Tinjauan Yuridis Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan PPAT terhadap Akta Jual Beli

  • Utari Amanda Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin
  • Syamsuddin Muchtar Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
  • Marwah Marwah Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Keywords: The Land Deed Official, Sale and Purchase Deed, Warrant of Termination of Investigation

Abstract

This study aims to examine the accountability of the Land Deed Official for the Sale and Purchase Deed it made and what is the basis for stopping the investigation of the Land Deed Official who has made the Sale and Purchase Deed No. 123/2014. This research was conducted using a normative legal research method with a statute approach. The method of analysis in this study is to use qualitative analysis. The results of this study indicate that the responsibility of the Land Deed Official to the Sale and Purchase Deed can be categorized into two things, namely legal responsibility and ethical responsibility. Furthermore, legal responsibilities can also be divided into three categories: administrative law, civil law, and criminal law. Meanwhile, the issuance of the Warrant of Termination of Investigation Number: S.Tap/70.6/VIII/2019 is based on the findings of the facts from the Palu Resort Police investigation, that the Parties knew and agreed to include the price for a piece of land in the Sale and Purchase Deed No. 123/2014. Therefore, the Land Deed Official cannot be subject to a crime based on Article 266 of Law no. 1 of 1960 because the Land Deed Official had carried out their duties properly. In addition, the Land Deed Official is the person who was ordered (manus miniatra), and in criminal law, the person who is ordered cannot be held criminally responsible for his actions. Sale and Purchase Deed No. 123/2014 is also not used by the Land Deed Official to cause harm. So the case against Sale and Purchase Deed No. 123/2014 is declared unfit or cannot be continued. It is recommended that the Land Deed Official be more thorough and professional and be careful in carrying out the duties and authorities of his position, especially regarding the procedures for making the Land Deed Official deed to minimize errors regarding formal and material requirements.

References

Abdul Wahid., Elya Kusuma Dewi., & S. Sarip. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdata. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 4(2), hlm. 205-219.

Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(1), hlm. 72-85. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77

Anwar Borahima. (2013). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah Sementara. Rechtidee, Universitas Trunojoyo Madura, 8(1), hlm. 1-19.

Arfian Nanda Yogi Pratama., P. Pujiono., & Irma Cahyaningtyas. (2019). Pertanggungjawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembatalan Sertifikat Karena Adanya Unsur Pemalsuan. Notarius, Universitas Diponegoro, 12(1), hlm. 147-156.

Boedi Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Cecyllia Tamara B. Schouten & Hanafi Tanawijaya. (2018). Perbuatan Maladministrasi dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.). Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara, 1(1), hlm. 1378-1402. doi: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2214

Farrel Alanda Fitrah. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 122-137. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93

Fina Agustina Suhyana., Sigid Suseno., & Tasya Safiranita Ramli. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 138-156. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92

Habib Adjie. (2009). Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hapsari Trilarasati & Siti Hajati Hoesin. (2019). Pengalihan Pekerjaan dalam Kewenangan Notaris/PPAT Tanpa Sepengetahuan Klien yang Telah Membayar Honor Secara Lunas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 336/PDT/2018/PT.DKI). Indonesian Notary, Universitas Indonesia, 1(4), hlm. 1-21.

Hasdi Hariyadi. (2020). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2), hlm. 119-135. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61

I Gusti Bagus Yoga Prawira. (2016). Responsibility of the Conveyancer Against Selling Land Deed. Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Universitas Mataram, 4(1), hlm. 69-77.

Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019). Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. Jurnal Crepido, Universitas Diponegoro, 1(1), hlm. 40-51.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Lorika Cahaya Intan. (2016). Akibat Pelanggaran oleh Notaris terhadap Pembuatan Akta Notariil. Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang, 7(2), hlm. 206-215.

Made Gede Arthadana. (2017). Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap Biaya yang Ditimbulkan Dihadapan Notaris. Kerta Dyatmika, Universitas Dwijendra, 14(1), hlm. 1-12.

Nabila Ayu Larasati., F. X. Arsin Lukman., & Aad Rusyad Nurdin. (2020). Akibat Hukum atas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Dua Akta Jual Beli dengan Objek yang Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PDT/2019/PT.BDG). Indonesian Notary, Universitas Indonesia, 2(4), hlm. 434-457.

Ni Kadek Septiarianti., I Nyoman Sumardika., & Ni Gusti Ketut Sri Astiti. (2020). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli. Jurnal Interpretasi Hukum, Universitas Warmadewa, 1(1), hlm. 143-147. doi: https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2201.143-147

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kolonial, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Sufirman Rahman., Nurul Qamar., & Muhammad Kamran. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2), hlm. 104-118. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60

Suhaila Zulkifli., et al. (2020). Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(1), hlm. 20-29. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.65

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Viona Ansila Domini., Mohamad Fajri Mekka Putra., & Widodo Suryandono. (2019). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Keabsahan Tanda Tangan dan Identitas Penghadap dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 10/PID/2018/PT.DKI). Indonesian Notary, Universitas Indonesia, 1(1), hlm. 1-22.

Published
2021-05-26
Section
Articles