LEGAL DIALOGICA
type: channel
language: en
publication name: LEGAL DIALOGICA
issn: 3110-8288
items: Food Poisoning in the Free Nutritious Meals Program as a Reflection of SPPG Negligence
items: Protection of the Constitutional Rights of Indigenous Peoples in Mining Management: A Comparative Study of Indonesia and the Philippines
items: Terpidana di Negeri Asing, Tanggung Jawab Siapa? Analisis Perlindungan Hukum terhadap WNI di Luar Negeri
items: Perlindungan Anak Korban Bullying yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana di Makassar
items: Eksploitasi Foto Pribadi dalam Stiker WhatsApp: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
items: Ketika Jalanan Menggantikan Pengadilan: Perlindungan Hukum Korban Street Justice dan Runtuhnya Praduga Tak Bersalah
items: Eksistensi Meme sebagai Sarana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Digital
items: Doxing di Indonesia dan Problematika Kekosongan Hukum Pidana
items: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual: Antara Norma dan Implementasi
items: Eksploitasi Anak sebagai Kejahatan Sosial: Analisis Kriminologis terhadap Faktor dan Pola Kejahatan
items: Dilema Hukum Sopir Ambulans dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian
items: Hate Comment di Media Sosial: Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang ITE
items: Kejahatan Siber Ancaman Nyata di Era Digial Indonesia
items: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia
items: Menakar Keadilan Hukum dalam Gugatan Praperadilan atas Penetapan Tersangka di Pengadilan Negeri Makassar
items: Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis: Solusi atau Ilusi?
items: Jual Beli Kasihan: Kritik terhadap Pertanggung jawaban Pidana Orang Tua yang Mengemiskan Anak
items: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Rasisme Melalui Media Sosial Di Indonesia
items: Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Terpaksa Sebagai Bentuk Pembelaan Diri (Noodweer)
items: Efektivitas Perlindungan Hukum melalui Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
items: Antara Regulasi Dan Realitas : Implementasi Prinsip Pelayanan Publik Dalam Program Penyediaan Sambungan Air Bersih Gratis Di Kota Makassar
items: Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sema Ngere Dalam Sistem Keadilan Restoratif Masyarakat Adat Suku Lio
items: Aborsi Berujung Maut, Pemidanaan Dipertanyakan
items: Melawan Tindak Pidana Pencurian Identitas Di Era Digital
items: Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
items: Mengukur Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Atas Sampah Rumah Tangga Di Makassar
items: Evaluasi Efektivitas Fungsi Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar
items: Kredit Fiktif pada Bank BUMN: Modus Operandi, Kualifikasi Hukum, dan Tantangan Penuntutan
items: Main Hakim Sendiri atau Ekspresi Ketidakadilan? Telaah Yuridis atas Penjarahan Rumah Pribadi Pejabat Negara
items: Proteksi Atau Ketidakpercayaan? Legalitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Benteng Hak Perdata Pasangan

Food Poisoning in the Free Nutritious Meals Program as a Reflection of SPPG Negligence
type: item
description: This study aims to examine and analyze the legal regulations and liability regarding negligence committed by the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) within the Free Nutritious Meal Program that results in food poisoning. The study employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches, referencing the Indonesian Criminal Code (KUHP) specifically Law No. 1 of 2023 and Law No. 18 of 2012. Legal sources consist of primary materials (legislation, including the Criminal Code and relevant laws), secondary materials (legal literature and scientific journals), and tertiary materials (legal dictionaries and encyclopedias). Data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive overview of the issue. The research findings indicate that negligence by the SPPG is regulated under Article 434 of Law No. 1 of 2023 (the Criminal Code); such negligence arises from a breach of legal obligations (duty of care) and food safety standards (BPOM Regulation No. 13/2019 and Minister of Health Regulation No. 2/2023). Regarding legal liability, the SPPG holds the status of a corporate legal subject (Articles 45–50 of Law No. 1/2023). Criminal liability is imposed on the SPPG entity and its management through a combination of Identification Theory, Vicarious Liability, and Strict Liability doctrines. Furthermore, under the doctrine of Parent Liability, liability may extend to the National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional) if the incident stems from systemic or policy failures. The study recommends that the National Nutrition Agency tighten supervision, mandate periodic hygiene audits, and impose strict sanctions for any disregard of safety standards. Additionally, law enforcement officials should strictly enforce corporate criminal liability extending to the managerial levels of the SPPG and the parent agency, rather than limiting enforcement solely to field workers.
subject: Articles
  topic: section
subject: Food poisoning
  topic: keywords
subject: Free Nutritious Meals
  topic: keywords
subject: SPPG
  topic: keywords
creator: Muhammad Ya'rif Arifin
creator: Muhammad Mudzil Alfian
creator: Zainuddin Zainuddin
rights: Copyright (c) 2026 LEGAL DIALOGICA
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21

Protection of the Constitutional Rights of Indigenous Peoples in Mining Management: A Comparative Study of Indonesia and the Philippines
type: item
description: As an archipelagic nation with widely distributed natural resources, Indonesia faces the challenge of balancing mining management with the protection of the rights of customary law communities. This study aims to analyze and compare the constitutional protection of customary law communities' rights regarding mining management in Indonesia and the Philippines, identifying their similarities and differences. The research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches based on a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study's novelty lies in its comparative analysis linking constitutional foundations, mining regulations, institutional frameworks, consent and participation mechanisms, implementation, and the effectiveness of protection. The findings reveal similarities between Indonesia and the Philippines regarding the rights customary law communities hold over their territories. Both nations integrate these rights within a framework of state control over mineral resources, albeit through differing methodological approaches. In Indonesia, recognition under Article 18B, Paragraph (2) of the 1945 Constitution is conditional, requiring further implementation through sectoral legislation. Consequently, existing protection mechanisms operate reactively and currently lack specific legislation or comprehensive institutional support. In contrast, the Philippines has achieved comprehensive consolidation of this recognition through the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 and the establishment of the National Commission on Indigenous Peoples. Furthermore, the Philippines implements a legally binding Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanism as a prerequisite for mining operations in indigenous community areas. This Philippine model is anticipatory and considered more effective than the Indonesian model, although challenges regarding the oversight of its implementation in the field remain.…
subject: Articles
  topic: section
subject: Rights
  topic: keywords
subject: Constitution
  topic: keywords
subject: Customary Law
  topic: keywords
subject: Mining
  topic: keywords
creator: Muhammad Ya'rif Arifin
creator: Muhammad Adnan Prawansyah
creator: Muhammad Zulkifli Muhdar
rights: Copyright (c) 2026 LEGAL DIALOGICA
date: 2026-08-21
publication date: 2026-08-21

