(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan ibu kandung di wilayah hukum Polres Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Polres Maros. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Kebaharuan peneltian ini terletak pada menelaah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung melalui studi kasus konkret di wilayah hukum Polres Maros, dengan demikian penelitian ini menghadirkan perspektif empiris terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung, sehingga memperluas pemahaman mengenaik penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan dari masyarakan, dilanjutkan dengan penyelidikan melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan alat bukti dan barang bukti, pemeriksaan saksi, identifikasi pelaku hingga di lanjutkan pada tahap penyidikan yaitu penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Aparat kepolisian menghadapi sejumlah hambatan, baik secara teknis maupun sosial. Hambatan utama yaitu kesulitan mengungkap identitas pelaku atau identifikasi pelaku pada tahap awal penyelidikan karena minimnya saksi yang melihat langsung kejadian dan kurangnya informasi dari masyarakat. Selain itu, faktor sosial nerupa stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah menyebabkan kehamilan sering di sembunyikan, sehingga memperlambat proses pengungkapan perkara. Kondisi psikologis pelaku yang mengalami tekanan mental juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemeriksaan. Serta partasipasi masyarakat yang masih rendah dalam memberikan informasi menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penegakan hukum.