Analisis Hukum Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja sertamenjelaskan dan menganalisis peran pengawasan dan penegakan hukum program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam meningkatkan perlindungan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian Pustaka (Library Research) yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur kemudian menuliskan dan mengklarifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data. Hasil peneltian menunjukkan bahwa kebijakan hukum jaminan sosial tenaga kerja semakin bertambah dengan adanya jaminan pensiun (JP) oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) juncto UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pula terhadap pengaturan jaminan sosial tenaga kerja. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan kepesertaan program jaminan sosial kepada BPJS seharusnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) juga aparat penegak hukum terkait lainnya tidak bergantung pada ketentuan sanksi administratif (Pasal 5 PP 86/2013) yang parsial dan kurang berdasar. Direkomendasikan bahwa perlu komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan hukum pekerja dibidang jaminan sosial tenaga kerja sehingga pekerja lebih terlindungi dari risiko sosial ekonomis. Dalam meningkatkan peran pengawasan, khususnya terhadap pelanggaran Pasal 15 UU 24/2011, PPK harus memiliki motivasi dan inisiatif kuat serta bertindak jeli dan komitmen dalam menegakan hukum untuk melakukan proses pidana dengan merujuk UU 24/2011, apabila telah melalui prosedur tahapan preventif, edukatif dan represif non yudisial.