Perebutan Harta Bersama : Analisis Hukum Pembagian Harta Pasca Perceraian di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang disusun secara deskriptif analitis dalam memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, berlandaskan pada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembagian harta bersama tersebut adalah kurangnya pengetahuan dari Pihak Penggugat dikarenakan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau Pengacara, sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalami hambatan dalam memberikan pertanyaan kepada Pihak Penggugat. Penelitian ini merekomendasikan, bagi pasangan suami istri untuk lebih mempersiapkan dokumentasi setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan agar menghindari konflik dikemudian hari, serta menggunakan jasa lembaga bantuan hukum atau advokat untuk mendampingi pihak yang tidak dapat hadir, serta dapat membantu pihak berperkara yang tidak terlalu paham mengenai istilah hukum.
Analisis Yuridis terhadap Sistem Keamanan Bandara dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Anak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pidana terhadap kasus balita yang lolos dari sistem pengawasan bandara serta merumuskan pembaruan regulasi guna memperkuat sistem pencegahan tindak pidana penyeludupan anak melalui transportasi udara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Modus operandi pengangkutan balita ilegal melalui bandara memanfaatkan lemahnya verifikasi dokumen dan ketiadaan prosedur konfirmasi hubungan hukum anak-pendamping. (2) Konstruksi hukum pidana terhadap kasus ini dapat diterapkan melalui Pasal 330 ayat (1) KUHP tentang menarik anak dari kekuasaan yang sah,. (3) Kasus ini juga memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan UU No. 21/2007. (4) Terdapat kekosongan dan ambiguitas norma dalam regulasi penerbangan, regulasi perlindungan anak
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Perpajakan: Kajian Perbandingan Dengan Negara Lain
Kedudukan hukum (legal standing) wajib pajak dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia masih menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan. Mahkamah Konstitusi mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan memiliki hubungan kausal dengan norma yang diuji, sehingga klaim fiskal yang bersifat umum sering kali tidak memenuhi kriteria tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum legal standing wajib pajak dalam sistem peradilan konstitusional Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di Amerika Serikat, India, dan Jerman. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan teori negara hukum, teori kontrak sosial, dan teori akses keadilan guna merumuskan model taxpayer standing yang lebih inklusif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menerapkan pendekatan restriktif terhadap legal standing wajib pajak, berbeda dengan Amerika Serikat yang mengakui taxpayer standing doctrine, India yang membuka akses luas melalui Public Interest Litigation (PIL), dan Jerman yang melindungi hak dasar wajib pajak melalui constitutional complaint. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum taxpayer standing di Indonesia melalui penafsiran progresif Mahkamah Konstitusi dan pembaruan regulasi.
Efisiensi Yang Mengancam Kepastian Hukum : Perlindungan Pihak Ketiga Pemilik Jaminan Kredit Dalam Perspektif Gugatan Sederhana
Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum pihak ketiga sebagai pemilik objek jaminan kredit dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak milik dan kepentingan hukum langsung yang melekat pada pihak ketiga. Permasalahan utama yang dianalisis adalah apakah mekanisme gugatan sederhana telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian kredit, namun berpotensi menanggung akibat hukum dari sengketa antara kreditur dan debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif pihak ketiga memiliki kedudukan hukum yang kuat karena kepemilikan atas objek jaminan menimbulkan hubungan hukum langsung dengan sengketa yang timbul. Namun demikian, mekanisme gugatan sederhana yang berorientasi pada efisiensi prosedural bukan merupakan sarana perlindungan hukum bagi pihak ketiga, sehingga menempatkannya pada posisi yang rentan mengalami kerugian, terutama dalam hal penyalahgunaan objek jaminan atau terjadinya wanprestasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan pengaturan gugatan sederhana serta penguatan prinsip kehati-hatian bank untuk melibatkan pihak ketiga secara aktif dalam rangkaian perjanjian kredit guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum.
