Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (Legal Standing Whistleblower) (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis legal standing whistleblower (kedudukan hukum saksi pelaku) dalam mengungkap tindak pidana suap dan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam mengungkap tindak pidana suap.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library reseacrch), serta menganalisis data dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini kedudukan Whistleblower sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, karena Whistleblower merupakan orang yang bekerja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga informasi dapat diproses untuk mengetahui kebenarannya oleh aparat yang berwenang, dapat segera mengambil tindakan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Whistleblower dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum dapat melindungi Whistleblower secara maksimal. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan sebatas terhadap saksi, korban, dan pelapor. Undang-Undang tersebut bahkan memberikan perlindungan yang berbeda bagi saksi dan korban jika dibandingkan dengan perlindungan bagi pelapor.  Seharusnya ada proses sosialisasi yang terus mendorong hal tersebut, agar dapat diterapkan baik oleh Lembaga pemerintahan ,Perusahaan swasta dan institusi publik. dan sebaiknya dirumuskan suatu peraturan perundang undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Whistleblower. Atau paling tidak dapat dimasukkan dalam RUU KUHAP