Efektivitas Penegakan Hukum Eksploitasi Seksual Anak Digital di Makassar: Masih Lemah? (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di platform digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada aparat penegak hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif dengan realitas empiris penanganan kasus di tingkat kepolisian, sehingga mampu menggambarkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan dalam konteks kejahatan berbasis digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di platform digital secara prosedural telah berjalan melalui tahapan yang semestinya, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kompleksitas pembuktian digital, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta keterbatasan sumber daya aparat dibandingkan dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta lingkungan sosial budaya. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan kapasitas aparat, penguatan dukungan teknologi digital, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual anak di ruang digital.Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in handling cases of child sexual exploitation on digital platforms and identify factors that influence its success. This study uses a normative-empirical method by combining a legislative approach and an empirical approach through literature studies and field research at the Women and Children Protection Unit (PPA). Data collection techniques include interviews with law enforcement officers, which are then analyzed qualitatively. The innovation of this study lies in combining normative analysis with the empirical reality of case handling at the police level, thereby illustrating the gap between legal provisions and field practices in the context of digital-based crimes. The results of this study indicate that law enforcement against child sexual exploitation on digital platforms has been procedurally carried out through the appropriate stages, but its effectiveness is still hampered by the complexity of digital evidence, the use of anonymous identities by perpetrators, and limited officer resources compared to the increasing number of cases. The conclusion of this study confirms that the effectiveness of law enforcement is not optimal because it is influenced by factors such as law enforcement officers, facilities and infrastructure, community conditions, and the socio-cultural environment. This research provides recommendations for increasing the capacity of law enforcement officers, strengthening digital technology support, and increasing public awareness and participation in preventing and addressing child sexual exploitation in the digital space.