Analisis Hukum Terhadap Dampak Kewajiban Nafkah Anak Atas Perceraian Beda Agama
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas pemenuhan nafkah anak akibat perceraian beda agama Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun terjadi perceraian beda agama, dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Anak tetap memiliki hak atas penghidupan yang layak, pemeliharaan, Pendidikan, kesejatraan, kepastian hukum, serta perlindungan dari diskriminasi agama. Namun dalam pelasanaanya, pemenuhan kewajiban nafkah anak masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum orang tua, keterbatasan ekonomi, perbedaan pandangan keagamaan, serta lemahnya pengawasan dan eksekusi putusan pengadilan.
Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Mengatasi Masalah Obat Tradisional Yang Di Jual Melalui Shopee
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Peran BPOM Kota Makassar dalam pengawasan obat tradisional yang di jual melalui Shopee. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang Menghambat BPOM Kota Makassar dalam Pengawasan obat tradisional yang di jual melalui online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum empiris. yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis tindakan dan aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukan 1) Peran BPOM Kota Makassar dalam mengawasi masalah obat tradisional yang di jual melalui Shopee, yaitu Pengawasan Pra-Peredaran (Izin Edar), Patroli Siber dan verifikasi NIE (Post-Market Control), serta Pengujian Produk yang dibeli daring. 2) Faktor yang menghambat BPOM Kota Makassar dalam pengawasan obat tradisional yang di jual melalui Shopee, perlunya memperkuat Sumber Daya Manusia, mengoptimalkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, serta menangani tingginya permintaan dari masyarakat untuk obat-obatan ilegal yang dipasarkan melalui media online. Rekomendasi penelitian ini, BPOM harus memperkuat kerja sama formal (MoU) dengan platform e-commerce (Shopee) dan Kementerian Kominfo untuk mempermudah takedown iklan ilegal, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam penegakan hukum. Perlu meningkatkan kapasitas internal dalam pengawasan berbasis ilmu pengetahuan dan secara gencar melakukan edukasi publik berkala untuk mengurangi pembelian dan permintaan konsumen terhadap obat tradisional tanpa izin edar.
Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3/2024 yang menetapkan masa jabatan 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode (total 16 tahun), menimbulkan ketimpangan dengan masa jabatan kepala daerah yang hanya 10 tahun. Rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan, kewenangan, dan pengaturan masa jabatan Kepala Desa menurut UU 6/2014 jo. UU 3/2024 (2) Apakah pengaturan tersebut sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan bagaimana pengaturan ideal ke depan Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU 6/2014 jo. UU 3/2024 memperkuat kedudukan desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, namun pengaturan masa jabatan kepala desa tidak sepenuhnya sesuai dengan AAUPB, terutama pada asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pengaturan ideal yang direkomendasikan adalah membatasi masa jabatan kepala desa maksimal 2 periode dengan total 12 tahun (6 tahun per periode) atau 10 tahun (5 tahun per periode) untuk menyelaraskan dengan jabatan publik lainnya, atau sebagai alternatif memperkuat mekanisme pengawasan.
Dari Pengasuhan Ke Perlindungan Hukum: Studi Tentang Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat
Penelitian ini mengkaji analisis hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah No. 207/Pdt.G/2019/MS.Bir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim serta mengkaji penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209, dalam penetapan wasiat wajibah kepada anak angkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menegaskan anak angkat bukan ahli waris menurut hukum waris Islam karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Namun, dengan mempertimbangkan adanya hubungan pengasuhan yang nyata serta ketiadaan wasiat dari pewaris semasa hidup, hakim menetapkan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum. Penetapan tersebut didasarkan pada Pasal 209 KHI dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan serta tetap menjaga hak-hak ahli waris yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam. Disarankan agar pengadilan menerapkan wasiat wajibah secara konsisten dan masyarakat didorong untuk membuat wasiat semasa hidup guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa waris.
Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.
