Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5, No. 1 (Maret 2024) 62 – 80 e-ISSN: 2776-5741 Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia Furqan Razak, Farah Syah Reza, Imran Eka Saputra Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Ω Correspondent Email : bmfurqanrzak0279@gmail.com Abstract: This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the UUD NRI 1945, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the UUD NRI 1945 and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs. Keywords: Triumvirat; State Institution; Constitution; Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengkaji hubungan triumvirat menteri sebagai pelaksana tugas presiden dalam sistem Kementerian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam amandemen ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 8 ayat (3) yang mengatur aturan lebih rinci dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Kemudian yang menjadi alasan mengapa pelaksana tugas kepresiden adalah Menteri Triumvirat, karena mereka dianggap memahami seluk beluk urusan pemerintahan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Penulis yaitu Presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat aturan turunan pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan perlu dilakukan suatu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Kata Kunci: Triumvirat; Lembaga Negara; Konstitusi; 62 PENDAHULUAN Menteri-menteri pada dasarnya merupakan kepala pemerintahan yang dimaksud arti sebenarnya pada bidang tertentu dengan tanggungjawabnya masing-masing. Menteri yang selanjutnya memutuskan kebijakan politik pemerintahan maupun koordinasi pada pemerintahan Negara. Bukan menteri ataupun kementerian Negara, sistem ketatanegaraan Indonesia mengetahui terdapat tiga jabatan menteri yang diartika sebagai menteri triumvirat. Ketiga jabatan Menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai kedudukan menteri triumvirat ini diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewjibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.” Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dilihat bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Menteri Triumvirat) memiliki tempat yang khusus di dalam UUD NRI 1945. Kedudukan Menteri Triumvirat termaktub di dalam UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) mempunyai peranan yang begitu diperlukan. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 menerangkan yaitu Menteri Triumvirat dapat mengambil peran selaku pelaksana tugas kepresidenan sedangkan saat Presiden dan Wakil Presiden secara bersamasama mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya. Sejak disahkannya Perubahan keempat UUD NRI 1945 pada rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-6 tanggal 10 Agustus 2002, Presiden dan Wakil Presiden belum pernah secara bersama-sama berhalangan baik karena mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya. Hal tersebut membuat UUD NRI 1945 Pasal 8 Ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara belum pernah terlihat implementasinya atau penerapannya sampai dengan saat ini. Sebelum disahkannya pengubahan keempat UUD NRI 1945, sejarah ketatanegaraan Indonesia sempat mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara bersamaan terjadi ketika serangan Agresi Militer Belanda yang Kedua, yaitu tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta.1 Pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman bahwa Presiden Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945 tidak secara langsung menjadi kepala eksekutif yang sesungguhnya. Meskipun kekuasaan pemerintahan Negara (executive power) secara tegas di tempatkan pada Presiden dalam UUD NRI 1945, walaupun seperti itu menurut Ismail Suny, Presiden Indonesia bukan selaku kepala eksekutif dan pemimpin yang sebenarnya dari eksekutif sama dengan di Amerika serikat. Pengukuhan menteri-menteri dilaksanakan oleh Presiden mulai dari awal memperoleh mandat MPR Pada Sidang U5mum MPR sampai pada periode jabatan usai. Pemberhentian menteri-menteri oleh Presiden bisa dilaksanakan selama masa jabatannya tersebut. Segala aktivitas tersebut pada prakteknya mampu dilaksanakan dengan secara tertutup tidak memerlukan nasihat, memperoleh pendapat serta mempertanggung jawabkan. Sesaat setelah Sukarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, pada tanggal 19 Desember 1948, disaat Agresi Militer Belanda ke-II, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh para pimpinan pemerintahan saat itu (setingkat menteri, dan sebagainya), dimana Syafruddin Prawiranegara yang diberikan