BBM Dioplos, Siapa Bertanggung Jawab? (LEGAL DIALOGICA, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Pertamina sebagai pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban berdasarkan UUPK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekundder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen korban pengoplosan BBM mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun tanggung jawab hukum Pertamina selaku pelaku usaha meliputi tanggung jawab produk (product liability) dan tanggung jawab profesional (professional liability). Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melalui BPKN dan Kementerian ESDM memperkuat perlindungan preventif melalui peningkatan pengawasan di lapangan. Di sisi represif, perlu dibentuk lembaga arbitrase khusus atau penguatan BPSK guna mempercepat penyelesaian sengketa, disertai penegasan sanksi bagi pelaku pengoplosan. Pertamina juga direkomendasikan untuk menerapkan audit berkala yang ketat terhadap SPBU mitra dan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin, bagi yang terbukti melakukan pengoplosan.