Terpidana di Negeri Asing, Tanggung Jawab Siapa? Analisis Perlindungan Hukum terhadap WNI di Luar Negeri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri berdasarkan hukum diplomatik dan hukum konsuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan konseptual dan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara. Hasil penelitian ini meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi warga negara pelaku tindak pidana di luar negeri, dalam pelakasanaanya masih harus menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya notifikasi dari pemerintah negara penerima. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dengan menekankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar perwakilan diplomatik dan menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi.
Warga Negara, Perlindungan Hukum, Diplomatik dan Konsuler.
Perlindungan Anak Korban Bullying yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana di Makassar
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying yang kemudian terlibat dalam tindakan kriminal serta mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan guna memahami penerapan hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada instansi kepolisian serta konselor hukum pada lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur, dokumen, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada kajian yang menempatkan anak dalam posisi ganda, yaitu sebagai korban bullying sekaligus sebagai pihak yang kemudian terlibat dalam tindak pidana, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan dan pemulihan kondisi anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam kondisi tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta penerapan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak, ketidaksediaan korban untuk melakukan penyelesaian secara damai, serta adanya stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berorientasi pada pemulihan memiliki peran penting dalam menangani perkara yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan dampak bullying. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat serta peningkatan pemahaman publik mengenai pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Korban; Bullying; Anak Berhadapan Dengan Hukum; Restorative justice. Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for children who are victims of bullying who are then involved in criminal acts and examine the application of the restorative justice approach in resolving children's cases. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach that emphasizes field data collection to understand the application of the law in practice. Primary data were obtained through interviews with investigators at the police agency and legal counselors at women's and children's protection institutions in Makassar City, while secondary data were obtained from literature reviews, documents, and various scientific sources relevant to the research object. The innovation of this study lies in the study that places children in a dual position, namely as victims of bullying and as parties who are then involved in criminal acts, so that the analysis does not only focus on aspects of law enforcement, but also on aspects of protection and recovery of children's conditions. The results of this study indicate that legal protection for children in these conditions is carried out through legal assistance, psychological assistance, and the application of a case resolution mechanism that prioritizes restoring the relationship between the perpetrator and victim by involving various related parties. However, in its implementation, there are still obstacles, including limited public understanding of the mechanism for resolving children's cases, the unwillingness of victims to seek peaceful resolution, and the existence of social stigma against children who have been in conflict with the law. The conclusions of this study indicate that a recovery-oriented approach plays a crucial role in handling cases involving children, particularly those related to the impact of bullying. This study recommends strengthening cooperation between law enforcement officials, child protection agencies, families, and the community, as well as increasing public understanding of the importance of protection and rehabilitation for children involved in legal disputes.
Eksploitasi Foto Pribadi dalam Stiker WhatsApp: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Abstract: This research aims to understand and analyze the legal regulations regarding the use of other people's personal photos as WhatsApp stickers without permission in the Personal Data Protection Law. And knowing and analyzing the form of criminal and civil sanctions against perpetrators who use other people's personal photos into WhatsApp stickers without permission. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of the study show that the legal regulation regarding the use of other people's personal photos as WhatsApp stickers without permission in the personal data protection law, is a form of personal data processing according to Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Photos that can identify a person include personal data, so any acquisition, alteration, storage and dissemination of photos must be based on the lawful consent of the data subject. As well as criminal and civil sanctions against perpetrators who use other people's personal photos into WhatsApp stickers without permission. Criminally, the perpetrator has the potential to be charged with the PDP Law, the Criminal Code, and the ITE Law if it causes insult, defamation, or loss to the victim. Civilly, the victim has the right to demand compensation and request the removal of the sticker and the cessation of the distribution. So, this action is not just a joke, but has real legal consequences. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk Memahamai dan Menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker WhatsApp tanpa izin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku yang memanfaatkan foto pribadi orang lain menjadi stiker WhatsApp tanpa izin. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan hukum mengenai penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker whatsapp tanpa izin dalam undang-undang perlindungan data pribadi, merupakan bentuk pemrosesan data pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Foto yang dapat mengidentifikasi seseorang termasuk data pribadi, sehingga setiap perolehan, perubahan, penyimpanan, dan penyebarluasan foto wajib didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Serta Sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku yang memanfaatkan foto pribadi orang lain menjadi stiker WhatsApp tanpa izin. Secara pidana, pelaku berpotensi dijerat UU PDP, KUHP, dan UU ITE jika menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, atau kerugian bagi korban. Secara perdata, korban berhak menuntut ganti rugi serta meminta penghapusan stiker dan penghentian penyebaran. Jadi, tindakan ini bukan sekadar candaan, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata.
Ketika Jalanan Menggantikan Pengadilan: Perlindungan Hukum Korban Street Justice dan Runtuhnya Praduga Tak Bersalah
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus street justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban street justice. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjalankan fungsi perlindungan hukum dalam menghadapi fenomena tindakan main hakim sendiri yang masih terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum serta dinamika sosial yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban street justice di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar sebagai lokasi yang memiliki relevansi dengan fenomena street justice. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian serta observasi di lokasi penelitian, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah serta hambatan perlindungan hukum terhadap korban street justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai perlindungan hukum terhadap korban street justice yang dikaji melalui perspektif asas praduga tak bersalah dalam konteks sosial budaya masyarakat Makassar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti fenomena street justice dari aspek kriminologis atau penegakan hukum secara normatif, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum empiris dengan mempertimbangkan pengaruh nilai budaya lokal, khususnya siri’ na pacce, terhadap dinamika tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian di Polrestabes Makassar pada prinsipnya telah berupaya menerapkan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus street justice dengan mengamankan terduga pelaku dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum acara pidana. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban street justice masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan dan emosi massa, serta keterbatasan aparat dalam mengendalikan situasi di lapangan. Selain itu, faktor sosial budaya masyarakat juga turut mempengaruhi munculnya tindakan main hakim sendiri sebelum proses hukum berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus street justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar pada dasarnya telah diupayakan oleh aparat kepolisian melalui proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perlindungan hukum terhadap korban street justice masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan massa, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi munculnya tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani praktik street justice. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kasus street justice guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi setiap individu dalam proses penegakan hukum. Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Street Justice, Perlindungan Hukum, Siri’ na Pacce. Abstract: This study aims to analyze the implementation of the presumption of innocence principle in handling street justice cases within the jurisdiction of the Makassar City Police (Polrestabes Makassar) and to identify the factors hindering legal protection for street justice victims. Furthermore, this research seeks to describe how law enforcement officials, particularly the police, exercise their legal protection functions in facing the phenomenon of vigilantism that persists in society. Thus, this study is expected to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the presumption of innocence in law enforcement practices and the social dynamics influencing legal protection for street justice victims in Makassar. This research employs empirical legal research with a qualitative approach. The study was conducted at Polrestabes Makassar, a location highly relevant to the street justice phenomenon. The data consists of primary data obtained through interviews with police investigators and field observations, as well as secondary data gathered through literature reviews of statutes, legal literature, and scientific sources related to the topic. Data collection techniques included interviews, observations, and literature studies; the data was then analyzed qualitatively and presented descriptively to systematically illustrate the application of the presumption of innocence and the obstacles to legal protection for street justice victims. The originality of this research lies in its empirical analysis of legal protection for street justice victims, examined through the lens of the presumption of innocence within the socio-cultural context of Makassar society. Unlike previous studies that generally highlight street justice from criminological or normative law enforcement aspects, this study integrates an empirical legal approach by considering the influence of local cultural values, specifically siri’ na pacce, on the dynamics of vigilantism. The results indicate that, in principle, the police at Polrestabes Makassar have endeavored to apply the presumption of innocence in handling street justice cases by securing suspects and processing them according to criminal procedural law. However, in practice, legal protection for street justice victims still faces various obstacles, such as low public legal awareness, mob pressure and emotion, and the limitations of officials in controlling field situations. Additionally, socio-cultural factors contribute to the emergence of vigilantism before the legal process begins.