Ketika Terdakwa Lain Menjadi Bayang-Bayang Kebenaran: Analisis Hukum Kematian Intelektual Dader dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk Mengetahui pengaturan hukum acara pidana di Indonesia terkait status perkara ketika terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhkannya putusan, khususnya dalam praktik di Pengadilan Negeri Makassar 2) Untuk Mengetahui kematian terdakwa utama sebelum putusan memengaruhi proses pembuktian dan penjatuhan putusan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukan 1) Pengaturan hukum terhadap terdakwa yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan secara tegas diatur dalam Pasal 77 KUHP lama dan dipertegas kembali dalam Pasal 132 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menyatakan bahwa hak menuntut pidana gugur apabila terdakwa meninggal dunia. 2) Kematian terdakwa utama tidak menghapus pertanggung jawaban pidana terdakwa lain dalam perkara yang sama. proses pembuktian dan penjatuhan putusan terhadap terdakwa lain tetap berjalan sesuai hukum acara pidana. Ketiga terdakwa lainnya diperiksa secara terpisah (splitsing) dan dijatuhi pidana berdasarkan peran serta masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rekomendasi penelitian ini, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hak korban agar keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Kematian Terdakwa, Pembunuhan Berencana, Pertanggung Jawaban Pidana.
Jerat Digital Perdagangan Orang: Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap TPPO secara Online
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara online dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang secara online pada putusan nomor 11/Pdt.Sus/2021/PN Kpg. Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara online diatur dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Modus terbaru dengan online scamming ini yang dilakukan dengan perdagangan orang belum secara rinci diatur dalam Undang-Undang yang ada.. Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Meskipun online scamming tidak diatur secara eksplisit dalam UU TPPO, modus tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai sarana perekrutan melalui penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan yang berujung pada eksploitasi. Rekomedasi dalam penelitian ini adalah dibutuhkan peningkatan kerja sama antar instansi terkait penyamaan persepsi bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan serius yang perlu mendapat perhatian dan ditangani secara terpadu. Serta adanya penyempurnaan norma hukum berupa pengaturan modus online scamming yang secara khusus dapat mengakomodir kejahatan tersebut. Diharapkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat terus meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media online.
Hukum Pidana, Perdagangan Orang, Secara Online.
Anak di Pusaran Narkotika: Antara Jerat Pidana dan Keadilan Restoratif di Polrestabes Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan represif dan keadilan restoratif. Pendekatan represif diterapkan apabila anak berperan sebagai kurir atau pengedar dengan tetap memperhatikan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif diterapkan bagi anak sebagai pengguna dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat, kerja sama antarinstansi, ketersediaan fasilitas rehabilitasi, serta peran keluarga. Adapun hambatan meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya penyidik terlatih, stigma masyarakat, dan rendahnya pemahaman terhadap keadilan restoratif.
Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris dengan menelaah kerangka hukum yang berlaku, serta dikombinasikan dengan studi kasus sebagai pendekatan empiris untuk menilai implementasi hukum dilakukan di lapangan. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan, kemudian mengintegrasikan wawancara langsung dengan majelis hakim untuk mengungkap penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pembagian harta pasca perceraian, serta mengidentifikasi hambatan spesifik seperti kurangnya pendampingan kuasa hukum bagi penggugat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, berlandaskan pada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembagian harta bersama tersebut adalah kurangnya pengetahuan dari Pihak Penggugat dikarenakan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau advokat, sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalami hambatan dalam memberikan pertanyaan kepada Pihak Penggugat. Penelitian ini merekomendasikan, bagi pasangan suami istri untuk lebih mempersiapkan dokumentasi setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan agar menghindari konflik dikemudian hari, serta menggunakan jasa lembaga bantuan hukum atau advokat untuk mendampingi pihak yang tidak dapat hadir, serta dapat membantu pihak berperkara yang tidak terlalu paham mengenai istilah hukum.
Menembus Tanggung Jawab Terbatas Direksi Dalam Kepailitan Perseroan
Penelitian ini bertujuan menganalisis batas dan kriteria pertanggungjawaban pribadi direksi dalam kepailitan perseroan serta menguji penerapan prinsip tanggung jawab terbatas dalam konteks pelanggaran kewenangan, kelalaian, dan perbuatan melawan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, termasuk pendekatan komparatif terhadap rezim tanggung jawab direksi pada masa mendekati insolvensi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan parameter konseptual yang lebih sistematis mengenai kondisi penembusan tabir badan hukum, khususnya ketika terjadi pelanggaran fiduciary duty, tindakan ultra vires, dan penyalahgunaan struktur perseroan yang merugikan kreditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pribadi direksi, namun tanggung jawab dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian yang memiliki hubungan kausal dengan kerugian perseroan. Penerapan doktrin piercing the corporate veil harus dilakukan secara proporsional dan berbasis pembuktian ketat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan badan hukum dan kepastian hukum bagi kreditor. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar pembuktian yang konsisten dalam praktik peradilan guna menciptakan sistem pertanggungjawaban yang adil dan akuntabel.
