullying, especially in the city of Makassar, therefore, comprehensive measures are needed to stem the level of cyberbullying cases in Makassar City through coordination of law enforcement authorities and community synergy. The author also includes suggestions as follows the establishment of the Criminal Code Bill is expected to formulate explicitly about the existence of bullying in cyberspace by including elements of repetitive or continuous behavior, attack and imbalance of power in the formulation of criminal acts, because the act of bullying in cyberspace is an act that can not be underestimated given the increasing dependence of society on online communication media. It is necessary to socialize to the general public about the dangers and consequences of cyberbullying and how to anticipate the influence of cyberbullying in using social media wisely and responsibly.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Cyberbullying di Kota Makassar dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan Cyber di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying dalam Teknologi Informasi dan komunikasi Kota Makassar seperti ponsel, kamera video, e-mail dan web yang dapat memposting atau mengirim pesan yang mengganggu, mengancam dan memalukan yang dimaksudkan untuk menyakiti untuk itu diperlukan upaya antisipatif terhadap cyberbullying khususnya di Kota Makassar. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk membendung tingkat kasus cyberbullying di Kota Makassar melalui koordinasi aparat penegak hukum dan sinergi masyarakat. Pembentukan RUU KUHP diharapkan merumuskan secara tegas mengenai adanya intimidasi di dunia maya dengan mencakup unsur-unsur adanya perilaku berulang atau terus menerus, menyerang dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam perumusan tindak pidananya, karena perbuatan intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan yang tidak dapat dianggap remeh mengingat semakin bergantungnya masyarakat akan media komunikasi online. Sehingga, diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat awam tentang bahaya dan akibat dari cyberbullying dan cara mengantisipasi pengaruh cyberbullying dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Legal Protection for Indonesian Ship Crews in the Free Seas

2024-08-12T08:17:39+00:00

This study aims to indentify and analyze the efforts of the Indonesian Government in providing protection to Indonesian crew members on the high seas and to identify and analyze the constraints faced by the Indonesian government in providing protection to Indonesian crew members on the high seas. This type of research is normative legal research because it operates simultaneously on legal principles, legal norms, rules of legislation, and doctrine. By researching library materials that use the object of the study in the form of existing libraries, both sourced from books, magazinez, and regulations that have a correlation to the discussion of the problem, so this writing is also library research. The results of this study indicate that the laws and regulations overlap between one regulation and another, causing legal uncertainly which results in protection for crew members which is difficult to guarantee.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Anak Buah Kapal Indonesia di laut bebas dan untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di laut bebas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dengan mengoperasikan secara bersamaan asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari perundang-undangan, dan doktrin. Dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka yang ada, baik bersumber dari buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengalami tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat kepada perlindungan bagi anak buah kapal yang sulit untuk dijamin.

Implementation of Suspects' Rights as an Embodiment of the Presumption of Innocence Principle in the Examination Process at the Investigation Level

2024-08-12T08:16:32+00:00

This study aims to find out and analyze the implementation of the rights of suspects as a manifestation of the principle of presumption of innocence in the examination process at the investigation level and to find out the factors that hinder the investigator in the implementation and analyze the rights of suspects as a manifestation of the principle of presumption of innocence at the examination process at the investigation level. This study used the Empirical Law research method, with interviews with related samples/respondents. The source of this research data is to the investigators of the Makassar City Police and some of the rights of suspects as a manifestation of the principle of presumption of innocence in the examination process at the level of investigation of victims of abuse. The results of this study The factors that caused the suspect not to get his rights in the investigation process were the lack of communication between the investigator and the suspect regarding the rights of the suspect contained in the Criminal Procedure Code, in the investigation process the suspect refused to get legal assistance because he was afraid and unable to pay legal counsel even though it was known that there was a right to get legal assistance free of charge.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan penyidik dalam implementasi dan menganalisis hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah pada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan wawancara terhadap sampel/responden terkait. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepada pihak penyidik Polrestabes Kota Makassar serta beberapa hak-hak tersangka seabagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan korban penganiayaan. Hasil penelitian ini Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tersangka tidak mendapatkan haknya dalam proses penyidikan kurangnya komunikasi pihak penyidik dengan tersangka mengenai hak-hak tersangka yang terdapat di dalam KUHAP, pada proses penyidikan tersangka menolak untuk mendapatkan bantuan hukum karena takut dan tidak mampu untuk membayar penasehat hukum padahal diketahui bahwa ada hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.