(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran BPOM Kota Makassar dalam perlindungan konsumen terhadap produk skincare yang mengandung merkuri. Dan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum yang diambil oleh BPOM Kota Makassar terhadap produk skincare yang tidak memenuhi standar mutu. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan (1) Peran BPOM dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk skincare yang mengandung merkuri dengan cara memantau dan mengawasi peredaran produk skincare di pasaran agar tidak mengandung bahan berbahaya, melaksanakan pengawasan pre market, melaksanakan pengawasan post market, dan melakukan inspeksi terhadap produk skincare yang beredar di pasaran. (2) Tindakan hukum yang diambil BPOM terhadap produk skincare yang tidak memenuhi standar mutu adalah saksi administrasi dan saksi pidana. Sebagai rekomendasi, (1) Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa lebih terlindungi dari akibat penggunaan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari BPOM. (2) Harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah, BPOM, serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar pengawasan secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar.