(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran dan sumber daya merupakan faktor utama dalam pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Anggaran yang cukup memungkinkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta pengembangan teknologi dan fasilitas. Selain itu, kebijakan dan regulasi pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya guna memenuhi hak hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Takalar.