Eksistensi Meme sebagai Sarana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Digital
Abstract: This study aims to determine the extent of the effectiveness of legal regulations in handling acts of defamation through social media at the Makassar City Police Resort Office. This research is a normative-empirical legal study. It is a legal research method that combines a normative legal approach, namely the legal foundation in the form of laws and regulations in Indonesia, with empirical elements in the form of direct interviews conducted with law enforcement officers who are mandated by police regulations, particularly at the Makassar City Police Resort Office. The results of this study indicate that (1) the effectiveness of law enforcement in handling criminal acts of defamation through social media has not yet been considered fully effective. The increasing number of defamation cases through social media, which are regulated under the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, aims to provide legal protection for individuals whose rights and dignity have been violated and to create a deterrent effect for perpetrators of defamation through social media. However, the expected law enforcement as a means to reduce criminal acts related to such cases has not yet shown a significant impact, as defamation cases are still frequently encountered. The recommendation of this study is that the public should be more aware of and comply with the existing legal regulations. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana bentuk keefektivitasan aturan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendeketan hukum normatif yaitu landasan hukum berupa perundang-undangan di indonesia, kemudian digabungkan dengan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh peraturan kepolisian, khususnya di kepolisian resort besar kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikatakan efektiv. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai alat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.
Doxing di Indonesia dan Problematika Kekosongan Hukum Pidana
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai praktik doxing dalam perspektif hukum pidana di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku doxing. Doxing merupakan tindakan penyebarluasan data pribadi seseorang tanpa persetujuan dengan tujuan tertentu yang dapat menimbulkan ancaman, intimidasi, pencemaran nama baik, maupun kerugian bagi korban. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin pesat menyebabkan praktik doxing menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin sering terjadi, namun belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur unsur, bentuk, maupun sanksinya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi hukum doxing dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah doxing belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui beberapa ketentuan hukum yang tersebar dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku doxing dapat dikenakan apabila terbukti melakukan penyebaran data pribadi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Namun demikian, pengaturan yang masih tersebar dan bersifat parsial menimbulkan kelemahan dalam implementasi penegakan hukum, khususnya terkait kepastian unsur pidana, mekanisme pembuktian, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menindak praktik doxing secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi regulasi, pembentukan norma khusus yang mengatur doxing secara komprehensif, serta peningkatan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. Abstract: This study aims to analyze the legal regulation of doxing practices within the perspective of criminal law in Indonesia and to identify the forms of criminal liability that may be imposed on perpetrators of doxing. Doxing refers to the act of disseminating a person’s personal data without consent for certain purposes that may result in threats, intimidation, defamation, or other forms of harm to the victim. The rapid development of information technology and social media has caused doxing to emerge as an increasingly prevalent form of cybercrime; however, there is still no specific regulation explicitly governing its elements, forms, and sanctions within the Indonesian criminal law system. This research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the legal construction of doxing within the existing laws and regulations. The results of the study indicate that although the term doxing has not been explicitly regulated in Indonesian legislation, such conduct may be classified as a criminal offense under several legal provisions contained in the Law on Electronic Information and Transactions, the Indonesian Criminal Code, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Criminal liability may be imposed on perpetrators of doxing if they are proven to have unlawfully disseminated personal data resulting in material or immaterial losses to the victim. Nevertheless, the existing regulations remain fragmented and partial, creating weaknesses in law enforcement implementation, particularly regarding the certainty of criminal elements, evidentiary mechanisms, and the application of sanctions against perpetrators. This condition potentially leads to legal uncertainty and difficulties for law enforcement authorities in effectively addressing doxing practices. Therefore, it is necessary to strengthen criminal law policy through regulatory harmonization, the establishment of specific norms governing doxing comprehensively, and the enhancement of legal protection for personal data in order to create legal certainty and improve the effectiveness of cybercrime law enforcement in Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual: Antara Norma dan Implementasi
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana yang merupakan isu penting dalam perlindungan hak dan martabat korban. Dalam penerapanya, tindak pidana kekerasan seksual masih sering terjadi dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai konsep, teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta didukung oleh studi literatur untuk memahami penerapanya dalam sistem peradilan pidana. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkanya sebagai intrumen perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual didasarkan pada prinsip kesalahan, kemampuan bertanggung jawab serta adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan keugian bagi korban. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan pembuktian, rendahnya pelaporan kasus, serta kurang optimalnya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Abstract: This study aims toanalyzecriminal liability for perpetratorts of sexual violence within the criminal justice system in indonesia, which is a crusia issue in protecting the dignity and rights of victims. In practice, sexual violence frequently occurs and often results in serious consequences for victims, including physical, psychological, and social harm. This study uses a normative juridical approach by examining legal concepts and the existing legal framework, combined with literature studies to assess how criminal liability is implemented in practice. The results show that although a legal framework regulating the handling of sexual violence exists, its implementation still faces several challenges, such as difficulties in evidence, low reporting rates, and limited protection for victims during the judicial process. This study provides several strategic recomendation to strengthen the handling of sexual violence cases, including strengthening law enforcement, increasing public legal awareness, improving victim protection mechanisms, and enchancing coordination among relevant institutions in the criminal justice system.
