Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan Para Pihak (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (LEGAL DIALOGICA, 2025)
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau bahan hukum. Dengan mengangkat isu hukum sebagai suatu sistem norma, penelitian ini menjadikan norma hukum sebagai fokus utama dalam analisisnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagai suatu akta kesepakatan apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan kekuatan mengikat MOU sangat bergantung pada intensi para pihak dan rumusan klausul yang dituangkan di dalamnya. Dan dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara non-litigasi (musyawarah, mediasi, atau arbitrase, bila disepakati sebelumnya) dan secara litigasi (gugatan perdata di pengadilan). Rekomendasi penulis pada penelitian ini disarankan kepada semua pihak yang menyusun Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) agar menyusun MOU sesuai dengan KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. MOU sebaiknya memuat pernyataan tegas mengenai sifat mengikatnya, serta klausul yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, guna memberikan kepastian hukum.