Tanggung Jawab Direksi; Kepailitan Perseroan; Piercing the Corporate Veil; Kelalaian; Insolvensi.
Menakar Kepatuhan Hukum Humaniter: Analisis Prinsip Distinction Dan Proportionality Konflik Israel Palestin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip distinction dan prinsip proportionality dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, di mana data dianalisis secara preskriptif untuk menilai kesesuaian tindakan di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada pelaksanaan kedua prinsip tersebut dalam dinamika konflik bersenjata yang melibatkan penduduk sipil dan objek sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip distinction belum berjalan optimal, ditandai dengan sulitnya memisahkan antara kombatan dan warga sipil. Selain itu, prinsip proportionality belum berjalan optimal, karena serangan militer yang dilakukan kerap menimbulkan kerusakan kolateral yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Kesimpulannya, pelaksanaan terhadap kedua prinsip ini tidak terlaksana karena lemahnya kepatuhan para pihak terhadap standar kemanusiaan internasional. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya penguatan komitmen para pihak dalam mengutamakan perlindungan penduduk sipil pada setiap fase operasi militer.
Prinsip Distinction, Prinsip Proportionality, Israel-Palestina.
Aborsi Berujung Maut, Pemidanaan Dipertanyakan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan menelaah Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar sebagai objek kajian. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian penerapan norma pidana serta pertimbangan hukum hakim berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Makassar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif, namun tetap diperlukan konsistensi penerapan norma agar pemidanaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak hidup.
Aborsi; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Hakim
Ketika Rumah Tak Lagi Aman: Analisis Sosio-Yuridis Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidrap
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum korban tindak pidana KDRT di Kabupaten Sidrap. (2) Mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana KDRT di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris yaitu penelititian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana hukum yang ada diterapkan serta bagaimana hukum tersebut mengatur tindakan pemalsuan identitas, dan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum korban KDRT sesuai dengan UU PKDRT memberikan perlindungan kepada korban fisik, psikis, dan hukum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala yang disebabkan oleh pendekatan kekeluargaan, rendahnya pemahaman dari pihak korban, serta rendahnya kepekaan aparat hukum terhadap aspek kemanusiaan.(2) Penanggulangan KDRT melibatkan berbagai pihak dan strategi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum, serta pemulihan dan pendampingan bagi korban. Pemerintah daerah, lemabaga swadaya masyarakat, dan masyarakat berperan aktif dalam upaya ini. Rekomendasi penelitian: (1) Korban perlu lebih sadar akan hak hukumnya dan didukung dengan pendidikan serta pendampingan psikologis agar berani melapor. Aparat penegak hukum, terutama polisi, harus diperkuat melalui pelatihan agar lebih peka terhadap kemanusiaan dan trauma korban serta mengutamakan keadilan hukum daripada penyelesaian kekeluargaan. (2) Pemerintah dan aparat hukum seharusnya menangani KDRT secara komprehensif dengan menindak pelaku dan memprioritaskan pemulihan psikologis korban melalui pemulihan dan pendampingan. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang aktif diperlukan untuk meningkatkan empati, memahami trauma korban, dan menghindari penyelesaian kekeluargaan yang merugikan korban
Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, KDRT.
