Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Overclaim Produk Skincare Di Kota Makassar (LEGAL DIALOGICA, 2025)
This study examines the legal protection of trademarks in the digital business competition era. The research is motivated by the rapid development of information technology that significantly affects business activities, particularly related to intellectual property rights. The purpose is to analyze the concept of legal protection for trademarks and to review relevant legal policies in responding to digital trademark disputes. The method used is normative juridical with a case study of the trademark dispute between PS Glow and MS Glow (Case No. 2/Pdt.Sus-HAKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya). The findings indicate that although Indonesian trademark law provides a sufficient regulatory framework, its implementation in the digital sphere remains weak. The court decision emphasized the importance of priority in registration, good faith, and consistent use of marks. It is recommended that Indonesia strengthen digital-based legal policies, promote public awareness regarding trademark protection, and increase collaboration between law enforcement and digital platforms to minimize violations in the modern business context.Abstrak:Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam persaingan usaha era digital. Latar belakang penelitian ini adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas bisnis, khususnya terkait hak kekayaan intelektual. Tujuan penelitian untuk menganalisis konsep perlindungan hukum merek dagang serta menelaah kebijakan hukum yang relevan dalam menyikapi sengketa merek di ruang digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus sengketa antara PS Glow dan MS Glow (Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HAKI/Merek/2022/PN Niaga Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum merek di Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup, penerapannya dalam ranah digital masih lemah. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya asas prioritas pendaftaran, itikad baik, serta konsistensi penggunaan merek. Disarankan agar kebijakan hukum berbasis digital diperkuat, edukasi pelaku usaha ditingkatkan, serta sinergi antara aparat penegak hukum dengan platform digital diperluas untuk meminimalisir pelanggaran merek di era modern.