Pembebanan Pajak Penghasilan pada Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

  • Irma Erviana Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin
  • Zulkifli Aspan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
  • Sri Susyanti Nur Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Keywords: Income Tax, Land Registration, Tax Imposition

Abstract

This study aims to determine the imposition of income tax on the transfer of rights to land and/or buildings on land registration for the first time. This research was conducted using empirical legal research methods with data collection techniques through observation, interviews, and literature. In addition, this research uses the descriptive analysis method. The results of this study indicate that the imposition of income tax on the transfer of rights to land and/or buildings on land registration for the first time is not a requirement for applicants for rights related to land registration for the first time. However, the Bone Regency Land Office requires proof of payment of income tax on the transfer of rights to land and/or buildings to the applicant during the land registration application for the first time. Thus, the imposition of income tax on the transfer of rights to land and/or buildings to the applicant regarding land registration for the first time at the Bone Regency Land Office is considered contrary to Article 4 section (1) of Law No. 36 of 2008 jo. Article 4 section (1) Government Regulations No. 34 of 2016. Therefore, it is hoped that the Head of the Bone Regency Land Office will abolish the requirement for the imposition of income tax on the transfer of rights to land and/or buildings to applicants for rights related to land registration for the first time. Apart from that, eliminating these requirements also avoids the imposition of inappropriate or on target taxes to uphold aspects of justice and legal certainty (the principle of certainty).

References

Achmad Ali & Wiwie Heryani. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adam Smith. (1776). An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan, and T. Cadell in the Strand.

Adrian Sutedi. (2020). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(1), hlm. 72-85. doi: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77

Boedi Harsono. (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Christiana Sri Murni. (2018). Peralihan Hak atas Tanah Tanpa Sertifikat. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 4(2), hlm. 680–692.

Fani Martiawan Kumara Putra. (2015). Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah Karena Cacat Administratif serta Implikasinya Apabila Hak atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 20(2), hlm. 101-117. doi: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152

Farida Patittingi., et al. (2021). Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone. Panrita Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Hasanuddin, 5(1), hlm. 115-120.

Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto. (2012). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Indri Hadisiswati. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2(1), hlm. 118-147. doi: https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146

M. Riza Aufa Rahman. (2020). Efektivitas Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-18/PJ/2017. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Universitas Islam Malang, 4(1), hlm. 134-145. doi: http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6453

Muhammad Ilham Arisaputra., et al. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat. Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, 29(2), hlm. 276-291. doi: https://doi.org/10.22146/jmh.16383

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

R. Mansury. (1996). Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind-Hill Co.

Raras Laila Yustinov & Fitika Andraini. (2019). Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis melalui Ajudikasi Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. Dinamika Hukum, Universitas Stikubank, 23(2), hlm. 36-47.

Sri Susyanti Nur. (2015). Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah. Hasanuddin Law Review (e-Journal), Universitas Hasanuddin, 1(1), hlm. 87-100. doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i1.42

Umar Mukhtar Al Hadid. (2019). Keabsahan Surat Kuasa Jual Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang Dibuat Secara Notariil Akta di Hadapan Notaris. Indonesian Journal of Criminal Law, Institute for Learning Innovation and Counseling, 1(1), hlm. 65-76. doi: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.149

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Published
2021-05-26
Section
Articles