Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan

  • S. Samsu Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
  • H. M. Yasin Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
Keywords: Development, Narcotics, Prisoners, Recidivists

Abstract

This study uses primary data through research surveys obtained directly from the research site, in this case, the Class II-A Watampone Prison, to produce secondary materials in the form of interviews and observations. Secondary data through a research survey obtained from data provided by the staff of Class II-A Watampone Prison regarding the development of narcotics convicts recidivists. The data were obtained using the library method or known as document study. The results of this study indicate that the implementation of the Narcotics Prisoner Recidivist training carried out by the Class II-A Watampone Prison has been running according to the provisions of Law no. 12 of 1995, where the coaching and guidance of the Correctional Assistance Citizens consist of two patterns, namely the Personality Development Pattern and the Independence Development Pattern. The implementation of the Narcotics Prison Recidivist Development at the Watampone Class II Penitentiary is considered not optimal because it is influenced by two factors: internal factors consisting of the quality of human resources, facilities and infrastructure, and budget constraints. Meanwhile, external aspects of related institutions have not been optimal in carrying out coaching due to public acceptance.

Author Biography

S. Samsu, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, Watampone

References

Achmad Fatony. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Klas II A Jakarta Timur. Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia, 45(3), hlm. 377-407. doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.54

Aditya Nugraha. (2020). Konsep Community Based Corrections pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. Jurnal Sains Sosio Humaniora, Universitas Jambi, 4(1), hlm. 141-151. doi: https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778

Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo. (1990). Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djoko Prakoso., Bambang Riyadi Lani., & Amir Muhsin. (1987). Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Dwidja Priyatno. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Fariha Suci Rahmasari. (2020). Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 7(2), hlm. 368-379.

Haryanto Dwiatmodjo. (2013). Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 18(2), hlm. 64-73. doi: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115

Iman Hidayat. (2014). Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas Dilihat dari Aspek Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 14(2), hlm. 81-84.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Kresna Dharma Pambagiyo & Sabar Slamet. (2018). Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret, 7(1), hlm. 108-123.

Ktut Sudiri Panyarikan. (1983). Dr. Sahardjo, S. H. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Marsudi Utoyo. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level. Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung, 10(1), hlm. 37-48.

Moh. Tufik Makaro., S. Suhasril., & Moh. Zakky A. S. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 751).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir. (1995). Lembaga Pemasyarakatan: Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.

Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Sigit Suseno. (2012). Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Soedjono Dirdjosisworo. (1990). Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati. (2011). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Published
2021-05-26
Section
Articles