Optimalisasi Pelayanan Sekretariat KPU kepada Komisioner KPU dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum

  • Karina Rahmiz A. R. Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
  • H. M. Yasin Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
Keywords: General Election, KPU Commissioner, KPU Secretariat, Service

Abstract

This study aims to determine the role of the General Election Commission Secretariat of Bone Regency, especially in improving the quality of the apparatus that is reliable, professional, and proportional, to provide optimal service to the General Election Commission Commissioners in holding general elections. This study also aims to determine what factors influence the General Election Commission Secretariat's services to General Election Commission Commissioners is holding General Elections. This study uses empirical research methods. Data obtained directly from the object of research in the field through observations and interviews with informants. The data is processed and analyzed qualitatively. The results obtained indicate that the services provided by the General Election Commission Secretariat of Bone Regency are based on Law No. 7 of 2017, namely facilitating the General Election Commission Commissioners of Bone Regency in organizing the General Election following its main function is to provide services, including a. administrative services which include correspondence, reporting, and accountability; b. services in the financial sector, which include the preparation and formulation of budgets according to the Election's needs, receiving, spending, and being accountable following statutory regulations; and c. services in the field of infrastructure include election logistics, managing and maintaining General Election Commission assets and inventory, and maintaining all facilities owned by the General Election Commission. The factors that affect the Bone Regency General Election Commission Secretariat services in facilitating the Bone Regency General Election Commission Commissioners so that they have not achieved optimal results are influenced by human resources, work environment, and geographical or natural factors.

References

Achmad Ali. (2002). Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Gunung Agung.

Alexander Irwan & E. Endriana. (1995). Pemilu: Pelanggaran Asas Luber. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.

Andik Abdul Rahman., Muhammad Jamal Amin., & Heryono Susilo Utomo. (2017). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, 5(3), hlm. 1232-1242.

F. Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 87-103. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83

Fajlurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (2007). Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004. Jakarta: Idea Publishing.

Husni Jalil, et al. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Ika Widya Syari. (2013). Analisis Kinerja Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu. Katalogis, Universitas Tadulako, 1(2), hlm. 116-123.

Janpatar Simamora. (2011). Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, 23(1), hlm. 221-236.

La Ode Husen. (2005). Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: CV. Utomo.

La Ode Husen. (2019). Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

M. Yasin. (2018). Membangun Kapasitas Fungsi Pengawasan DPRD dan Optimalisasi Pelayanan Sekretariat DPRD dan Memahami Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Gowa: Pusaka Almaida.

M. Yasin. (2018). Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah). Gowa: Pusaka Almaida.

M. Yasin. (2019). Paradigma Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mengetahui Modus Penyimpangan dan Penyalahgunaan Keuangan: Keuangan Daerah, Dana BOS, dan Anggaran Dana Desa/ADD, dan Berbagai Permasalahannya. Gowa: Pusaka Almaida.

Mashudi. (1993). Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: CV. Mandar Maju.

Palman Parakkasi. (2017). Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, Universitas Tadulako, 5(2), hlm. 116-124.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196).

Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2007). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizan’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rozali Abdullah. (2010). Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Teguh Prasetyo. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media.

Tim Penyusun. (2000). Buku Inventarisasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilihan Umum Tahun 1999. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Tim Penyusun. (2013). Peta Permasalahan untuk Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Tim Penyusun. (2019). Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bone: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Toni Andrianus Pito, E. Efriza, & Kemal Fasyah. (2013). Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Published
2021-05-26
Section
Articles