(untitled) (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan mekanisme praperadilan dalam menguji sah tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Makassar serta menganalisis Putusan Praperadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perluasan objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek yang dapat diuji. Hal ini penting untuk memastikan tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Data bersumber dari data primer (hasil wawancara/observasi) dan data sekunder (bahan hukum), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial (checks and balances) untuk melindungi hak asasi tersangka. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan pemohon karena proses penetapan tersangka dinilai tidak memenuhi syarat formil dan bukti permulaan yang cukup. Saran dari peneltian ini di simpulkan terkait mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, Penyidik wajib memastikan penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan pemeriksaan calon tersangka guna menghindari gugatan akibat cacat prosedural. Pengadilan Negeri Makassar perlu menjaga konsistensi dalam menguji aspek formil penetapan tersangka agar lembaga praperadilan tetap menjadi instrumen kontrol yudisial yang efektif dan memberikan kepastian hukum.Terkait Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Hakim Praperadilan hendaknya dalam memutus perkara, selain aspek administratif, juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Tersangka: Disarankan menggunakan hak praperadilan secara proporsional sebagai sarana perlindungan hak hak asasi manusia, bukan sebagai alat untuk menghambat proses penyidikan yang sah. Abstract: This study aims to understand and examine the implementation of the pre-trial mechanism in testing the legality of suspect determinations at the Makassar District Court and to analyze Pre-Trial Decisions. The background of this research is based on the expansion of pre-trial objects through the Constitutional Court Decision, which includes suspect determinations as testable objects. This is important to ensure that investigators’ actions remain within the legal corridor and to prevent abuse of power. The research method used is empirical legal research located at the Makassar District Court. Data sources include primary data (interview/observation results) and secondary data (legal materials), which are then analyzed qualitatively. The research results show that the pre-trial mechanism at the Makassar District Court functions as a judicial oversight instrument (checks and balances) to protect the human rights of suspects. Based on the analysis of judges’ decisions at the Makassar District Court, the petitioner’s request was granted because the suspect determination process was deemed to not meet formal requirements and sufficient preliminary evidence. The recommendations from this research regarding the Pre-Trial mechanism at the Makassar District Court are concluded as follows: Investigators must ensure that suspect determinations are based on at least two valid pieces of evidence and the examination of the prospective suspect to avoid lawsuits due to procedural defects. The Makassar District Court needs to maintain consistency in examining the formal aspects of suspect determinations so that the pre-trial institution remains an effective judicial control instrument and provides legal certainty. Regarding the Analysis of Makassar District Court Decisions, Pre-Trial Judges should, in deciding cases, consider not only administrative aspects but also substantive justice values. Suspects: It is recommended to use pre-trial rights proportionally as a means of protecting human rights, not as a tool to hinder legitimate investigation processes.