Terpidana di Negeri Asing, Tanggung Jawab Siapa? Analisis Perlindungan Hukum terhadap WNI di Luar Negeri
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri berdasarkan hukum diplomatik dan hukum konsuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan konseptual dan studi terhadap praktik kerja sama internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, dokumen resmi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri dilakukan melalui diplomatik dan konsuler. Diplomatik berupa diplomasi antarnegara untuk menjaga hak warga tanpa mencampuri pengadilan, sedangkan konsuler berupa pendampingan langsung, seperti kunjungan tahanan dan akses bantuan hukum. Kedua bentuk ini saling melengkapi dalam melindungi warga negara. Hasil penelitian ini meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi warga negara pelaku tindak pidana di luar negeri, dalam pelakasanaanya masih harus menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya notifikasi dari pemerintah negara penerima. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dengan menekankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar perwakilan diplomatik dan menyiapkan fasilitas bagi warga negara untuk melaporkan dugaan pelanggaran di luar negeri. Langkah ini penting agar diplomasi berjalan efektif dan hak warga tetap dihormati. Selain itu, perwakilan konsuler perlu memperkuat pendampingan langsung, termasuk kunjungan, akses bantuan hukum, dan informasi kepada warga serta keluarga. Pemahaman warga negara mengenai hak konsuler juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar mereka lebih siap dan terlindungi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Warga Negara, Perlindungan Hukum, Diplomatik dan Konsuler.
  topic: keywords
creator: Arzyika Zhilla Asjik
creator: Muhammad Fachri Said
creator: Muhammad Zulkifli Muhdar
rights: Copyright (c) 2026 LEGAL DIALOGICA
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17

Perlindungan Anak Korban Bullying yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana di Makassar
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying yang kemudian terlibat dalam tindakan kriminal serta mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan guna memahami penerapan hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada instansi kepolisian serta konselor hukum pada lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur, dokumen, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada kajian yang menempatkan anak dalam posisi ganda, yaitu sebagai korban bullying sekaligus sebagai pihak yang kemudian terlibat dalam tindak pidana, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan dan pemulihan kondisi anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam kondisi tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta penerapan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak, ketidaksediaan korban untuk melakukan penyelesaian secara damai, serta adanya stigma sosial terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berorientasi pada pemulihan memiliki peran penting dalam menangani perkara yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan dampak bullying. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga perlind…
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal protection
  topic: keywords
subject: Child Victims
  topic: keywords
subject: Children in Conflict with the Law
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Korban Anak
  topic: keywords
subject: Anak berhadapan dengan Hukum
  topic: keywords
creator: Muhammad Ragil Diva Bahari
creator: Sufirman Rahman
creator: Anzar Makkuasa
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17
starting page: 1
ending page: 14

Eksploitasi Foto Pribadi dalam Stiker WhatsApp: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
type: item
description: Abstract: This research aims to understand and analyze the legal regulations regarding the use of other people's personal photos as WhatsApp stickers without permission in the Personal Data Protection Law. And knowing and analyzing the form of criminal and civil sanctions against perpetrators who use other people's personal photos into WhatsApp stickers without permission. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of the study show that the legal regulation regarding the use of other people's personal photos as WhatsApp stickers without permission in the personal data protection law, is a form of personal data processing according to Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Photos that can identify a person include personal data, so any acquisition, alteration, storage and dissemination of photos must be based on the lawful consent of the data subject. As well as criminal and civil sanctions against perpetrators who use other people's personal photos into WhatsApp stickers without permission. Criminally, the perpetrator has the potential to be charged with the PDP Law, the Criminal Code, and the ITE Law if it causes insult, defamation, or loss to the victim. Civilly, the victim has the right to demand compensation and request the removal of the sticker and the cessation of the distribution. So, this action is not just a joke, but has real legal consequences. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk Memahamai dan Menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker WhatsApp tanpa izin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku yang memanfaatkan foto pribadi orang lain menjadi stiker WhatsApp tanpa izin…
subject: Articles
  topic: section
subject: Perlindungan Data
  topic: keywords
subject: Media Sosial
  topic: keywords
subject: Data Protection
  topic: keywords
subject: Social Media
  topic: keywords
creator: Nurul Hikmah
creator: Andi Risma
creator: Mursyid Mursyid
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17
starting page: 1
ending page: 16

Ketika Jalanan Menggantikan Pengadilan: Perlindungan Hukum Korban Street Justice dan Runtuhnya Praduga Tak Bersalah
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus street justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban street justice. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjalankan fungsi perlindungan hukum dalam menghadapi fenomena tindakan main hakim sendiri yang masih terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum serta dinamika sosial yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban street justice di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar sebagai lokasi yang memiliki relevansi dengan fenomena street justice. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian serta observasi di lokasi penelitian, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah serta hambatan perlindungan hukum terhadap korban street justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai perlindungan hukum terhadap korban street justice yang dikaji melalui perspektif asas praduga tak bersalah dalam konteks sosial budaya masyarakat Makassar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti fenomena street justice dari aspek krimin…
subject: Articles
  topic: section
subject: Presumption of Innocence
  topic: keywords
subject: Street Justice
  topic: keywords
subject: Legal protection
  topic: keywords
subject: Asas Praduga Tak Bersalah
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
creator: Muhammad Baso Pratama Hafid
creator: Muhammad Rinaldy Bima
creator: Arianty Anggraeny Mangarengi
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17
starting page: 1
ending page: 13