Di Balik Status Anak: Kritik terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual
This study aims to examine the legal considerations of judges in rendering decisions against children as perpetrators of sexual harassment and to analyze the criminal liability imposed on children in such cases. This research employs a normative legal research method with a literature study as the data collection technique. The legal materials obtained are then analyzed and described descriptively to derive the meaning of legal rules used as references in resolving legal issues. The results of the study indicate that in cases of sexual harassment involving children, judicial considerations balance the protection of the rights of the child perpetrator with the judge's goal of facilitating the child’s rehabilitation while ensuring that the child victim receives adequate protection. Criminal liability for child perpetrators prioritizes recovery and rehabilitation over harsh punishment, with sanctions focused on helping the child reform their behavior. The study recommends that judges, in sentencing child offenders, should base their decisions on considerations that provide benefits for the child, as children represent the future of the nation. Law enforcement officials are also encouraged to conduct educational and outreach efforts in the community regarding the issue of child sexual harassment, in order to reduce the incidence of such crimes
Judicial Consideration, Criminal Act, Child Sexual Harassment
Main Hakim Sendiri atau Keadilan Jalanan? Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Pengeroyokan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dan mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelaku pengeroyokan dalam konteks tindakan main hakim sendiri. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum juga diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga analisis referensi buku dan jurnal serta analisis kasus khususnya yang ada di internet dan buku literatur dan Undang-Undang serta studi terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu kekerasan bersama secara terang-terangan, sehingga para terdakwa dijatuhi pidana empat tahun penjara. Namun, menurut penulis, penerapan Pasal tersebut belum sebanding dengan beratnya perbuatan yang dilakukan secara terencana, menggunakan alat berbahaya, dan berdampak trauma bagi korban. Oleh karena itu, Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP seharusnya lebih tepat diterapkan guna mencerminkan keadilan substantif dan mencegah praktik main hakim sendiri di masyarakat. Akibat hukumnya berupa pidana penjara tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sah dan sekaligus penolakan terhadap praktik main hakim sendiri dalam masyarakat. agar aparat penegak hukum diharapkan lebih teliti dalam menangani kasus pengeroyokan yang mengandung unsur main hakim sendiri. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada visum atau luka fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan niat pelaku, cara kekerasan dilakukan, serta dampaknya bagi korban agar penegakan hukum benar-benar mencerminkan keadilan.
Main Hakim Sendiri, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pengeroyokan.
Efektivitas Pencegahan Kepolisian Terhadap Tawuran Antar Pelajar di Kota Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tawuran antar pelajar di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, studi ini mengolah data lapangan berupa fakta dan angka untuk memberikan gambaran komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar pelajar di Kota Makassar diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk penanaman nilai-nilai dan norma positif kepada masyarakat melalui pesan-pesan keamanan dan ketertiban, serta penyuluhan hukum di tingkat komunitas. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tawuran antar pelajar meliputi aspek ekonomi, pendidikan, lingkungan, ketersinggungan, dan dendam. Disarankan agar praktisi hukum dan institusi pendidikan secara dini menekankan orientasi pelajar sebagai agen perubahan yang mampu menyikapi persoalan secara positif, sehingga kesadaran hukum yang meningkat dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam masyarakat.
ncegahan, Kepolisian, Tawuran antar Pelajar.
Aman di Layar, Rawan di Jalan: Kritik Penanganan Pelecehan Seksual Transportasi Online
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana pelecehan seksual oleh aparat penegak hukum terhadap kasus yang terjadi di transportasi online di Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), lembaga bantuan hukum, serta pihak terkait lainnya, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, namun secara substantif belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pelaporan, kesulitan pembuktian akibat minimnya saksi dan alat bukti, lamanya proses penanganan, serta faktor psikologis korban seperti rasa takut, malu, dan khawatir yang mempengaruhi keberlanjutan perkara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan korban serta peningkatan efektivitas penanganan perkara melalui kerja sama antar pihak terkait. Berdasarkan temuan tersebut, ini merekomendasikan penguatan perlindungan korban, peninggkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi kerja sama dengan perusahaan transportasi online. Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya kajian efektivitas penegakan hukum dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual berbasis layanan digital (transportasi online) Abstract: This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement officials' handling of sexual harassment cases in online transportation in Makassar City, as well as to identify factors influencing their effectiveness. This study employed an empirical legal research method with a sociological approach. The research location was Makassar City, with data collected through interviews with police officers from the Women and Children Protection Unit (PPA), legal aid institutions, and other relevant parties. This data was supported by secondary data in the form of laws and official documents. The data were analyzed qualitatively. The results indicate that while the procedural handling of sexual harassment in online transportation has been carried out in accordance with the provisions of criminal procedure law, substantively, it has not been optimal. This is influenced by low reporting rates, difficulties in establishing proof due to a lack of witnesses and evidence, lengthy processing times, and psychological factors such as fear, shame, and anxiety among victims, which influence the progress of the case. Therefore, strengthening victim protection and increasing the effectiveness of case handling through collaboration between relevant parties is necessary. Based on these findings, this study recommends strengthening victim protection, increasing the capacity of law enforcement officers, and optimizing collaboration with online transportation companies. This research is expected to enrich studies on the effectiveness of law enforcement in the context of digital service-based sexual harassment crimes (online transportation).