Eksploitasi Anak sebagai Kejahatan Sosial: Analisis Kriminologis terhadap Faktor dan Pola Kejahatan
Abstrak: Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang dalam masyarakat modern dan memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi objek pemanfaatan oleh pihak tertentu demi keuntungan ekonomi maupun kepentingan lain yang bersifat eksploitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kejahatan eksploitasi anak dari perspektif kriminologi dengan menelaah faktor-faktor penyebab, pola terjadinya kejahatan, serta implikasinya terhadap upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan eksploitasi anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan sosial, serta perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang baru bagi terjadinya eksploitasi anak. Selain itu, pola eksploitasi anak juga mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang semakin kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan eksploitasi anak memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Abstract: Child exploitation represents one of the most concerning forms of crime in contemporary society and poses a serious threat to the protection of human rights. Children, as a vulnerable group, are often subjected to exploitation for economic gain or other exploitative purposes by certain individuals or groups. This study aims to analyze the phenomenon of child exploitation from a criminological perspective by examining the causal factors, patterns of criminal behavior, and implications for crime prevention strategies. The research employs an empirical legal research method with a criminological approach. Data were collected through literature review and analysis of social phenomena related to child exploitation crimes. The findings indicate that child exploitation crimes are influenced by multiple interrelated factors, including economic pressures, low levels of education, weak social supervision, and the rapid development of information technology that creates new opportunities for exploitation. Furthermore, the pattern of child exploitation has evolved from traditional forms to more complex digital-based forms. The study concludes that addressing child exploitation requires a multidimensional approach involving legal mechanisms, social interventions, economic improvements, and increased public awareness in protecting children's rights.
Dilema Hukum Sopir Ambulans dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian
Abstrak: Penelitian ini mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap sopir ambulans apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap sopir ambulans dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Sopir Ambulans Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ dan Pasal 359 KUHP. Namun, unsur kelalaian (culpa) harus dibuktikan secara objektif dengan mempertimbangkan keadaan darurat medis, kepatuhan terhadap SOP, serta faktor eksternal seperti kondisi jalan dan perilaku pengemudi lain. Penegakan hukum terhadap sopir ambulans yang terlibat kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui proses berlapis dan berdasarkan prinsip proporsional tas, dengan menilai tingkat kelalaian sesuai pasal 359 KUHP atau pasal 210 UU LLAJ. Meskipun terdapat pertimbangan kemanusiaan seperti kondisi darurat medis, kelalaian yang membahayakan nyawa tetap dikenai sanksi hukum untuk menjamin keadilan bagi korban dan kepastian hukum. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan penegak hukum disarankan untuk memperkuat koordinasi antara kepolisisan dan Dinas Kesehatan dalam penyusunan pedoman teknis penanganan kecelakaan ambulans, serta memberikan pelatihan hukum berkala keada sopir ambulans guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanggung jawab pidana dan standar keselamatan berkendara dalam situasi darurat, guna meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan pelaksanaan tugas kemanusiaan tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Abstract: This study identifies the forms of criminal liability that can be imposed on ambulance drivers in the event of a traffic accident with fatalities and to find out and analyze law enforcement agaist ambulance drivers in traffic accidents that cause fatalities. This research is a type of emprical legal research in which this research is carried out by the method of collecting data from interview results and supported by legal materials and using qualitative data analysis techniques. The results of this study show that. The Form of Criminal Liability of Ambulance Drivers in Traffic Accidents That Cause Fatalities can be held and Article 359 of the Criminal Code. However, the element of negligence (culpa) must be proven objectively by considering medical emergencies, complaince with SOPs, and external factors such as road conditions and other drivers’ behavior. Law enforcement againts ambulance drivers involved in traffic accidents is carried out through a layered process and based on the principle of proportionality of bags, by assesing the level of negligence in accordance with Article 359 of the Criminal Code or Article 310 of the LLAJ Law. Despite humanitarian considerations sucg as medical emergencies, negligence that endangers lives is still subject to legal sanctions to ensure justice for victims annd legal certainity. Recommendation in this study is that the goverment and law enforcemnet are advised to strengthen coordination beetwen the police and the Health Office in the preparation of technical guidelines for handling ambulance accidents, as well as provide periodic legal training to ambulance drivers to improve their understanding of criminal responsibility and driving safety standars in emergency situations. And routine supervision of ambulance operational standars need to be strenghened, in order to minimize the risk pf accidents and unsure that the implementation of humanitarian tasks remains in line with applicable legal provisions
Hate Comment di Media Sosial: Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang ITE
Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai Hate Comment sebagai bentuk ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Hate Comment yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pengaturan Hukum Mengenai Hate Comment Sebagai Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Hate Comment dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat multitafsir terhadap unsur-unsur pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Dan Bentuk Hate Comment Yang Dikategorikan Sebagai Ujaran Kebencian Dalam Undang Undang ITE, yaitu dengan adanya unsur ujaran kebencian apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA, serta bersifat provokatif dan menghasut yang berpotensi menimbulkan konflik sosial Abstract: This study aims to find out and analyze the legal regulations regarding Hate Comment as a form of hate speech in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016. and to find out and analyze the form of Hate Comment which is categorized as hate speech in the ITE Law. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of this study indicate that the legal regulation regarding Hate Comment as a form of hate speech in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, Hate Comment can be qualified as a prohibited act if it meets the elements as stipulated in Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. However, in law enforcement practice, there are still multiple interpretations of the elements of the article that cause legal uncertainty and have the potential to limit freedom of expression. And the form of hate comment that is categorized as hate speech in the ITE Law, namely with the element of hate speech if it contains elements of insult or defamation against individuals, causes hatred or hostility based on SARA, and is provocative and inciting that has the potential to cause social conflict.
Kejahatan Siber Ancaman Nyata di Era Digial Indonesia
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia dalam menanggulangi kejahatan siber di era digitalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam upaya antisipatif dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan terkait keamanan siber; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan teori kriminologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia dalam penanggulangan kejahatan siber telah berkembang secara komprehensif melalui kombinasi hukum pidana umum, hukum pidana khusus, regulasi administratif, serta penguatan kelembagaan seperti peran Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu, pendekatan kebijakan kriminal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui kewajiban pengamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan pelaporan insiden siber. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas antisipasi kejahatan siber meliputi kualitas regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, infrastruktur teknologi, kerja sama nasional dan internasional, literasi digital masyarakat, serta tanggung jawab sektor swasta. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan harmonisasi kebijakan hukum siber dalam sistem hukum pidana nasional melalui pendekatan preventif, edukatif, dan teknologi-adaptif tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, serta keadilan sosial di ruang digital. Abstract: This study aims to analyze Indonesia's positive legal regulations in dealing with cybercrime in the digitalization era and to identify factors that play a role in anticipatory efforts from a criminology perspective. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials analyzed include primary legal materials in the form of the Electronic Information and Transactions Law and its amendments, the Criminal Code, the Personal Data Protection Law, and regulations related to cybersecurity; secondary legal materials in the form of books and scientific journals; and tertiary legal materials as supporting materials. The legal materials were collected through a literature study, then analyzed qualitatively by interpreting relevant legal norms and criminological theories. The research results show that Indonesia's positive legal arrangements for combating cybercrime have developed comprehensively through a combination of general criminal law, special criminal law, administrative regulations, and institutional strengthening, such as the role of the National Cyber and Crypto Agency. Furthermore, the criminal policy approach is not only repressive but also preventive, through mandatory security of electronic systems, personal data protection, and reporting of cyber incidents. Factors influencing the effectiveness of cybercrime prevention include regulatory quality, law enforcement capacity, technological infrastructure, national and international cooperation, public digital literacy, and private sector responsibility. This research recommendation emphasizes the need to strengthen the harmonization of cyber law policies within the national criminal justice system through a preventive, educational, and technology-adaptive approach, without neglecting the principles of human rights protection, legal certainty, proportional sanctions, and social justice in the digital space.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu di Indonesia serta membandingkannya dengan kebijakan di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan perbandingan, serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam masih bertumpu pada KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu yang bersifat umum, sehingga belum mampu menjangkau secara spesifik karakteristik kejahatan digital berbasis AI dan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Dibanding Amerika Serikat yang lebih bersifat preventif melalui regulasi negara bagian, Indonesia cenderung represif melalui instrumen pidana; namun keduanya sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menghadapi ancaman deepfake dalam politik modern. Abstract : This study aims to analyze criminal law policies regarding the misuse of deepfake technology as a smear campaign tool in elections in Indonesia and compare them with policies in the United States. This study uses normative legal methods with a statutory and comparative approach, and examines primary and secondary legal materials through literature review. The results of this study indicate that Indonesian criminal law policies regarding the use of deepfake in smear campaigns still rely on the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Election Law, which are general in nature. Therefore, they are unable to specifically address the characteristics of AI-based digital crimes and create obstacles in law enforcement. Compared to the United States, which is more preventative through state regulations, Indonesia tends to be repressive through criminal instruments; however, both lack comprehensive regulations to address the threat of deepfake in modern politics.
Menakar Keadilan Hukum dalam Gugatan Praperadilan atas Penetapan Tersangka di Pengadilan Negeri Makassar
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan mekanisme praperadilan dalam menguji sah tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Makassar serta menganalisis Putusan Praperadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perluasan objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek yang dapat diuji. Hal ini penting untuk memastikan tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Data bersumber dari data primer (hasil wawancara/observasi) dan data sekunder (bahan hukum), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial (checks and balances) untuk melindungi hak asasi tersangka. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan pemohon karena proses penetapan tersangka dinilai tidak memenuhi syarat formil dan bukti permulaan yang cukup. Saran dari peneltian ini di simpulkan terkait mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, Penyidik wajib memastikan penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan pemeriksaan calon tersangka guna menghindari gugatan akibat cacat prosedural. Pengadilan Negeri Makassar perlu menjaga konsistensi dalam menguji aspek formil penetapan tersangka agar lembaga praperadilan tetap menjadi instrumen kontrol yudisial yang efektif dan memberikan kepastian hukum.Terkait Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Hakim Praperadilan hendaknya dalam memutus perkara, selain aspek administratif, juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Tersangka: Disarankan menggunakan hak praperadilan secara proporsional sebagai sarana perlindungan hak hak asasi manusia, bukan sebagai alat untuk menghambat proses penyidikan yang sah. Abstract: This study aims to understand and examine the implementation of the pre-trial mechanism in testing the legality of suspect determinations at the Makassar District Court and to analyze Pre-Trial Decisions. The background of this research is based on the expansion of pre-trial objects through the Constitutional Court Decision, which includes suspect determinations as testable objects. This is important to ensure that investigators' actions remain within the legal corridor and to prevent abuse of power. The research method used is empirical legal research located at the Makassar District Court. Data sources include primary data (interview/observation results) and secondary data (legal materials), which are then analyzed qualitatively. The research results show that the pre-trial mechanism at the Makassar District Court functions as a judicial oversight instrument (checks and balances) to protect the human rights of suspects. Based on the analysis of judges' decisions at the Makassar District Court, the petitioner's request was granted because the suspect determination process was deemed to not meet formal requirements and sufficient preliminary evidence. The recommendations from this research regarding the Pre-Trial mechanism at the Makassar District Court are concluded as follows: Investigators must ensure that suspect determinations are based on at least two valid pieces of evidence and the examination of the prospective suspect to avoid lawsuits due to procedural defects. The Makassar District Court needs to maintain consistency in examining the formal aspects of suspect determinations so that the pre-trial institution remains an effective judicial control instrument and provides legal certainty. Regarding the Analysis of Makassar District Court Decisions, Pre-Trial Judges should, in deciding cases, consider not only administrative aspects but also substantive justice values. Suspects: It is recommended to use pre-trial rights proportionally as a means of protecting human rights, not as a tool to hinder legitimate investigation processes.
Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis: Solusi atau Ilusi?
