(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan ibu kandung di wilayah hukum Polres Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Polres Maros. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Kebaharuan peneltian ini terletak pada menelaah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung melalui studi kasus konkret di wilayah hukum Polres Maros, dengan demikian penelitian ini menghadirkan perspektif empiris terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung, sehingga memperluas pemahaman mengenaik penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan dari masyarakan, dilanjutkan dengan penyelidikan melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan alat bukti dan barang bukti, pemeriksaan saksi, identifikasi pelaku hingga di lanjutkan pada tahap penyidikan yaitu penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Aparat kepolisian menghadapi sejumlah hambatan, baik secara teknis maupun sosial. Hambatan utama yaitu kesulitan mengungkap identitas pelaku atau identifikasi pelaku pada tahap awal penyelidikan karena minimnya saksi yang melihat langsung kejadian dan kurangnya informasi dari masyarakat. Selain itu, faktor sosial nerupa stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah menyebabkan kehamilan sering di sembunyikan, sehingga memperlambat proses pengungkapan perkara. Kondisi psikologis pelaku yang mengalami tekanan mental juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemeriksaan. Serta partasipasi masyarakat yang masih rendah dalam memberikan informasi menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Abstract: This study aims to examine law enforcement regarding the criminal offense of baby abandonment committed by biological mothers within the jurisdiction of the Maros Police Resort, as well as to identify the factors hindering such enforcement. This research employs an empirical approach. The novelty of this study lies in examining law enforcement regarding baby abandonment offenses committed by biological mothers through a concrete case study within the Maros Police Resort jurisdiction. Consequently, this research offers an empirical perspective on such law enforcement, thereby broadening the understanding of its implementation. The research findings indicate that law enforcement regarding baby abandonment offenses committed by biological mothers within the Maros Police Resort jurisdiction is implemented in accordance with applicable legal procedures regulated by existing legislation. The case handling process begins with the acceptance of reports or findings from the community, followed by investigation through crime scene investigation, collection of evidence and material objects, witness examination, and perpetrator identification. This continues to the investigation stage, involving suspect designation and the transfer of case files to the prosecutor’s office. Police officers face several obstacles, both technical and social in nature. The primary obstacle is the difficulty in revealing or identifying the perpetrator during the initial investigation stage due to a lack of witnesses who directly observed the incident and insufficient information from the community. Furthermore, social factors, such as the stigma against women who are pregnant out of wedlock, often lead to pregnancies being concealed, thereby slowing down the case investigation process. The psychological condition of the perpetrator, who is experiencing mental stress, also presents a specific challenge during the examination process. Additionally, low community participation in providing information remains one of the factors hindering the effectiveness of law enforcement.