Eksistensi Meme sebagai Sarana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Digital
type: item
description: Abstract: This study aims to determine the extent of the effectiveness of legal regulations in handling acts of defamation through social media at the Makassar City Police Resort Office. This research is a normative-empirical legal study. It is a legal research method that combines a normative legal approach, namely the legal foundation in the form of laws and regulations in Indonesia, with empirical elements in the form of direct interviews conducted with law enforcement officers who are mandated by police regulations, particularly at the Makassar City Police Resort Office. The results of this study indicate that (1) the effectiveness of law enforcement in handling criminal acts of defamation through social media has not yet been considered fully effective. The increasing number of defamation cases through social media, which are regulated under the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, aims to provide legal protection for individuals whose rights and dignity have been violated and to create a deterrent effect for perpetrators of defamation through social media. However, the expected law enforcement as a means to reduce criminal acts related to such cases has not yet shown a significant impact, as defamation cases are still frequently encountered. The recommendation of this study is that the public should be more aware of and comply with the existing legal regulations. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana bentuk keefektivitasan aturan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendeketan hukum normatif yaitu landasan hukum berupa perundang-undangan di indonesia, kemudian digabungkan dengan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh piha…
subject: Articles
  topic: section
subject: defamation
  topic: keywords
subject: Social Media
  topic: keywords
subject: Pencemaran Nama Baik
  topic: keywords
subject: Media Sosial
  topic: keywords
creator: Try Harfandi Jaya
creator: Andi Cakra Cindrapole
creator: Muhammad Fauzi Ramadhan
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17
starting page: 1
ending page: 14

Doxing di Indonesia dan Problematika Kekosongan Hukum Pidana
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai praktik doxing dalam perspektif hukum pidana di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku doxing. Doxing merupakan tindakan penyebarluasan data pribadi seseorang tanpa persetujuan dengan tujuan tertentu yang dapat menimbulkan ancaman, intimidasi, pencemaran nama baik, maupun kerugian bagi korban. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin pesat menyebabkan praktik doxing menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin sering terjadi, namun belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur unsur, bentuk, maupun sanksinya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi hukum doxing dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah doxing belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui beberapa ketentuan hukum yang tersebar dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku doxing dapat dikenakan apabila terbukti melakukan penyebaran data pribadi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Namun demikian, pengaturan yang masih tersebar dan bersifat parsial menimbulkan kelemahan dalam implementasi penegakan hukum, khususnya terkait kepastian unsur pidana, mekanisme pembuktian, serta penerapan sanksi terhadap pelaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpa…
subject: Articles
  topic: section
subject: Doxing
  topic: keywords
subject: Legal Gap
  topic: keywords
subject: Personal Data Protection
  topic: keywords
subject: Hukum Pidana
  topic: keywords
subject: Perlindungan Data Pribadi
  topic: keywords
creator: Muhammad Athian Riski Ahmad
creator: Jasmaniar Jasmaniar
creator: Andi Darmawansya Tenriliweng
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17
starting page: 1
ending page: 10

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual: Antara Norma dan Implementasi
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana yang merupakan isu penting dalam perlindungan hak dan martabat korban. Dalam penerapanya, tindak pidana kekerasan seksual masih sering terjadi dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai konsep, teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta didukung oleh studi literatur untuk memahami penerapanya dalam sistem peradilan pidana. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkanya sebagai intrumen perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual didasarkan pada prinsip kesalahan, kemampuan bertanggung jawab serta adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan keugian bagi korban. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan pembuktian, rendahnya pelaporan kasus, serta kurang optimalnya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Abstract: This study aims toanalyzecriminal liability for perpetratorts of sexual violence within the criminal justice system in indonesia, which is a crusia issue in protecting the dignity and rights of victims. In practice, sexual violence frequently occurs and often results in serious consequences for victims, includ…
subject: Articles
  topic: section
subject: Criminal Liability
  topic: keywords
subject: Sexual Violence
  topic: keywords
subject: Victim Protection
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban Pidana
  topic: keywords
subject: Kekerasan Seksual
  topic: keywords
subject: Perlindungan korban
  topic: keywords
creator: Sellaturisca Sellaturisca
creator: Nurfadillah Mappaselleng
creator: Jasmaniar Jasmaniar
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-17
publication date: 2026-05-17
starting page: 1
ending page: 12

Eksploitasi Anak sebagai Kejahatan Sosial: Analisis Kriminologis terhadap Faktor dan Pola Kejahatan
type: item
description: Abstrak: Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang dalam masyarakat modern dan memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi objek pemanfaatan oleh pihak tertentu demi keuntungan ekonomi maupun kepentingan lain yang bersifat eksploitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kejahatan eksploitasi anak dari perspektif kriminologi dengan menelaah faktor-faktor penyebab, pola terjadinya kejahatan, serta implikasinya terhadap upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan eksploitasi anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan sosial, serta perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang baru bagi terjadinya eksploitasi anak. Selain itu, pola eksploitasi anak juga mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang semakin kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan eksploitasi anak memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Abstract: Child exploitation represents one of the most concerning forms of crime in contemporary society and poses a serious threat to the protection of human rights. Children, as a vulnerable group, are often subjected to exploitation for economic gain or other exploitative purposes by certain individuals or groups. This study aims to analyze the phenomenon of child exploitation from a criminological perspective by examining the causal factors, patterns of criminal behavior, and implications for crime prevention…
subject: Articles
  topic: section
subject: Child Exploitation
  topic: keywords
subject: Child Protection
  topic: keywords
subject: Social Crime
  topic: keywords
subject: Eksploitasi Anak
  topic: keywords
subject: Kejahatan Terhadap Anak
  topic: keywords
subject: Kejahatan Sosial
  topic: keywords
creator: Sitti Nur Syadilah Adil Rahman
creator: Nasrullah Arsyad
creator: Nurhaedah Nurhaedah
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 16

Dilema Hukum Sopir Ambulans dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap sopir ambulans apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap sopir ambulans dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Sopir Ambulans Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ dan Pasal 359 KUHP. Namun, unsur kelalaian (culpa) harus dibuktikan secara objektif dengan mempertimbangkan keadaan darurat medis, kepatuhan terhadap SOP, serta faktor eksternal seperti kondisi jalan dan perilaku pengemudi lain. Penegakan hukum terhadap sopir ambulans yang terlibat kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui proses berlapis dan berdasarkan prinsip proporsional tas, dengan menilai tingkat kelalaian sesuai pasal 359 KUHP atau pasal 210 UU LLAJ. Meskipun terdapat pertimbangan kemanusiaan seperti kondisi darurat medis, kelalaian yang membahayakan nyawa tetap dikenai sanksi hukum untuk menjamin keadilan bagi korban dan kepastian hukum. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah, pemerintah dan penegak hukum disarankan untuk memperkuat koordinasi antara kepolisisan dan Dinas Kesehatan dalam penyusunan pedoman teknis penanganan kecelakaan ambulans, serta memberikan pelatihan hukum berkala keada sopir ambulans guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanggung jawab pidana dan standar keselamatan berkendara dalam situasi darurat, guna meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan pelaksanaan tugas kemanusiaan tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Abstract: This study identifies the forms of criminal liability that can be imposed on ambulance drivers in the event of a traffic accident with fatalities and to find out and analyze law enforcement agaist ambulance drivers in traffic accidents that caus…
subject: Articles
  topic: section
subject: Criminal Liability
  topic: keywords
subject: Ambulance Driver
  topic: keywords
subject: Traffic Accidents
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban Pidana
  topic: keywords
subject: Sopir Ambulans
  topic: keywords
subject: Kecelakaan Lalu Lintas
  topic: keywords
creator: Nuraini Arman Husen
creator: Hambali Thalib
creator: Arianty Anggraeny Mangarengi
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 15

Hate Comment di Media Sosial: Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang ITE
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai Hate Comment sebagai bentuk ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Hate Comment yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pengaturan Hukum Mengenai Hate Comment Sebagai Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Hate Comment dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat multitafsir terhadap unsur-unsur pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Dan Bentuk Hate Comment Yang Dikategorikan Sebagai Ujaran Kebencian Dalam Undang Undang ITE, yaitu dengan adanya unsur ujaran kebencian apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berbasis SARA, serta bersifat provokatif dan menghasut yang berpotensi menimbulkan konflik sosial Abstract: This study aims to find out and analyze the legal regulations regarding Hate Comment as a form of hate speech in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016. and to find out and analyze the form of Hate Comment which is categorized as hate speech…
subject: Articles
  topic: section
subject: Hate Comment
  topic: keywords
subject: Hate Speech
  topic: keywords
subject: ITE Law
  topic: keywords
subject: Ujaran Kebencian
  topic: keywords
subject: UU ITE
  topic: keywords
creator: Fadhila Salsabila
creator: Mulyati Pawennai
creator: Arianty Anggraeny Mangarengi
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 19

Kejahatan Siber Ancaman Nyata di Era Digial Indonesia
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia dalam menanggulangi kejahatan siber di era digitalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam upaya antisipatif dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan terkait keamanan siber; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan teori kriminologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia dalam penanggulangan kejahatan siber telah berkembang secara komprehensif melalui kombinasi hukum pidana umum, hukum pidana khusus, regulasi administratif, serta penguatan kelembagaan seperti peran Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu, pendekatan kebijakan kriminal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui kewajiban pengamanan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan pelaporan insiden siber. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas antisipasi kejahatan siber meliputi kualitas regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, infrastruktur teknologi, kerja sama nasional dan internasional, literasi digital masyarakat, serta tanggung jawab sektor swasta. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan harmonisasi kebijakan hukum siber dalam sistem hukum pidana nasional melalui pendekatan preventif, edukatif, dan teknologi-adaptif tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, serta keadilan sosial di ruang digital. Abstract: This study aims to…
subject: Articles
  topic: section
subject: Cyber Crime
  topic: keywords
subject: Criminal Law
  topic: keywords
subject: Kejahatan Siber
  topic: keywords
subject: Hukum Pidana
  topic: keywords
creator: Auliya Nilwanda Safitri
creator: Nurul Qamar
creator: Muhammad Azham Ilham
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 10

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia
type: item
description: Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu di Indonesia serta membandingkannya dengan kebijakan di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan perbandingan, serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam masih bertumpu pada KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu yang bersifat umum, sehingga belum mampu menjangkau secara spesifik karakteristik kejahatan digital berbasis AI dan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Dibanding Amerika Serikat yang lebih bersifat preventif melalui regulasi negara bagian, Indonesia cenderung represif melalui instrumen pidana; namun keduanya sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menghadapi ancaman deepfake dalam politik modern. Abstract : This study aims to analyze criminal law policies regarding the misuse of deepfake technology as a smear campaign tool in elections in Indonesia and compare them with policies in the United States. This study uses normative legal methods with a statutory and comparative approach, and examines primary and secondary legal materials through literature review. The results of this study indicate that Indonesian criminal law policies regarding the use of deepfake in smear campaigns still rely on the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Election Law, which are general in nature. Therefore, they are unable to specifically address the characteristics of AI-based digital crimes and create obstacles in law enforcement. Compared to the United States, which is more preventative through state regulations, Indonesia tends to be repressive through criminal instruments; however, both lack comprehensive regulations to address…
subject: Articles
  topic: section
subject: Criminal Law Policy
  topic: keywords
subject: Deepfake Cases
  topic: keywords
subject: Smear Campaign
  topic: keywords
subject: Kebijakan Hukum Pidana
  topic: keywords
subject: Kasus Deepfake
  topic: keywords
subject: Kampanye Hitam
  topic: keywords
creator: Andi Devina Sulistiawaty
creator: La Ode Husen
creator: Mochammad Andry Wikra Wardhana Mamonto
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 19

Menakar Keadilan Hukum dalam Gugatan Praperadilan atas Penetapan Tersangka di Pengadilan Negeri Makassar
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan mekanisme praperadilan dalam menguji sah tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Makassar serta menganalisis Putusan Praperadilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perluasan objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek yang dapat diuji. Hal ini penting untuk memastikan tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar. Data bersumber dari data primer (hasil wawancara/observasi) dan data sekunder (bahan hukum), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar berfungsi sebagai instrumen pengawasan yudisial (checks and balances) untuk melindungi hak asasi tersangka. Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan pemohon karena proses penetapan tersangka dinilai tidak memenuhi syarat formil dan bukti permulaan yang cukup. Saran dari peneltian ini di simpulkan terkait mekanisme Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar, Penyidik wajib memastikan penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan pemeriksaan calon tersangka guna menghindari gugatan akibat cacat prosedural. Pengadilan Negeri Makassar perlu menjaga konsistensi dalam menguji aspek formil penetapan tersangka agar lembaga praperadilan tetap menjadi instrumen kontrol yudisial yang efektif dan memberikan kepastian hukum.Terkait Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Hakim Praperadilan hendaknya dalam memutus perkara, selain aspek administratif, juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Tersangka: Disarankan menggunakan hak praperadilan secara proporsional sebagai sarana perlindungan hak hak asasi manusia, bukan sebagai alat un…
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Effectiveness
  topic: keywords
subject: Suspect Determination
  topic: keywords
subject: Efektivitas Hukum
  topic: keywords
subject: Penetapan Tersangka
  topic: keywords
creator: Khaerul Khaerul
creator: Mulyati Pawennai
creator: Hasnan Hasbi
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 10

Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis: Solusi atau Ilusi?
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan Menganalisis efektivitas pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar serta untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Penelitian ini menerapkan metode empiris yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, menggunakan data dari sumber primer dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi lalu kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada Narapidana residivis berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji Pembebasan Bersyarat secara umum bagi seluruh Narapidana, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Narapidana residivis sebagai subjek utama karena kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi dalam mengulangi tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar secara administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan meskipun pemberian pembebasan bersyarat secara administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar belum berjalan secara efektif, dibuktikan dengan banyaknya jumlah Narapidana residivis yang kembali melakukan tindak pidana setelah memproleh Pembebasan Bersyarat adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar antara lain faktor internal Keterbatasan Sumber Daya Manusia petugas pemasyarakatan, Overcapacity. Adapun faktor eksternal yaitu dukungan keluarga, stigma masyarakat dan lingkungan pergaulan, akse…
subject: Articles
  topic: section
subject: Effectiveness
  topic: keywords
subject: Recidivism
  topic: keywords
subject: Parole
  topic: keywords
subject: Efektivitas
  topic: keywords
subject: Pembebasan Bersyarat
  topic: keywords
subject: Residivis
  topic: keywords
creator: Zulfadly Aryan
creator: Sutiawati Sutiawati
creator: Miftahul Jannah
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 20

Jual Beli Kasihan: Kritik terhadap Pertanggung jawaban Pidana Orang Tua yang Mengemiskan Anak
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak dengan cara mempekerjakan anak sebagai pengemis di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Data primer diperoleh dari anak jalanan, orang tua, dan pegawai Dinas Sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menyuruh atau membiarkan anak mengemis telah memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, secara yuridis orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain faktor kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, budaya masyarakat yang permisif terhadap anak mengemis, keterbatasan sumber daya aparat, serta kesulitan pembuktian unsur penyuruhan. Selain itu, pendekatan yang lebih persuasif dibanding represif menyebabkan efek jera belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan kebijakan sosial yang komprehensif guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara efektif dan berkelanjutan. Abstract: This study aims to analyze the criminal liability of parents who exploit children by employing them as beggars in Makassar City, as well as to identify the factors that hinder law enforcement against such acts. This research is an empirical legal study with a quantitative approach supported by qualitative data through interviews and field observations. Primary data was obtained from street children, parents, and employees of the…
subject: Articles
  topic: section
subject: Criminal Liability
  topic: keywords
subject: Child Exploitation
  topic: keywords
subject: Child Beggars
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban Pidana
  topic: keywords
subject: Eksploitasi Anak
  topic: keywords
subject: Pengemis Anak
  topic: keywords
creator: Muhammad Arfan Febriansyah
creator: Tri Abriana Ma'ruf
creator: Andi Cakra Cindrapole
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 10

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Rasisme Melalui Media Sosial Di Indonesia
type: item
description: Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial serta menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum pidana serta merumuskan upaya penguatan perlindungan terhadap korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta KUHP, yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia perlindungan preventif dan represif terhadap korban rasisme di ruang digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti anonimitas pelaku, kesulitan pembuktian digital, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya pemulihan psikologis dan sosial korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas terkait rasisme di ruang digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi informasi, optimalisasi peran LPSK dalam pendampingan dan rehabilitasi korban, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah dan platform media sosial untuk mempercepat pencegahan dan penindakan terhadap konten rasis. Abstract: This study aims to analyze the regulation of Indonesian criminal law in providing protection for victims of racism through social media and to assess the effectiveness of such legal protection in law enforcement practices. This research also aims to identify the obstacles faced in the implementation of criminal law protection and to formulate …
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Protection
  topic: keywords
subject: Criminal Law
  topic: keywords
subject: Social media
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Media Sosial
  topic: keywords
subject: Hukum Pidana
  topic: keywords
creator: Syahraeni Amelia Nuhung
creator: Muhammad Kamal Hidjaz
creator: Andi Tenri Sapada
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-16
publication date: 2026-05-16
starting page: 1
ending page: 10

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Secara Terpaksa Sebagai Bentuk Pembelaan Diri (Noodweer)
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pembelaan terpaksa (NoodWeer) terkait tindakan pembunuhan untuk melindungi diri dari serangan yang melawan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan.Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pembelaan terpakksa (noodweer) dalam hukum pidana indonesia yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan tindakan untuk membela diri, orang lain, kehormatan. Kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika, sehingga noodweer menjadi alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum. (2) Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam rangka pembelaan diri pada dasarnya gugur apabila seluruh unsur pembelaan terpaksa terpenuhi, yaitu adanya serangan melawan hukum, keadaan mendesak, serta tindakan yang perlu dan proporsional untuk melindungi kepentingan hukum. Abstract This study aims to: (1) identify and analyze the provisions regarding self-defense (NoodWeer) related to the act of murder to protect oneself from an unlawful attack. This study uses normative legal research with a statutory approach and examines primary and secondary legal materials through literature review. The findings of this study will be presented descriptively and qualitatively with clear data to draw conclusions. The results of this study indicate that (1) The provisions regarding self-defense (NoodWeer) in Indonesian criminal law state that a person cannot be punished if they take action to defend themselves, others, honor, morality, or property from an unlawful and immediate attack, so that NoodWeer becomes a justification that eliminates the unlawful nature. (2) Criminal liability…
subject: Articles
  topic: section
subject: Self Defense
  topic: keywords
subject: Noodweer
  topic: keywords
subject: Pembelaan Diri
  topic: keywords
creator: Rifky Kartono Saputra
creator: Hardianto Djanggih
creator: Tri Abriana Ma'ruf
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 15

Efektivitas Perlindungan Hukum melalui Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pekerja sosial pada lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar serta studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek normatif perlindungan korban dan implementasi rehabilitasi psikososial dalam praktik pelayanan lembaga perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pemulihan bagi korban telah dilaksanakan melalui asesmen awal, konseling psikologis, pendampingan kesehatan, konsultasi hukum, serta mediasi sebagai upaya penyelesaian non-litigasi. Namun demikian, efektivitas layanan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti trauma psikologis korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum melalui rehabilitasi psikososial telah berjalan secara prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program pemberdayaan korban untuk meningkatkan keberhasilan pemulihan korban secara optimal. Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of legal protection through psychosocial rehabilitation for victims of domestic violence and to identify the factors influencing its implementation. The research employs an empirical juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through interviews with social workers at a women and children protection service institution in Makassar City and supported by a literature review of relevant academ…
subject: Articles
  topic: section
subject: Psychosocial Rehabilitation
  topic: keywords
subject: Domestic Violence
  topic: keywords
subject: Victim Recovery
  topic: keywords
subject: Rehabilitasi Psikososial
  topic: keywords
subject: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  topic: keywords
subject: Pemulihan Korban
  topic: keywords
creator: Putri Dewi Ananda
creator: Mulyati Pawennai
creator: Arfah Tjolleng
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 13

Antara Regulasi Dan Realitas : Implementasi Prinsip Pelayanan Publik Dalam Program Penyediaan Sambungan Air Bersih Gratis Di Kota Makassar
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta implementasi prinsip pelayanan publik dalam program sambungan air bersih gratis di Kota Makassar. Program ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih.Namun dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sambungan air bersih gratis belum memiliki dasar hukum yang spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, penerapan prinsip pelayanan publik seperti transparansi dan akuntabilitas, belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya pengawasan, serta belum meratanya distribusi layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tersebut masih memerlukan perbaikan dari aspek regulasi maupun implementasi agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Abstract: This study aims to analyze the legal basis and the implementation of public service principles in the free clean water connection program in Makassar City. This program is essentially a government effort to fulfill basic community needs, particularly access to clean water. However, in practice, the program still faces various issues that indicate a discrepancy between regulatory frameworks and actual conditions in the field. This research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. Data were obtained…
subject: Articles
  topic: section
subject: Public Service
  topic: keywords
subject: Implementation Gap
  topic: keywords
subject: Legal Uncertainty
  topic: keywords
subject: Pelayanan Publik
  topic: keywords
subject: Jarak Implementasi
  topic: keywords
subject: Ketaidakpastian Hukum
  topic: keywords
creator: Nurul Hikmah
creator: Rizki Ramadani
creator: Muhammad Fauzi Ramadhan
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 10

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Sema Ngere Dalam Sistem Keadilan Restoratif Masyarakat Adat Suku Lio
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku Sema Ngere melalui sanksi adat Poi Wiwi Rasi Lema serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pertanggungjawaban tersebut dalam masyarakat adat Suku Lio. Sema Ngere merupakan tindakan penghinaan terhadap individu atau simbol adat yang dianggap mengganggu keseimbangan tatanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Sektor Detusoko dan tokoh adat masyarakat Suku Lio. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola pertanggungjawaban adat dan integrasinya dengan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku Sema Ngere dikenai sanksi adat berupa denda hewan ternak, bahan makanan, dan minuman adat yang dilanjutkan dengan upacara adat untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban meliputi kekuatan adat, otoritas adat, musyawarah adat, jenis pelanggaran, sikap pelaku, pemulihan sosial, dan sistem kepemimpinan. Proses ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada pembalasan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sistem pertanggungjawaban hukum adat Suku Lio efektif dalam menjaga harmoni masyarakat dan dapat diintegrasikan dengan hukum pidana nasional melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Diperlukan penguatan kearifan lokal melalui dokumentasi tertulis dan sinergi antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum. Abstract: This research aims to analyze the legal accountability of Sema Ngere perpetrators through customary sanctions of Poi Wiwi Rasi Lema and the factors influencing the implementation of such accountability in the Lio Tribe indigenous community. Sema Ngere is an act of insulting individuals or customary symbols that disrupts the social order balance. This study employs empirical legal research …
subject: Articles
  topic: section
subject: Legal Accountability
  topic: keywords
subject: Indiegenous Community
  topic: keywords
subject: Customary Criminal Law
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban Hukum
  topic: keywords
subject: Masyarakat Adat
  topic: keywords
subject: Hukum Pidana Adat
  topic: keywords
creator: Rahmat Hidayat Muhammad
creator: La Ode Husen
creator: Muhammad Zulkifli Muhdar
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 12

Aborsi Berujung Maut, Pemidanaan Dipertanyakan
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan menelaah Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar sebagai objek kajian. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian penerapan norma pidana serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif, namun tetap diperlukan konsistensi penerapan norma agar pemidanaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak hidup. Abstract: This study aims to conduct a juridical analysis of criminal liability imposed on perpetrators of abortion resulting in death by examining Decision Number 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar as the object of analysis. The research focuses on the conformity of the application of criminal law provisions and the judicial considerations based on the principles of legality, culpability, and proportionality in criminal law. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizi…
subject: Articles
  topic: section
subject: Criminal Liability
  topic: keywords
subject: Judicial Considerations
  topic: keywords
subject: Pertanggungjawaban Pidana
  topic: keywords
subject: Putusan Hakim
  topic: keywords
creator: Nur Amalia Mutmainnah Syamsir
creator: Zainuddin Zainuddin
creator: Andi Istiqlal Assaad
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 14

Melawan Tindak Pidana Pencurian Identitas Di Era Digital
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sanksi hukum terkait tindak pidana siber pencurian data berupa identitas, serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana siber pencurian data berupa identitas di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya adalah pencurian data pribadi berupa identitas. Tindak pidana ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil, seperti penyalahgunaan identitas untuk tindakan penipuan, akses ilegal terhadap rekening keuangan, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran hak privasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tindak pidana siber, dan perlindungan korban, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis pasca pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai tonggak penting dalam penguatan hak privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Abstract: This study aims to identify and understand the regulation of legal sanctions related to cybercrime involving identity data theft, as well as to examine and understand the forms of legal protection available for victims of cybercrime involving identity data theft in Indonesia. The rapid development of information and communication technology has provided convenience in various aspects of social life; however, on the other hand, it has also given rise to various new…
subject: Articles
  topic: section
subject: Cyber Crime
  topic: keywords
subject: Data Theft
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana Siber
  topic: keywords
subject: Pencurian Data
  topic: keywords
creator: Muhammad Abid Athallah
creator: Hardianto Djanggih
creator: Mustamin Mustamin
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 15

Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana formal yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan, sekaligus mewujudkan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi dipandang penting karena anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya masih memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki diri demi menjamin masa depan serta perkembangan psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana diversi telah dilaksanakan sesuai prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Faktor-faktor pendukung, seperti adanya kerja sama antar aparat penegak hukum, dukungan keluarga, serta kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, menjadi aspek penting dalam keberhasilan diversi. Abstract This study aims to analyze the implementation of diversion as one of the mechanisms for resolving juvenile criminal cases involving children in c…
subject: Articles
  topic: section
subject: Children in Conflict With The Law
  topic: keywords
subject: Restorative Justice
  topic: keywords
subject: Anak Berkonflik dengan Hukum
  topic: keywords
subject: Hukum Restoratif
  topic: keywords
creator: Taufik Hidayat
creator: Nasrullah Arsyad
creator: Dian Eka Pusvita Azis
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 15

Mengukur Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Atas Sampah Rumah Tangga Di Makassar
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas kinerjanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan lapangan, di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai kualitas layanan, pengawasan, dan responsivitas pengelolaan sampah. Pembaharuan penelitian ini terletak pada upaya mengukur tanggung jawab institusional secara konkret melalui indikator operasional, khususnya pada aspek pengawasan rute dan jadwal pengangkutan sampah yang jarang dianalisis secara spesifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah rumah tangga tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena masih ditemui kendala internal, terutama lemahnya sistem pengawasan operasional dan ketergantungan pada kedisiplinan petugas lapangan. Akibatnya, berbagai permasalahan layanan cenderung diketahui setelah muncul keluhan dari masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan, koordinasi internal, serta sistem pemantauan yang terintegrasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan mekanisme pengawasan rute dan jadwal pengangkutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi pelaporan yang telah tersedia, serta penyusunan standar tindak lanjut yang terukur guna meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah rumah tangga secara berkelanjutan. Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Environmental Agency's responsibilities in managing household waste in Makassar City and identify factors influencing its effectiveness. This study employed an empirical legal method with a field approach, where data were collected through questionnaires to obtain accurate information on service quality, supervision, …
subject: Articles
  topic: section
subject: Enviromental Agency
  topic: keywords
subject: Houshold Waste
  topic: keywords
subject: Dinas Lingkungan Hidup
  topic: keywords
subject: Sampah Rumah Tangga
  topic: keywords
creator: Sitti Nurfadillah Basin Daun
creator: Lauddin Marsyuni
creator: Mohammad Arif
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 12

Evaluasi Efektivitas Fungsi Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar
type: item
description: Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the investigator's function in resolving narcotics criminal cases at the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), as well as to examine the inhibiting factors affecting the implementation of such function. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with narcotics investigators at Polrestabes Makassar, document studies of case files, and library research on relevant laws and regulations, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law (KUHAP), and Law Number 2 of 2002 on the National Police. Data were analyzed qualitatively. Results indicate that normatively, investigator functions have been implemented in accordance with statutory provisions, covering the stages of investigation, arrest, detention, search, seizure, to submission of case files to the public prosecutor. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, complexity of narcotics distribution networks, and the community's legal culture. Efforts to improve effectiveness include enhancing investigator capacity through training, optimizing inter- agency coordination, and strengthening investigative support facilities. This study recommends strengthening investigator professionalism and improving legal education in the community to support more effective narcotics crime enforcement. Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan penyidik narkotika Polrestabes Makassar, studi dokumentasi berkas perkara, dan studi k…
subject: Articles
  topic: section
subject: Fungsi Penyidik
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana Narkotika
  topic: keywords
subject: Investigator Function
  topic: keywords
subject: Narcotic's Crimes
  topic: keywords
creator: Rifqih Rifqih
creator: Andi Istiqlal Assaad
creator: Airlangga Putera
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 10

Kredit Fiktif pada Bank BUMN: Modus Operandi, Kualifikasi Hukum, dan Tantangan Penuntutan
type: item
description: Abstrak: Kredit fiktif pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang berimplikasi langsung terhadap keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan modus operandi kredit fiktif pada bank BUMN yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, serta mengkaji penerapan pasal tersebut dalam praktik penuntutan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (law in action) dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan jaksa senior dan telaah berkas perkara nomor 68 71/P.4/Fd.2/07/2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan empiris empat modus operandi kredit fiktif pemalsuan dokumen, manipulasi agunan, penyalahgunaan wewenang pegawai internal, dan side streaming yang dikombinasikan dengan analisis kumulatif unsur unsur Pasal 2 UU Tipikor berbasis data penuntutan aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat modus tersebut memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara kumulatif. Penuntutan dilakukan melalui konstruksi dakwaan subsidaritas dengan Pasal 2 sebagai dakwaan primair, didukung keterangan ahli perbankan, laporan BPKP, dan analisis aliran dana. Terdapat tiga kendala utama: perdebatan kualifikasi kerugian keuangan negara pada bank BUMN, kompleksitas dokumen perbankan, dan diskoordinasi antarinstansi. Penanganan perkara ini memerlukan penguatan kapasitas jaksa, harmonisasi yurisprudensi, dan koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif. Abstract: Fictitious credit in state owned banks is one of the most destructive forms of banking crime with direct implications for state finances. This study aims to analyze the forms and modus operandi of fictitious credit in state owned banks that can be classified as corruption under Article 2 of the Corruption Eradication Law, and to examine the application of said article in prosecutorial practice. The research employs an empirical legal approach (law in action) with primary data sourced from in depth intervi…
subject: Articles
  topic: section
subject: Fictious Credit
  topic: keywords
subject: Corruption Crimes
  topic: keywords
subject: Evidentiary Standards
  topic: keywords
subject: Kredit Fiktif
  topic: keywords
subject: Tindak Pidana Korupsi
  topic: keywords
subject: Standar Pembuktian
  topic: keywords
creator: Ery Firmansyah
creator: Nasrullah Arsyad
creator: Rizki Ramadani
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 16

Main Hakim Sendiri atau Ekspresi Ketidakadilan? Telaah Yuridis atas Penjarahan Rumah Pribadi Pejabat Negara
type: item
description: Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana regulasi dan pertanggungjawaban pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan melihat pada pasal-pasal dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni KUH Pidana, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran terkait penjarahan. penelitian ini berfokus pada penjarahan rumah pribadi pejabat negara yang terjadi pada aksi massa yang dimana penelitian sebelumnya membahas penjarahan secara umum dan penjarahan yang terjadi pada masa bencana alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjarahan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam Pencurian berat atau pencurian yang memenuhi syarat dimana diatur dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam pidana 7 tahun penjara dan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam 7 tahun penjara dan denda kategori V. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan pihak penegak hukum agar menjadikan kasus ini sebagai pengalaman sehingga dapat lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi tindak pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara agar tidak terulang lagi tindak pidana ini, dan Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait larangan melakukan tindak pidana penjarahan. Abstract: This study aims to analyze the regulation and criminal liability for looting the private homes of state officials. This …
subject: Articles
  topic: section
subject: Amukan Massa
  topic: keywords
subject: Pejabat Negara
  topic: keywords
subject: Mob Rages
  topic: keywords
subject: State Officials
  topic: keywords
creator: Muhammad Adzan Putra Pahlawan
creator: Lauddin Marsyuni
creator: Mursyid Mursyid
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-15
publication date: 2026-05-15
starting page: 1
ending page: 11

Proteksi Atau Ketidakpercayaan? Legalitas Perjanjian Perkawinan Sebagai Benteng Hak Perdata Pasangan
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta fungsi perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami dan istri, khususnya dalam pengaturan dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata di Indonesia. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang lahir dari asas kebebasan berkontrak dan memiliki peran penting dalam menentukan status harta kekayaan dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat bagi suami dan istri sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dalam menentukan pemisahan atau pengaturan harta kekayaan masing-masing pihak, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun demikian, perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan tetap mengikat para pihak, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang didaftarkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi pihak ketiga. Rekomendasi peneliti agar masyarakat lebih memahami pentingnya pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa harta bersama di kemudian hari.
subject: Articles
  topic: section
subject: Perjanjian Perkawinan
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
subject: Harta Bersama
  topic: keywords
creator: Andi Umairah Dian
creator: Muhammad Kamal Hidjaz
creator: Anggreany Arief
rights: Copyright (c) 2026
date: 2026-05-14
publication date: 2026-05-14