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menganalisis efektivitas pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar serta untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Penelitian ini menerapkan metode empiris yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, menggunakan data dari sumber primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi lalu kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada Narapidana residivis berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji Pembebasan Bersyarat secara umum bagi seluruh Narapidana, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Narapidana residivis sebagai subjek utama karena kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi dalam mengulangi tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar secara administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan meskipun pemberian pembebasan bersyarat secara administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar belum berjalan secara efektif, dibuktikan dengan banyaknya jumlah Narapidana residivis yang kembali melakukan tindak pidana setelah memproleh Pembebasan Bersyarat adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar antara lain faktor internal Keterbatasan Sumber Daya Manusia petugas pemasyarakatan, Overcapacity. Adapun faktor eksternal yaitu dukungan keluarga, stigma masyarakat dan lingkungan pergaulan, akses lapangan pekerjaan. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar perlu meningkatkan kualitas program pembinaan, dan meningkatkan jumlah Petugas Pembinaan untuk mengimbangi Rasio petugas dan Narapidana serta mengatasi kondisi overcapacity. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi melalui penguatan peran keluarga, pengurangan stigma, dan perluasan akses kerja bagi mantan Narapidana residivis. Abstract: This research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary, as well as to determine and analyze the factors influencing the effectiveness of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary. This research applies an empirical method located at the Class 1 Makassar Penitentiary, using data from primary and secondary sources with interview and documentation techniques, and then analyzed qualitatively. The novelty of this research lies in the specific focus on recidivist inmates, differing from previous studies that examined parole generally for all inmates; this research specifically focuses the study on recidivist inmates as the main subjects because this group has a higher risk of repeating criminal acts. The results of this research indicate the implementation of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary is administratively carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The conclusion of this research shows that although the granting of parole is administratively carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, the effectiveness of granting parole for recidivist inmates at the Class 1 Makassar Penitentiary has not run effectively, evidenced by the large number of recidivist inmates who return to commit criminal acts after obtaining parole. As for the factors influencing the effectiveness of granting parole at the Class 1 Makassar Penitentiary, they include internal factors: limited human resources of correctional officers, overcapacity. The external factors are family support, community stigma and social environment, and access to employment. This research provides a number of recommendations, namely the Class 1 Makassar Penitentiary needs to improve the quality of rehabilitation programs, and increase the number of coaching officers to balance the officer and inmate ratio and overcome overcapacity conditions. The government and society need to synergize through strengthening the family's role, reducing stigma, and expanding employment access for former recidivist inmates.
Jual Beli Kasihan: Kritik terhadap Pertanggung jawaban Pidana Orang Tua yang Mengemiskan Anak
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak dengan cara mempekerjakan anak sebagai pengemis di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Data primer diperoleh dari anak jalanan, orang tua, dan pegawai Dinas Sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menyuruh atau membiarkan anak mengemis telah memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, secara yuridis orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain faktor kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, budaya masyarakat yang permisif terhadap anak mengemis, keterbatasan sumber daya aparat, serta kesulitan pembuktian unsur penyuruhan. Selain itu, pendekatan yang lebih persuasif dibanding represif menyebabkan efek jera belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan sosial yang komprehensif guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara efektif dan berkelanjutan. Abstract: This study aims to analyze the criminal liability of parents who exploit children by employing them as beggars in Makassar City, as well as to identify the factors that hinder law enforcement against such acts. This research is an empirical legal study with a quantitative approach supported by qualitative data through interviews and field observations. Primary data was obtained from street children, parents, and employees of the Social Services Office, while secondary data was obtained from legislation, legal literature, and related official documents. The results indicate that parents who order or allow their children to beg have fulfilled the elements of child exploitation criminal offense as regulated in Article 76I jo. Article 88 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection. Thus, parents can be held criminally liable. However, law enforcement in child exploitation cases still faces various obstacles, including family poverty, low parental education levels, permissive community culture towards child begging, limited apparatus resources, as well as difficulties in proving the element of incitement. Furthermore, a more persuasive approach rather than a repressive one has resulted in suboptimal deterrent effects. Therefore, synergy between firm law enforcement and comprehensive social policies is necessary to guarantee the effective and sustainable protection of children's rights.
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Rasisme Melalui Media Sosial Di Indonesia
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial serta menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum pidana serta merumuskan upaya penguatan perlindungan terhadap korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta KUHP, yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia perlindungan preventif dan represif terhadap korban rasisme di ruang digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti anonimitas pelaku, kesulitan pembuktian digital, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya pemulihan psikologis dan sosial korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas terkait rasisme di ruang digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi informasi, optimalisasi peran LPSK dalam pendampingan dan rehabilitasi korban, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah dan platform media sosial untuk mempercepat pencegahan dan penindakan terhadap konten rasis. Abstract: This study aims to analyze the regulation of Indonesian criminal law in providing protection for victims of racism through social media and to assess the effectiveness of such legal protection in law enforcement practices. This research also aims to identify the obstacles faced in the implementation of criminal law protection and to formulate efforts to strengthen protection for victims. The method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include Law Number 1 of 2024, Law Number 40 of 2008, Law Number 1 of 2023, and the Criminal Code (KUHP), supported by secondary and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively through the interpretation of legal norms. The results show that, normatively, both preventive and repressive protections for victims of racism in the digital space have been established. However, their implementation still faces several challenges, such as the anonymity of perpetrators, difficulties in digital evidence, low public legal literacy, and the lack of optimal psychological and social recovery for victims. This study recommends strengthening more comprehensive and strict regulations related to racism in the digital space, improving the capacity of law enforcement officials in handling technology-based crimes, optimizing the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in assisting and rehabilitating victims, increasing public digital literacy, and establishing more effective cooperation between the government and social media platforms to accelerate the prevention and enforcement against racist content.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Terpaksa Sebagai Bentuk Pembelaan Diri (Noodweer)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pembelaan terpaksa (NoodWeer) terkait tindakan pembunuhan untuk melindungi diri dari serangan yang melawan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan.Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pembelaan terpakksa (noodweer) dalam hukum pidana indonesia yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan tindakan untuk membela diri, orang lain, kehormatan. Kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika, sehingga noodweer menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum. (2) Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam rangka pembelaan diri pada dasarnya gugur apabila seluruh unsur pembelaan terpaksa terpenuhi, yaitu adanya serangan melawan hukum, keadaan mendesak, serta tindakan yang perlu dan proporsional untuk melindungi kepentingan hukum. Abstract This study aims to: (1) identify and analyze the provisions regarding self-defense (NoodWeer) related to the act of murder to protect oneself from an unlawful attack. This study uses normative legal research with a statutory approach and examines primary and secondary legal materials through literature review. The findings of this study will be presented descriptively and qualitatively with clear data to draw conclusions. The results of this study indicate that (1) The provisions regarding self-defense (NoodWeer) in Indonesian criminal law state that a person cannot be punished if they take action to defend themselves, others, honor, morality, or property from an unlawful and immediate attack, so that NoodWeer becomes a justification that eliminates the unlawful nature. (2) Criminal liability for the perpetrator of self-defense murder is essentially waived if all elements of self-defense are met, namely the existence of an unlawful attack, urgent circumstances, and necessary and proportionate actions to protect legal interests.
Efektivitas Perlindungan Hukum melalui Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pekerja sosial pada lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar serta studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek normatif perlindungan korban dan implementasi rehabilitasi psikososial dalam praktik pelayanan lembaga perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pemulihan bagi korban telah dilaksanakan melalui asesmen awal, konseling psikologis, pendampingan kesehatan, konsultasi hukum, serta mediasi sebagai upaya penyelesaian non-litigasi. Namun demikian, efektivitas layanan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti trauma psikologis korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial telah berjalan secara prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program pemberdayaan korban untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan korban secara optimal. Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of legal protection through psychosocial rehabilitation for victims of domestic violence and to identify the factors influencing its implementation. The research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through interviews with social workers at a women and children protection service institution in Makassar City and supported by a literature review of relevant academic sources. The novelty of this research lies in its integrative analysis between the normative framework of victim protection and the practical implementation of psychosocial rehabilitation within victim service institutions. The findings indicate that recovery services for victims have been implemented through initial assessments, psychological counseling, health assistance, legal consultation, and mediation as a non-litigation settlement effort. However, the effectiveness of these services still faces several obstacles, including victims’ psychological trauma, economic dependence on perpetrators, social stigma, and limited institutional resources. This study concludes that legal protection through psychosocial rehabilitation has been procedurally implemented, but further strengthening of institutional coordination, improvement of human resource capacity, and development of victim empowerment programs are required to optimize the recovery process for victims.
Antara Regulasi Dan Realitas : Implementasi Prinsip Pelayanan Publik Dalam Program Penyediaan Sambungan Air Bersih Gratis Di Kota Makassar
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta implementasi prinsip pelayanan publik dalam program sambungan air bersih gratis di Kota Makassar. Program ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih.Namun dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sambungan air bersih gratis belum memiliki dasar hukum yang spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, penerapan prinsip pelayanan publik seperti transparansi dan akuntabilitas, belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya pengawasan, serta belum meratanya distribusi layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tersebut masih memerlukan perbaikan dari aspek regulasi maupun implementasi agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Abstract: This study aims to analyze the legal basis and the implementation of public service principles in the free clean water connection program in Makassar City. This program is essentially a government effort to fulfill basic community needs, particularly access to clean water. However, in practice, the program still faces various issues that indicate a discrepancy between regulatory frameworks and actual conditions in the field. This research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. Data were obtained through literature review and interviews with relevant stakeholders. The analysis was conducted qualitatively to examine the gap between legal norms and the implementation of the program. The results show that the free clean water connection program does not yet have a specific legal basis in the form of regional regulations or mayoral regulations, resulting in legal uncertainty in its implementation. In addition, the application of public service principles such as transparency and accountability has not been optimal, as indicated by limited access to information, weak oversight, and the unequal distribution of services to the community. These conditions indicate that the program still requires improvements in both regulatory and implementation aspects in order to operate effectively and in accordance with public service principles.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sema Ngere Dalam Sistem Keadilan Restoratif Masyarakat Adat Suku Lio
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku Sema Ngere melalui sanksi adat Poi Wiwi Rasi Lema serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pertanggungjawaban tersebut dalam masyarakat adat Suku Lio. Sema Ngere merupakan tindakan penghinaan terhadap individu atau simbol adat yang dianggap mengganggu keseimbangan tatanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Detusoko dan tokoh adat masyarakat Suku Lio. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola pertanggungjawaban adat dan integrasinya dengan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Sema Ngere dikenai sanksi adat berupa denda hewan ternak, bahan makanan, dan minuman adat yang dilanjutkan dengan upacara adat untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban meliputi kekuatan adat, otoritas adat, musyawarah adat, jenis pelanggaran, sikap pelaku, pemulihan sosial, dan sistem kepemimpinan. Proses ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sistem pertanggungjawaban hukum adat Suku Lio efektif dalam menjaga harmoni masyarakat dan dapat diintegrasikan dengan hukum pidana nasional melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Diperlukan penguatan kearifan lokal melalui dokumentasi tertulis dan sinergi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum. Abstract: This research aims to analyze the legal accountability of Sema Ngere perpetrators through customary sanctions of Poi Wiwi Rasi Lema and the factors influencing the implementation of such accountability in the Lio Tribe indigenous community. Sema Ngere is an act of insulting individuals or customary symbols that disrupts the social order balance. This study employs empirical legal research methods with a juridical-sociological approach through interviews with investigators from the Detusoko Police Sector and customary leaders of the Lio Tribe community. Data were analyzed qualitatively to identify patterns of customary accountability and their integration with national criminal law. The results show that Sema Ngere perpetrators are subject to customary sanctions in the form of fines for livestock, food, and traditional drinks, followed by customary ceremonies to restore community balance. Factors influencing accountability include customary strength, customary authority, customary deliberation, type of violation, perpetrator attitude, social recovery, and leadership system. This process aligns with restorative justice principles that emphasize restoring social relations rather than retaliation. The conclusion is that the legal accountability system of the Lio Tribe is effective in maintaining community harmony and can be integrated with national criminal law through recognition of living law in society as regulated in Article 2 of the National Criminal Code. Strengthening local wisdom through written documentation and synergy between customary institutions and law enforcement officers is necessary.
Aborsi Berujung Maut, Pemidanaan Dipertanyakan
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan menelaah Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar sebagai objek kajian. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian penerapan norma pidana serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif, namun tetap diperlukan konsistensi penerapan norma agar pemidanaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak hidup. Abstract: This study aims to conduct a juridical analysis of criminal liability imposed on perpetrators of abortion resulting in death by examining Decision Number 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar as the object of analysis. The research focuses on the conformity of the application of criminal law provisions and the judicial considerations based on the principles of legality, culpability, and proportionality in criminal law. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary sources, including statutory regulations, legal literature, scholarly journals, and doctrines in criminal law. The results indicate that the defendant in Decision Number 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar was lawfully and convincingly proven to have committed the criminal offense of abortion resulting in death and was sentenced to five years of imprisonment. The imposition of the sentence was based on the fulfillment of the elements of unlawful conduct, culpability, criminal responsibility, and the absence of exculpatory grounds, taking into account valid evidence and facts revealed during the trial. This study concludes that the judicial decision reflects legal certainty and substantive justice; however, consistent application of legal norms remains necessary to ensure that sentencing is not merely formalistic but also oriented toward the protection of the right to life.
