Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan

  • H. Hamdan Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
  • Alwi Jaya Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
  • Elvi Susanti Syam Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman
Keywords: Child Court, Child Offender, Crime, Legal Protection

Abstract

This study aims to identify and understand the limits of legal protection for children who can be accounted for as criminals and to know and understand the factors that influence the consideration of legal protection for children who can be accounted for as criminals. This study uses a normative juridical approach. The analysis method is carried out by systematically identifying, polarizing, categorizing, and grouping according to the discussion flow in this study. Based on the description of the results and discussion, it can be concluded that the limitation of legal protection for children who can be accounted for as criminals, namely 12 years and under, children 12 years and over or under 14 years of age are subject to criminal sanctions in the form of action (action in the sense of juridical). Imprisonment is the last alternative for child perpetrators of crime, in contrast to adults. The factors that affect legal protection for children who can be held accountable as criminals are sociological and criminal aspects. The criminological aspect consists of three crucial sub-sectors, namely economy, environment, and family. Besides, regarding the concept of diversion, which has been sharpened with the concept of restorative justice, it is not time to become a constitutum in Indonesia because crimes in Indonesia are massive and systematic crimes.

References

Bambang Poernomo. (1976). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Candra Hayatul Iman. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2(3), hlm. 358-378. doi: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378

Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 122-137. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93

Fina Agustina Suhyana., Sigid Suseno., & Tasya Safiranita Ramli. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 138-156. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92

Gusti Agung Ari Suwan Dewi., Nyoman Dantes., & M. Mudjijono. (2013). Determinasi Kecerdasan Spiritual dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecenderungan Perilaku Menyimpang Siswa Kelas X SMA Bhaktiyasa Singaraja. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha, Universitas Pendidikan Ganesha, 1(1), hlm. 1-10.

H. Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 104-121. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90

Imam Subaweh Arifin & Umi Rozah. (2020). Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, 3(1), hlm. 1-15.

Ira Handayani. (2018). Diversi Penyalagunaan Narkotika terhadap Anak. Sol Justicia, Universitas Kader Bangsa, 1(1), hlm. 36-41.

Jack E. Bynum & William Edwin Thompson. (2002). Juvenile Delinquency: A Sociological Approach. Boston: Allyn & Bacon.

Jefferson B. Pangemanan. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 3(1), hlm. 101-108.

Kenneth Polk. (2003). Juvenile Diversion in Australia: A National Review. Sydney: Department of Juvenile Justice.

La Ode Husen, et al. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2), hlm. 136-148. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62

Marlina. (2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan: USU Press.

Muhammad Jufri. (2015). Analisis Kriminologi terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu. Katalogis, Universitas Tadulako, 3(12), hlm. 76-84.

Muhammad Syamsul Arifin & Fuad Nashori. (2016). Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas dalam Psikologi Islam. Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 7(1), hlm. 32-42.

N. Nasrullah. (2020). Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(1), hlm. 1-19. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.59

N. Nursalam. (2018). Perilaku Komunitas Begal Remaja (Studi Faktor dan Upaya Penanggulangan Pemerintah di Kota Makassar). JED (Jurnal Etika Demokrasi), Universitas Muhammadiyah Makassar, 3(1), hlm. 63-74. doi: https://doi.org/10.26618/jed.v3i1.1212

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Polina Heidemans. (2015). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 3(2), hlm. 26-38.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R. Abdoel Djamali. (2005). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rio Tutrianto. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, 14(1), hlm. 15-24.

Roelof Kranenburg. (1955). Algemene Staatsleer. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink.

Said Sampara & La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Published
2021-05-26
Section
Articles