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Gagal Bantai Pemerasan Digital? Tinjauan Hukum Kritis
Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik atau dunia digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemberantasan tindak pidana pemerasan di dunia digital serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku pemerasan digital melalui ketentuan yang mengatur larangan distribusi atau transmisi informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan atau pengancaman. Ketentuan ini menjadi lex specialis terhadap pengaturan pemerasan dalam KUHP apabila dilakukan melalui media elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan digital dikenakan pada setiap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur delik dlama pasal tersebut, dengan demikian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindak pidana pemerasan berbasis teknologi. Abstract: The development of information and communication technology has brought significant changes to society, including the emergence of various forms of cybercrime. One form of crime that has rapidly developed is the crime of extortion carried out through electronic media or the digital world. This study aims to analyze the legal review of the information and electronic transactions law in combating the crime of extortion in the digital world and to analyze the form of criminal liability imposed on perpetrators of digital extortion. This research is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the Information and Electronic Transactions Law has provided a clear legal basis for prosecuting perpetrators of digital extortion through provisions that regulate the prohibition of distributing or transmitting electronic information containing elements of extortion or threats. These provisions serve as lex specialis to the regulation of extortion in the Criminal Code when the act is committed through electronic media. Criminal liability for perpetrators of digital extortion is imposed on any person who is proven to have fulfilled the elements of the offense stipulated in the article. Therefore, the Information and Electronic Transactions Law plays an important role in providing legal protection to the public from technology-based extortion crimes.
Efektivitas UU KDRT dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi terhadap dampak hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengatur empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan sanksi pidana yang tegas. Data Polrestabes Makassar mencatat 787 kasus pada tahun 2024 dan 763 kasus pada tahun 2025 dengan kekerasan fisik sebagai jenis yang paling banyak dilaporkan. Optimalisasi penegakan hukum telah berjalan melalui peningkatan profesionalisme penyidik, koordinasi lintas lembaga, dan penerapan pendekatan perlindungan korban. Perlu kiranya aparat penegak hukum khususnya Unit PPA untuk meningkatkan kapasitas dan sensitivitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan perspektif korban dalam penanganan perkara, serta optimalisasi penggunaan alat bukti khususnya untuk pembuktian kekerasan psikis dan seksual; Perlunya intensifikasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara menyeluruh kepada masyarakat melalui berbagai media, lembaga pendidikan, dan program pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong keberanian korban untuk melapor tanpa rasa takut atau tekanan sosial. Kata Kunci : Optimalisasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana, Perlindungan Korban. Abstract: This research aims to: (1) To identify and analyze the regulation of domestic violence crimes according to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence; (2) To identify and analyze the optimization of the legal impact of domestic violence crimes after the enactment of Law No. 23 of 2004 in the jurisdiction of Makassar Metropolitan Police. The research findings show that Law No. 23 of 2004 has provided a clear legal basis in regulating four forms of domestic violence with strict criminal sanctions. Makassar Metropolitan Police data recorded 787 cases in 2024 and 763 cases in 2025 with physical violence as the most reported type. Optimization of law enforcement has been implemented through increased investigator professionalism, inter-agency coordination, and implementation of victim protection approaches. It is necessary for law enforcement officers, especially the Women and Children Protection Unit, to increase investigator capacity and sensitivity through continuous training, strengthening victim perspectives in case handling, and optimizing the use of evidence especially for proving psychological and sexual violence; It is necessary to intensify the socialization of Law No. 23 of 2004 comprehensively to the public through various media, educational institutions, and local government programs to increase legal awareness and encourage victims of to report without fear or social pressure.
Tidak Takut Mati di Jalan Ir. Sutami Kota Makassar
Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan berkendara melawan arah di Kota Makassar, khususnya pada ruas Jalan Ir. Sutami, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian dilakukan melalui pendekatan lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran berkendara melawan arah di wilayah tersebut masih belum berjalan secara efektif. Kondisi ini terlihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya penindakan dan sosialisasi. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, baik yang berasal dari aspek penegak hukum, sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, maupun kondisi lingkungan lalu lintas di sekitar Jalan Ir. Sutami. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, optimalisasi sarana lalu lintas, serta penguatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Abstract: This study employs an empirical legal research method aimed at analyzing and explaining the effectiveness of law enforcement against violations of the prohibition of driving against traffic flow in Makassar City, particularly on Ir. Sutami Street, as well as identifying the factors influencing its implementation. The research was conducted through a field approach using data collection techniques in the form of interviews, observations, and literature studies, which were then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that law enforcement against driving against traffic violations in the area has not been effective. This condition is reflected in the persistently high number of violations committed by road users despite various enforcement actions and public outreach efforts carried out by the police. The ineffectiveness is influenced by several supporting and inhibiting factors, including aspects related to law enforcement officers, traffic facilities and infrastructure, the level of public legal awareness, and the traffic environment conditions surrounding Ir. Sutami Street. Therefore, increased supervision, optimization of traffic facilities, and strengthening public legal education and awareness are necessary to support the creation of traffic order and road safety.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika yang Mengalami Gangguan Kejiwaan: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Permasalahan yang diangkat berfokus pada ketidakkonsistenan penerapan hukum dalam perkara narkotika ketika pelaku memiliki gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendekatan hakim, di mana sebagian hakim menerapkan ketentuan Pasal 44 KUHP dengan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sedangkan sebagian lainnya tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat bukti gangguan kejiwaan. Selain itu, penerapan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika belum optimal, sehingga pendekatan yang digunakan masih cenderung represif.
Analisis Terhadap Harta Waris Gono Gini Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) di Indonesia. Perkawinan tidak tercatat sah menurut agama, namun tidak memiliki pengakuan administratif negara sehingga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak atas harta bersama dan hak waris bagi pasangan maupun anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama yang dapat dibagi kepada pasangan atau ahli waris. Namun dalam hukum positif Indonesia, tanpa pencatatan perkawinan, hak atas harta gono-gini dan waris sulit dibuktikan di pengadilan. Rekomendasi penelitian dari hasil kajian mengenai harta waris gono gini dalam perkawinan yang tidak tercatat diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme pembuktian kepemilikan harta bersama dalam perkawinan yang tidak tercatat, khususnya terkait dengan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian dengan melakukan perbandingan antara ketentuan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif di Indonesia dalam mengatur pembagian harta gono gini dan harta waris pada perkawinan yang tidak tercatat.
Ilusi Perdamaian di Ruang Sidang: Kegagalan Mediasi Sebagai Katasiator Pengabaian Hak Ekonomi Pasca-Perceraian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum pemberian nafkah pasca perceraian sebagai akibat gagalnya proses mediasi, yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak berdasarkan hukum perdata Islam di Pengadilan Agama Barru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fenomena meningkatnya perceraian yang disertai kegagalan mediasi menjadi latar belakang penelitian ini, karena berpotensi menimbulkan sengketa pemenuhan hak nafkah yang merugikan mantan istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Barru dengan melibatkan hakim, panitera, serta sekretaris sebagai responden, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis dampak spesifik dari kegagalan mediasi terhadap pergeseran mekanisme penetapan nafkah, dari negosiasi para pihak menjadi adjudikasi oleh hakim, yang mempengaruhi optimalitas hasil penetapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian nafkah di Pengadilan Agama Barru dipengaruhi oleh empat faktor dominan, yaitu faktor yuridis, sosio- ekonomi, kultural, dan prosedural. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa harmonisasi antara ketentuan hukum, kondisi sosial, dan efektivitas mediasi sangat krusial untuk menjamin keadilan bagi pihak yang terdampak perceraian. Lemahnya penegakan putusan dan ketiadaan standar perhitungan yang baku menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak tersebut. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas proses mediasi melalui pelatihan mediator, penguatan koordinasi antarpihak terkait, serta peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak nafkah pasca perceraian guna mencegah sengketa yang berkepanjangan.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Diri Orang Lain Tanpa Izin Melalui Aplikasi Gemini Di Media Sosial Tiktok
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan dalam penyalahgunaan identitas diri orang tanpa izin melalui aplikasi Gemini AI di media sosial dengan menyoroti kasus-kasus yang muncul di platorm TikTok. serta menganalisis pertanggung jawaban yang diberikan bagi pihak yang menyalagunakan identitas orang tanpa izin melalui AI di media sosial berasarkan pada pasal perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus atau substansi hukum, asas hukum, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan identitas melalui teknologi Artificial Intelligence dapat dilakukan melalui upaya Preventif yang diwujudkan melalui pengaturan perundang-undangan dan upaya Represif dilakukan penegakan hukum seperti tuntutan biaya dan pidana penjara.Pertanggung jawaban ganti kerugian kepada korban yang telah mengalami kerugian seperti tekanan psikologis, kerusakan reputasi dan pencemaran nama baik yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Sebagai rekomendasi yaitu pemerintah harus memberikan penguatan regulasi yang lebih spesifik seperti adanya Undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan Artificial Intelligence serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas melalui Gemini (AI) tanpa izin di media sosial.
Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan Identitas, Artificial Intelligence (Gemini), Media Sosial.
Hilangnya Hak Milik Tanah Akibat Perubahan Kewarganegaraan dalam Perkawinan Campuran
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum harta bersama dalam perkawinan campuran serta akibat hukum perubahan status kewarganegaraan terhadap kedudukan harta bersama dengan pendekatan perbandingan terhadap sistem hukum Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani akibat perubahan status kewarganegaraan terhadap harta bersama, yang belum banyak dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama di Indonesia menganut sistem harta bersama otomatis yang menyebabkan pihak WNA turut dianggap memiliki hak atas tanah, sehingga perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting yang kini dapat dibuat selama perkawinan berdasarkan perkembangan hukum terbaru. Perubahan status kewarganegaraan mengakibatkan kewajiban pelepasan hak milik atas tanah dalam jangka waktu tertentu, dengan penyelesaian konflik norma melalui pendekatan asas nasionalitas, asas personal, asas tempat perkawinan, dan asas tempat benda berada. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia tidak memiliki kewajiban pelepasan hak milik secara otomatis, pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip kontribusi, dan perubahan status kewarganegaraan tidak menghapus hak kepemilikan properti yang telah dimiliki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia serta pembelajaran dari sistem Malaysia untuk menciptakan kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran.
Kedudukan Harta Bersama; Perkawinan Campuran; Status Kewarganegaraan
Analisis Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut perspektif KHI Metode Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan dalam Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hak bagi pelaku perkawinan siri yang melakukan pencatatan melalui mekanismen hukum yang berlaku. Hasil Penelitian Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan siri dalam perspektif KHI normatif belum memberikan perlindungan hukum yang utuh sebelum dilakukannya itsbat nikah. Adabnya kepastian hukum melalui pencatatan untuk meminimalisir mudharat (kerugian) bagi perempuan dan keturunan.
Hak, Anak, Perkawinan Siri, Kompilasi Hukum Islam
Tinjauan Yuridis Mengenai Adopsi Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ( Studi Di Kota Makassar )
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan adopsi anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar. Adopsi merupakan salah satu upaya untuk menjamin pemenuhan hak anak, khususnya hak untuk diasuh, mendapatkan perlindungan, dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang layak. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan terkait prosedur adopsi, legalitas, dan perlindungan hukum terhadap anak angkat maupun orang tua angkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal, melalui pengumpulan data primer dari wawancara dengan Dinas Sosial, lembaga pengasuhan anak, dan pihak terkait, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adopsi di Kota Makassar pada umumnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah, keterbatasan pengawasan terhadap lembaga pengasuhan, serta masih adanya praktik adopsi non-prosedural. Saran pada penelitian ini bahwa diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, pengawasan yang lebih ketat, dan penguatan koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan adopsi dapat berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Adopsi Anak, Perlindungan Anak, Tinjauan Yuridis, Kota Makassar.