Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

  • N. Noviyati Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
  • H. M. Yasin Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
Keywords: Evaluation, General Election Commission, Performance, Voter Participation

Abstract

This study aims to determine the General Election Commission of Bone Regency's duties and powers in implementing the General Election, especially implementing the 2019 Presidential and Presidential Election based on Law No. 7 of 2017. Besides, this study also aims to determine the factors that influence the election to be considered not optimal. This study uses empirical research methods. Data obtained directly from the object of research in the field through observations and interviews with informants. The data is processed and analyzed qualitatively. The results obtained show that the General Election Commission of Bone Regency's performance in the implementation of 2019 Presidential and Vice-Presidential Election has been going well and is implemented based on Law No. 7 of 2017. Although in general, it is assessed that the performance of the General Election Commission of Bone Regency has not reached optimal performance because it is proven that there are still problems related to the final voter list and violations of Article 372 section (2) letter d of Law No. 7 of 2017, and culminating in a Re-Voting in several sub-districts or villages in Bone Regency. The factors affecting the General Election Commission's performance have not yet reached optimal performance due to internal and external factors. Internal factors include human resources and infrastructure. Meanwhile, the external factor is still low public knowledge in the political field, especially electoral matters.

Author Biography

N. Noviyati, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

Mahasiswa Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

References

Aditya Perdana, et al. (2019). Tata Kelola Pemilu Indonesia. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

C. S. T. Kansil, et al. (2010). Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta: CV. Jala Permata Aksara.

David E. Apter. (1996). Pengantar Analisa Politik (Terj. oleh Setiawan Abadi). Jakarta: LP3ES.

Efriza. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.

Erik Kurniawan & Arie Muhammad Haikal. (2016). Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan untuk Komunitas. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

F. Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 87-103. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83

Fajlurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gabriel A. Almond. Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik, dalam Mohtar Mas’oed & Colin MacAndrews (Eds.). (1986). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Hafied Cangara. (2011). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Janedjri M. Gaffar. (2012). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.

Josner Simanjuntak. (2016). Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Papua Law Journal, Universitas Cenderawasih, 1(1), hlm. 119-141. doi: https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584

La Ode Husen. (2005). Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: CV. Utomo.

La Ode Husen. (2019). Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Lijan Poltak Sinambella & Sarton Sinambella. (2019). Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran, dan Implementasi Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lusy Liany. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Jurnal Cita Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 4(1), hlm. 51-72. doi: http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198

M. Iqbal Hasan. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.

M. Yasin. (2019). Paradigma Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mengetahui Modus Penyimpangan dan Penyalahgunaan Keuangan: Keuangan Daerah, Dana BOS, dan Anggaran Dana Desa/ADD, dan Berbagai Permasalahannya. Gowa: Pusaka Almaida.

Mawardi Lubis. (2008). Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagaam Mahasiswa PTAIN. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miriam Budiardjo. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. (2014). Merajut Hukum di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rani Nurroufah Pratiwi. (2014). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3(1), hlm. 193-223.

Riri Nazriyah. (2011). Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, 18, hlm. 107-126.

Rudi Santoso. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 7(2), hlm. 252-261.

Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Teguh Prasetyo. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media.

Tim Penyusun. (2019). Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bone: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Published
2021-05-26
Section
Articles