Melawan Tindak Pidana Pencurian Identitas Di Era Digital
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sanksi hukum terkait tindak pidana siber pencurian data berupa identitas, serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana siber pencurian data berupa identitas di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya adalah pencurian data pribadi berupa identitas. Tindak pidana ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil, seperti penyalahgunaan identitas untuk tindakan penipuan, akses ilegal terhadap rekening keuangan, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran hak privasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tindak pidana siber, dan perlindungan korban, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis pasca pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai tonggak penting dalam penguatan hak privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Abstract: This study aims to identify and understand the regulation of legal sanctions related to cybercrime involving identity data theft, as well as to examine and understand the forms of legal protection available for victims of cybercrime involving identity data theft in Indonesia. The rapid development of information and communication technology has provided convenience in various aspects of social life; however, on the other hand, it has also given rise to various new forms of crime in the digital sphere, one of which is the theft of personal identity data. This criminal act can cause significant losses to victims, both materially and immaterially, such as the misuse of identity for fraudulent activities, illegal access to financial accounts, defamation, and violations of privacy rights. The research method used in this study is normative legal research employing a statutory approach and qualitative-descriptive analysis. The research was conducted by examining various laws and regulations related to personal data protection, cybercrime, and victim protection, supported by secondary legal materials in the form of literature, scientific journals, and other legal documents. The novelty of this research lies in its juridical analysis following the enactment of the Personal Data Protection Law (PDP Law), which serves as an important milestone in strengthening privacy rights and personal data protection in Indonesia.
Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana formal yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan, sekaligus mewujudkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi dipandang penting karena anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki diri demi menjamin masa depan serta perkembangan psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana diversi telah dilaksanakan sesuai prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor-faktor pendukung, seperti adanya kerja sama antar aparat penegak hukum, dukungan keluarga, serta kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, menjadi aspek penting dalam keberhasilan diversi. Abstract This study aims to analyze the implementation of diversion as one of the mechanisms for resolving juvenile criminal cases involving children in conflict with the law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. Diversion is a form of case settlement outside the formal criminal justice process, intended to prevent children from experiencing the negative impacts of judicial proceedings while also realizing a restorative justice approach as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The implementation of diversion is considered important because children who are in conflict with the law fundamentally still have the right to receive protection, guidance, and opportunities for self-improvement in order to ensure their future as well as their psychological and social development. Therefore, the implementation of diversion is expected to provide a more humane settlement process while still taking into account the interests of victims, offenders, families, and society. The research method used in this study is empirical legal research with a sociological legal approach. The research was conducted through field studies involving law enforcement officials handling juvenile cases, such as the police, prosecutors, correctional counselors, and other related parties. The results of this study are expected to provide a clear description of the effectiveness of diversion in resolving juvenile criminal cases involving children in conflict with the law. In addition, this research is also expected to demonstrate the extent to which diversion has been implemented in accordance with the principles of restorative justice and the best interests of the child. Supporting factors, such as cooperation among law enforcement officials, family support, and public awareness regarding child protection, are important aspects in the successful implementation of diversion.
Mengukur Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Atas Sampah Rumah Tangga Di Makassar
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas kinerjanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan lapangan, di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai kualitas layanan, pengawasan, dan responsivitas pengelolaan sampah. Pembaharuan penelitian ini terletak pada upaya mengukur tanggung jawab institusional secara konkret melalui indikator operasional, khususnya pada aspek pengawasan rute dan jadwal pengangkutan sampah yang jarang dianalisis secara spesifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah rumah tangga tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena masih ditemui kendala internal, terutama lemahnya sistem pengawasan operasional dan ketergantungan pada kedisiplinan petugas lapangan. Akibatnya, berbagai permasalahan layanan cenderung diketahui setelah muncul keluhan dari masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan, koordinasi internal, serta sistem pemantauan yang terintegrasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan mekanisme pengawasan rute dan jadwal pengangkutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi pelaporan yang telah tersedia, serta penyusunan standar tindak lanjut yang terukur guna meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah rumah tangga secara berkelanjutan. Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Environmental Agency's responsibilities in managing household waste in Makassar City and identify factors influencing its effectiveness. This study employed an empirical legal method with a field approach, where data were collected through questionnaires to obtain accurate information on service quality, supervision, and responsiveness of waste management. The innovation of this study lies in its efforts to concretely measure institutional responsibility through operational indicators, particularly the supervision of waste collection routes and schedules, which are rarely analyzed specifically. The results of this study indicate that the implementation of responsibilities in household waste management is quite effective, but not optimal due to ongoing internal constraints, particularly a weak operational oversight system and reliance on the discipline of field officers. As a result, various service issues tend to be discovered after complaints from the public. The study's conclusions confirm that the effectiveness of waste management is greatly influenced by consistent supervision, internal coordination, and an integrated monitoring system. This study provides recommendations for strengthening the monitoring mechanism for routes and schedules, optimizing the use of existing reporting technology, and developing measurable follow-up standards to sustainably improve the quality of household waste management services.
Evaluasi Efektivitas Fungsi Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar
Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the investigator's function in resolving narcotics criminal cases at the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), as well as to examine the inhibiting factors affecting the implementation of such function. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with narcotics investigators at Polrestabes Makassar, document studies of case files, and library research on relevant laws and regulations, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law (KUHAP), and Law Number 2 of 2002 on the National Police. Data were analyzed qualitatively. Results indicate that normatively, investigator functions have been implemented in accordance with statutory provisions, covering the stages of investigation, arrest, detention, search, seizure, to submission of case files to the public prosecutor. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, complexity of narcotics distribution networks, and the community's legal culture. Efforts to improve effectiveness include enhancing investigator capacity through training, optimizing inter- agency coordination, and strengthening investigative support facilities. This study recommends strengthening investigator professionalism and improving legal education in the community to support more effective narcotics crime enforcement. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan penyidik narkotika Polrestabes Makassar, studi dokumentasi berkas perkara, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi penyidik telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta faktor budaya hukum masyarakat. Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui pelatihan kapasitas penyidik, optimalisasi koordinasi antarlembaga, dan penguatan sarana pendukung penyidikan.
