Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir

  • Rezki Purnama Samad Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin
  • A. M. Yunus Wahid Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
  • Hamzah Halim Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Keywords: Environment, Licensing, Mining, Public Participation, Urgency

Abstract

This study aims to understand the essence of community participation in various stages of a sand mining business permit in Sidenreng Rappang Regency. This research was conducted using an empirical legal research method with data collection techniques through interviews, documentation studies, and data recording directly related to the research problem. The results of this study indicate that community participation in various stages of sand mining business licensing in Sidenreng Rappang Regency consists of determining the Mining Area as a requirement for preparing the Mining Business Permit Area, Regional Spatial Planning, and submitting and issuing environmental permits. The community participation related to their involvement in the issuance of mining business permits is considered not to have been effective as based on Law No. 3 of 2020, Law No. 32 of 2009, Government Regulations No. 8 of 2018, Government Regulations No. 22 of 2021, Regulation of the Minister of State Environment No. 17 of 2012, as well as related laws and regulations. Therefore, the Regional Government of Sidenreng Rappang Regency must be proactive in involving the local community, especially environmental impact analysis or environmental management efforts and environmental monitoring efforts. In addition, it is hoped that the Regional Government of Sidenreng Rappang Regency will re-identify the completeness of the mining business license requirements for mining business actors when they want to extend the mining business permits of the related companies.

References

A. Sakti R. S. Rakia. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 157-173. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106

Administrator. (2018, 26 November). Kasus Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang “Ilegal” di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Walhi Sulawesi Selatan. Diakses dari https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/, pada tanggal 28 Oktober 2020.

Ahmad Basuki. (2011). Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 16(4), hlm. 252-258. doi: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.88

Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(1), hlm. 72-85. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77

Aswan Sulfitra., et al. (2019). Catatan Akhir Tahun 2019 Walhi Sulsel: Degradasi Lingkungan & Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan. Makassar: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Sulawesi Selatan.

Dahyar Daraba. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Padjadjaran, 19(1), hlm. 52-58. doi: https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524

Deyv Ch. Rumambi. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 2(7), hlm. 116-123.

Franky Butar Butar. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. Yuridika, Universitas Airlangga, 25(2), hlm. 151-168. doi: http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252

Lutfil Ansori. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2(1), hlm. 134-150.

M. Sayful. (2020). Strategi Penghidupan Nelayan Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan (Lelong). SIGn Journal of Social Science, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(1), hlm. 1-14. doi: https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.95

Made Aryawan., I Ketut Rahyuda., & Ni Wayan Ekawati. (2017). Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) terhadap Citra Perusahaan. E-Jurnal Manajemen, Universitas Udayana, 6(2), hlm. 604-633.

N. H. T. Siahaan. (2006). Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam.

Naomi Sari Kristiani Harefa., et al. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(1), hlm. 30-42. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68

Nike Kelly Rumokoy. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang. Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi, 22(5), hlm. 40-55.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2).

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4 Noreg. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: 3-188/2018. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 299).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Samuel Risal., Dan Buntu Paranoan., & Suarta Djaja. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. Jurnal Administrative Reform, Universitas Mulawarman, 1(3), hlm. 516-530.

Slamet Suhartono. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2(1), hlm. 110-121. doi: https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.278

Sufirman Rahman., Nurul Qamar., & Muhammad Kamran. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 1(2), hlm. 104-118. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60

Sumadi Kamarol Yakin. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Badamai Law Journal, Universitas Lambung Mangkurat, 2(1), hlm. 113-132. doi: http://dx.doi.org/10.32801/damai.v2i1.3393

Suparto Wijoyo. (2017). Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup. Surabaya: Airlangga University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Yuli Adha Hamzah. (2017). Hubungan Hukum antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemegang Hak atas Tanah Diatasnya. Al Hikam, Universitas Muslim Indonesia, 4(1), hlm. 116-123.

Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, 25(2), hlm. 9-24.

Published
2021-05-26
Section
Articles