Kredit Fiktif pada Bank BUMN: Modus Operandi, Kualifikasi Hukum, dan Tantangan Penuntutan
Abstrak: Kredit fiktif pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang berimplikasi langsung terhadap keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan modus operandi kredit fiktif pada bank BUMN yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, serta mengkaji penerapan pasal tersebut dalam praktik penuntutan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (law in action) dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan jaksa senior dan telaah berkas perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan empiris empat modus operandi kredit fiktif pemalsuan dokumen, manipulasi agunan, penyalahgunaan wewenang pegawai internal, dan side streaming yang dikombinasikan dengan analisis kumulatif unsur unsur Pasal 2 UU Tipikor berbasis data penuntutan aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat modus tersebut memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara kumulatif. Penuntutan dilakukan melalui konstruksi dakwaan subsidaritas dengan Pasal 2 sebagai dakwaan primair, didukung keterangan ahli perbankan, laporan BPKP, dan analisis aliran dana. Terdapat tiga kendala utama: perdebatan kualifikasi kerugian keuangan negara pada bank BUMN, kompleksitas dokumen perbankan, dan diskoordinasi antarinstansi. Penanganan perkara ini memerlukan penguatan kapasitas jaksa, harmonisasi yurisprudensi, dan koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif. Abstract: Fictitious credit in state owned banks is one of the most destructive forms of banking crime with direct implications for state finances. This study aims to analyze the forms and modus operandi of fictitious credit in state owned banks that can be classified as corruption under Article 2 of the Corruption Eradication Law, and to examine the application of said article in prosecutorial practice. The research employs an empirical legal approach (law in action) with primary data sourced from in depth interviews with a senior prosecutor and review of active case file No. 68 71/P.4/Fd.2/07/2025. The novelty lies in the empirical mapping of four fictitious credit modus operandi document forgery, collateral manipulation, abuse of authority by internal bank employees, and side streaming combined with cumulative analysis of the elements of Article 2 based on actual prosecution data. Results show that all four modus operandi cumulatively satisfy all elements of Article 2(1). Prosecution was conducted through a subsidiary indictment structure placing Article 2 as the primary charge, supported by banking expert testimony, BPKP audit reports, and fund flow analysis. Three main obstacles were identified: debate over state financial loss classification in state owned banks, complexity of banking documents, and inter institutional coordination gaps. Handling such cases requires strengthened prosecutor capacity, jurisprudential harmonization, and more effective cross institutional coordination.
Main Hakim Sendiri atau Ekspresi Ketidakadilan? Telaah Yuridis atas Penjarahan Rumah Pribadi Pejabat Negara
Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana regulasi dan pertanggungjawaban pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan melihat pada pasal-pasal dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni KUH Pidana, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran terkait penjarahan. penelitian ini berfokus pada penjarahan rumah pribadi pejabat negara yang terjadi pada aksi massa yang dimana penelitian sebelumnya membahas penjarahan secara umum dan penjarahan yang terjadi pada masa bencana alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjarahan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam Pencurian berat atau pencurian yang memenuhi syarat dimana diatur dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam pidana 7 tahun penjara dan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam 7 tahun penjara dan denda kategori V. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan pihak penegak hukum agar menjadikan kasus ini sebagai pengalaman sehingga dapat lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi tindak pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara agar tidak terulang lagi tindak pidana ini, dan Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait larangan melakukan tindak pidana penjarahan. Abstract: This study aims to analyze the regulation and criminal liability for looting the private homes of state officials. This study employed a normative legal research method with a regulatory and conceptual approach, examining articles in the Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 1946 and the Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 2023. The legal sources consisted of primary legal materials in the form of legislation, specifically the Criminal Code; secondary legal materials in the form of legal literature and scientific journals; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. Data were analyzed qualitatively to obtain a picture of the looting. This study focused on the looting of private homes of state officials that occurred during mass demonstrations, whereas previous research has addressed looting in general and looting that occurs during natural disasters. The results of the study indicate that looting is a crime classified as aggravated theft or theft that meets the requirements as regulated in Article 363 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, which carries a penalty of 7 years in prison, and Article 477 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which carries a penalty of 7 years in prison and a fine in category V. Based on the results of this study, the author recommends that law enforcement officers use this case as a learning experience so they can be more responsive in dealing with the crime of looting the private homes of state officials to prevent a recurrence of this crime. Furthermore, it is recommended that legal awareness be increased by understanding and complying with the provisions of applicable laws and regulations, particularly those related to the prohibition of the crime of looting.
Proteksi Atau Ketidakpercayaan? Legalitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Benteng Hak Perdata Pasangan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta fungsi perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri, khususnya dalam pengaturan dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata di Indonesia. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan memiliki peran penting dalam menentukan status harta kekayaan dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat bagi suami dan istri sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dalam menentukan pemisahan atau pengaturan harta kekayaan masing-masing pihak, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun demikian, perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan tetap mengikat para pihak, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang didaftarkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi pihak ketiga. Rekomendasi peneliti agar masyarakat lebih memahami pentingnya pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa harta bersama di kemudian hari.
Tahanan juga Manusia Bukan Samsak Pelampiasan Aparat Polisi
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan yang dilakukan oleh oknum kepolisian serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan terhadap tahanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penganiayaan, serta melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Dalam hal ini, aparat kepolisian yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap tahanan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagai bentuk penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Abstract: This study aims to analyze the legal regulation concerning acts of abuse against detainees committed by police officers and to examine the form of criminal liability that can be imposed on the perpetrators based on the applicable legal provisions in Indonesia. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach through a literature study by examining laws and regulations, legal literature, scientific journals, and other relevant legal sources related to the research problem. The results of the study indicate that acts of abuse against detainees constitute unlawful conduct that contradicts the provisions of criminal law, particularly those stipulated in the Indonesian Criminal Code regarding the crime of assault, and also violate human rights principles that guarantee every individual the right to be free from cruel, inhuman, or degrading treatment. In this context, police officers who commit acts of abuse against detainees can be held criminally liable if their actions fulfill the elements of a criminal offense, including unlawful acts, the presence of fault, and the consequences arising from such actions. In addition to criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions, the perpetrators may also be subject to disciplinary sanctions as an implementation of the principle of equality before the law and as a preventive measure against the abuse of authority by law enforcement officers in the criminal justice process.
Antara Kemudahan dan Ketidakpastian: Hak Para Pihak dalam Shopee Paylater
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada aplikasi paylater Indonesia dan menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi paylater shopee Indonesia Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang studi dokumen atau kepustakaan, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini pemenuhan hak para pihak dalam perjanjian pinjaman pada layanan aplikasi paylater shopee Indonesia terpenuhi selama tidak terjadi wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi dilakukan oleh satu pihak (pengguna). Akibat hukum wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pinjaman shopee paylater berupa pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang akan berdampak pada penurunan kolektibilitas kredit pengguna yang secara langsung dapat mempengaruhi akses terhadap pembiayaan di masa yang akan mendatang. Rekomendasi dalam penelitian ini bagi pihak penyelenggara mempertimbangkan peningkatan jaminan sebagai bentuk pemenuhan hak penyelenggara guna meminimalisir terjadinya wanprestasi, antara lain dengan mempertimbangkan penerapan bentuk jaminan tertentu secara selektif dan proposional dengan limit kredit yang diberikan kepada pengguna, baik berupa jaminan kebendaan maupun non-kebendaan yang sesuai dengan karakteristik layanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pihak pengguna Shopee Paylater agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan pembiayaan berbasis digital, terutama dengan memahami isi perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan layanan tersebut, guna menghindari terjadinya wanprestasi.