mandat untuk memegang kekuasaan PDRI. 1 Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar. (2015). Pembentukan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948- 1949 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Jurnal. Al-Mazahib. Volume 3. Universitas Islam Indonesia. Hlm. 161. Dalam historis, suatu keadaan fenomenal dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat adalah dilantikanya Wakil Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman di dalam Pesawat. Keadaan ini dilaksanakan karena Hal itu dilakukan Presiden Franklin D. Roosevelt terkena penyakit stroke, lalu meninggal saat 12 April tahun 1945. Pada saat meninggalnya Presiden Franklin, saat detik itulah dilaksanakan sumpah kepada Harry S. Truman, selaku Presiden yang dilakukan dalam pesawat penerbangan. Selain Amerika Serikat, Presiden Brazil Trancredo Neves saat meninggal dunia karena penyakit keras sebelum dilantik selaku Presiden akhirnya digantikan secara langsung oleh Jose Sarney sebagai Presiden Brazil.2 Berbagai keadaan fenomenal ketatanegaraan ada ialah bentuk historis yang membagikan catatan dan panduan yang artinya untuk konsep ketatanegaraan sekarang, ialah agar terhindar dari terdapat kekosongan atau kevakuman kekuasaan. Sangat berbahaya, apabila kekosongan kekuasaan terjadi, sehingga situasi darurat dapat timbul secara langsung, kudeta dari kelompok kekuatan, terdapat pengisi jabatan dengan cara inkonsitusional, sehingga belum bekerjanya kepemerintahan. Terdapat besar masalah yang ada, apabila ada pemberhentian. Oleh karenanya, konstitusi selaku konsep ketatanegaraan. Berbagai keadaan fonemena ketatanegaraan itu, ialah bagian dalam sejarah dunia pada dasarnya, terkhusus pada Indonesia. Keadaan ini hadir, membagikan kontribusi ketatanegaraan disaat ini.3 Setelah pengesahan Pengubahan Keempat UUD NRI 1945, peraturan di bawah UUD NRI 1945 belum adanya pengaturan seperti apa mekanisme Menteri Triumvirat yang memiliki peran selaku penyelenggara kewajiban kepresidenan sementara dengan bersama-sama pelaksana. Belum adanya pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme Menteri Triumvirat yang memiliki peranan selaku penyelenggara kewajiban kepresidenan sementara secara bersama-sama dapat mempunyai potensi 2 Syafri Hariansah dan Anna Erliyana. (2018). Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2. Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 334. 3 Febriansyah Ramadhan Sirajuddin. (2019). Media Aspirasi Konstitusi. Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarka Teori Bernegara. Jurnal Majelis. Hlm. 130 mengakibatkan banyak kesempatan terburuk yang mampu terjadi dan Indonesia belum bersiap menghadapinya. Menarik untuk dicari tahu tentang bagaimanakah hubugan antara menteri triumvirat dalam tata kementerian Negara, dan bagaimanakah kedudukan menteri triumvirat dalam sistem ketatanegraan Republik Indonesia. Kemudian manfaat penelitian ini yaitu, secara teoritis penelitian ini diharap mampu memberikan tambahan referensi peneliti maupun pembaca selaku pengembangan hukum di Indonesia relevan dengan eksistensi menteri triumvirat dalam tata kementerian Negara dan secara praktis penelitian ini diharap mampu memberi Gambaran mengenai pemerintahan untuk mengantisipasi keadaan yang memungkinkan terjadinya kekosongan pemerintahan dimasa sekarang dan ke depannya. METODE Tipe penelitian dipergunakan pada penelitian ini ialah hukum normatif ataupun doktrinal, yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber sekunder ataupun penelitian kepustakaan, yakni penelitian pada data sekunder.4 Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum dikerjakan secara menganalisis bahan Pustaka ataupun data sekunder terus menerus, bisa dikatakan penelitian hukum normatif dan penelitianhukum kepustakaan.5 Maka dari itu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan dilaksanakan pada pendekatan dengan norma ataupun lembaga hukum, asas hukum, teori hukum, dalil hukum serta perbandingan hukum.6 HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Telah dijelaskan bahwa, kedudukan menteri triumvirat ditegaskan dengan cara konstitusional pada Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni "Jika Presiden dan Wakil Presiden 4 Said Sampara, dkk. (2017). Metode Penelitian Hukum. Edisi Revisi Cetakan II. Makassar Kretakupa. Hlm. 44. 5 Nurul Qamar, dkk. (2017). Metode Penelitiam Hukum. Cetakan Pertama. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm. 49. 6 Syahruddin Nawi dan M.A. Rahman Syahruddin. (2021). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Cetakan 6, Makassar: Kretakupa Print. Hlm. 7. mangkat, berhenti, diberhentikan, ataupun tidak mampu melaksanakan tugasnya disaat menjabat dengan cara bersamaan, penyelenggaraan kewajiban kepresidenan yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dengan bersamaan. Paling lambat 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan sidang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan diusungkan dari partai politik ataupun penggabungan partaipolitik pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya mendapat suarapaling banyak pertama ataupun kedua pada pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatan". Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ini mengandung ketentuan sebagai berikut: Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Lowong. Pelaksana tugas sementara kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Masa pelaksana tugas sementara kepresidenan tiga puluh hari Ada empat hal yang menjadi dasar pelaksana tugas semen- tara kepresidenan yaitu; mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak perta- ma dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya. Sistem yang dipakai ialah sistem pemilihan tidak langsung, yaitu pemilihan oleh suatu badan yaitu MPR. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, hal ini berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan kedua langsung oleh rakyat.7 Penyebutan ketiga menteri triumvirat awalnya ada pada ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 mengenai situasi Presiden dan/atau 7 Dian Aries Mujiburohman. (2012). Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 Yogyakarta: Intan Media. Hlm. 128. Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Menurut ketetapan itu, ada dua pertimbangan yang menghasilkan ketentuan MPR Nomor VII/MPR/1973, yakni: Bahwa manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untuk sementara waktu; Bahwa keadaan yang sedemikian itu bila menyangkut diri Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai akibat dan pengaruh Nasional yang luas serta dalam, maka haruslah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pasal 5 Tap MPR No. VII/MPR/1973 mengatur ketentuan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu: Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masajabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya. Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menterimenteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri- menteri yang bersangakutan. Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan seharihari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya. Terdapat ketetapan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 dimaksud untuk jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, di berhentikan, ataupun belum bisa melaksanakan tugasnya pada saat jabatan dengan cara bersama, sudah terdapat penelesaian konstitusi ditetapkan pada UUDNRI 1945, yakni penyelenggaraan kewajiban presiden ialah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dengan cara bersamaan. Setelah terdapat ketetapan yang dinginkan tersebut diharap tidak mengakibatkan kesulitan ketatanegaraan yang berkepanjangan.8 Bukan hanya ketetapan itu. Paasal 8 ayat (3) juga mempertegas, yakni yang memegang jabatan ketiga menteri itu memiliki ketetapan konstitusi yang berbeda disbanding dengan menteri lainnya. Apabila adanya kosongnya jabatan Presiden ataupun Wakil Presiden secara bersama, keduanya dengan cara bersamaan mendapatkan kewenangan konstitusional dalam bekerja selaku penyelenggara kewajiban kepresidenan berdasarkan UUD NRI 1945. Berarti, pada segala hal yang terkait pada UUD NRI 1945 itu, sehingga yang memegang jabatan ketiga menteri itu memiliki tempat lebih diperlukan, bukan hanya itu sangat penting dibanding Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, pada situasi jelas biasanyaa terlihat cukup tua dibanding ketiga menteri-menteri itu.9 Terkait dengan kedudukan Menteri Triumvirat tersebut, kedudukan Menteri Triumvirat baru diatur dalam tingkat konstitusi, belum dalam peraturan perundangan-undangan dibawahnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (baca Kementerian Negara 2008), dan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014, hanya mengatur tentang nomenklatur kementerian dan tidak sekalipun menyingung tentang kedudukan menteri triumvirat.10 8 Triwulan Tutik. (2017). Op. Cit. hlm. 192. 9 Jimly Asshiddiqie. (2006). Op. Cit. Hlm. 150. 10 Titik Triwulan Tutik. (2020). Op. Cit. Hlm. 279-280. Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Kata triumvirat, pada tatanan Negara Indonesia menjadi subjek perundingan pada tahun 2000 pada masa kepemimpinan Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Kata kata serupa kembalimuncul dalam RUU Presiden yang akan diberikan DPR. Pada RUU itu dibahas, apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat hadir, maka ketua MPR, Ketua DPR, dan ketua mahkama agung berhak bertindak sebagai presiden.11 Pada sejarahnya "triumvirat" awalnya ada dimasa awal orde baru diantar bulan maret sampai juni tahun 1966. Saat keadaan itu, Surat Perintah Sebelas Maret ataupun Supersemar secara politik awal ditetapkan, yakni buah pikiran mengenai dibutuhkan kepemimpinan dengan cara kolektif dengan bekerja sama untuk mendapatkan dukungan masyarakat didalam negeri dan diluar negeri.12 Pada kepemimpinan kolektif tersebut selanjutnya dilaksanakan pada Soeharto selaku pemegang mandat pada Supersemar, yang mempunyai peranan dalam penjagaan kestabilan dan kedisiplinan keamanan nasional. Di lain sisi adanya Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang memberikan amanat dalam penyelesaian permasalahan memulihkan dan kestabilan ekonomi nasional. Yang terakhir Adam Malik, yang berkewajiban membalikkan akidah antarnegara yakni Indonesia bukan selaku faktor kesetimbangan diarea Asia Tenggara.13 Berkenaan dengan hal di atas, baik secara implisit maupun eksplisit, peraturan undang-undang keadaan darurat (states emergency law) di atas merupakan generasi pertama yang kemudian telah diadopsi pula sebagai generasi kedua ke dalam bentuk ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 (tanggal 2 Maret 1973) seperti tertera dalam pasal 5 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:14 Selanjutnya, terjadi lagi proses regenerasi ketiga, yang diadopsi ke dalam amandemen keempat konstitusi UUD 1945, sebagaimana tertera dalam Pasal 8 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut: 11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid. Hlm 205. “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.” Dengan demikian, ketiga generasi aturan hukum tersebut di atas, baik langsung atau tidak langsung, telah memberikan makna bahwa penggunaan asas Triumvirat (tiga serangkai) ini terlegitimasi secara legal, termasuk menguatkan ketetapan pasal 12, jo, Pasal 22 ayat(1), UUD 1945 untuk memosisikan Presiden dalam alternatif tunggal apabila terjadi kekacauan atau huru-hara yang menjadi dilematis terhadap kedudukannya atau membahayakan situasi negara. Dengan demikian, presiden dapat melakukan peluang pasal-pasal tersebut sebagai alasan pembenar (legimate) untuk keselamatan dan pengamanan kedudukan presiden secara objektif.15 Relevansi logis ini dapat dipertanggungjawabkan secara sosio yuridis, tanpa perlu meminta persetujuan MPR karena sifatnya yang absolute objective right bersamaan dengan extraprivileges value. Oleh karena itu, dengan menggunakan alasan pembenar pengamanan situasi darurat negara, presiden dapat saja mengeluarkan mandat atau surat perintah atau apa pun yang namanya seperti dekrit dan sejenisnya karena sifatnya yang socio relative itu. Perbandingan UUD 1945 Naskah Asli Dan Hasil Amandemen Di zaman reformasi, sketsa Menteri tiga serangkai ialah keadaan terbaru pada sistim pemerintah presidensial. Amandemen UUD 1945 diwaktu itu, bisa dinyatakan selaku penyaringan presidensial dindonesia. Keadaan badan legislatif yang dominan di era orde lama serta baru, jadi Pemberitahuan khusus kepada kedua belah pihak yang termasuk pada transaksi. Logika pertama pada sistim presidensial, ialah terbentuk pemerintah yang 15 Ibid. Hlm 206. bertahan. Pertahanan ini tentunya perlu diciptakan pada kecepatan kepemimpinan peningkatan kecepatan lengsernya Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, ataupun belum bisa melaksanakan tugasnya.16 Dalam amandemen ketiga UUD 1945, diatur ketentuan yang cukup kompleks apabila Presiden dan wakil Presiden sekaligus meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan ataupun belum mampu menjalankan keharusannya. Model ini dijelaskan pada pasal 8 yang apabila diperbandingkan pada UUD 1945 paragraf asli, mempunyai pembeda yang sangat kompleks. Perbandingan Ketentuan Pasal 8 UUD Naskah Asli dan UUD 1945 Hasil Amandemen Pasal 8 UUD 1945 Naskah Asli: “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.” Pasal 8 UUD 1945 Hasil Amandemen: Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon 16 Febriansyah Ramadhan Sirajuddin. (2019). Jurnal Majelis, Edisi 12. Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Masa Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Bersamaan. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Hlm. 148. Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Hubungan Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Kementerian Negara Republik Indonesia Dalam konsep Triumvirat kekuasaan pemerintahan dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. Setiap lembaga dibentuk harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai legitimasi yang mana mempunyai kekuatan hukum mengikat, perintah untuk menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas Kepresidenan juga sebagaimana perintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.17 Hal tersebut merupakan pembagian dari tugas-tugas Presiden yang dibagi kepada menteri-menteri, sehingga wajar jika menteri-menteri disebut sebagai kepala pemerintahan berdasarkan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan yang diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mejalankan tugastugas Presiden yang dibagi sesuai dengan bidang-bidangnya dimana meneterimenteri tersebut menjalankan kekuasaan yang sangat luas yang mana menangani urusan luar negeri, urusan dalam negeri dan urusan pertahanan secara umum yang tidak dimiliki oleh menteri-menteri yang lain. Lembaga-lembaga Negara yang ada di Indonesia ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Tujuan diadakannya lembaga-lembaga Negara yaitu selain untuk melangsungkan fungsi negara dan juga fungsi pemerintahan secara aktual. Oleh karena itu, dalam melangsungkan kedua fungsi tersebut maka harus membentuk suatu kesatuan proses yang salingberhubungan satu sama lain. Meskipun kenyataannya setiap lembaga Negara mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda-beda. Namun, secara 17 Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramanan, dkk. (2023). Setara Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4, No 2. Konsep Pengambilan Keputusan Oleh Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan Jika Presiden Dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap. Universitas Bungkarno. Hlm. 58. konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk mewujudkan secara praktis fungsi Negara dan secara ideologis merealisasikan tujuan negara jangka panjang. Secara normatif antar lembaga negara wajib tercipta mekanisme check and balances atau saling mengawasi, mengontrol, mengimbangi kekuasaan atau menghindari dominasi kekuasaan. Antar lembaga negara wajib untuk bekerja sama dan sinergi dalam menjalankan pemerintahan, meskipun antar lembaga negara memiliki Kawasan kekuasaan dan kewenangan sendiri dan berbeda-beda. Adapun sangat penting untuk menerapkan mekanisme check and balances tersebut baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.18 Sedangkan untuk Menteri Triumvirat ini termasuk dalam Kekuasaan Eksekutif sebab Menteri Triumvirat termasuk dalam komponen Kementrian Negara. Dengan adanya mekanisme tersebut memberikan implikasi positif sebab mencegah dominasi salah satu lembaga. Wajib dipisahkan secara tegas kekuasaan antar lembaga negara agar terhindar dari ketimpangan kekuasaan.19 Menurut Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan mengemukakan beberapa alasan mengapa yang menjadi pelaksana tugas Kepresidenan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat), yaitu diantaranya: Ketiga Menteri tersebut membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, mereka memahami (dianggap memahami) seluk-beluk urusan pemerintahan. Menteri luar negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena Menteri inilah yang menjalankan politik luar negeri sehari-hari. Menteri dalam negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah. 18 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Siragih. (1978). Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang- Undang Dasar 1945. Jakarta : Gramedia. Hlm. 157. 19 UU Nurul Huda. (2020). Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 147. Menteri pertahanan masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat ini yang mengendalikan politik pertahanan”. Yang menjadi alasan mengapa pelaksana tugas Kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, MenteriDalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat), karena mereka memahami (dianggap memahami) seluk-beluk urusan pemerintahan.20 Mengenai ketentuan berkenaan dengan, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan Berpendapat, yang melaksanakan tugas keperesidenan tetap dari lingkungan eksekutif, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.21 Sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang di atas, kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat sementara, artinya akan ada pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilih kembali berdasarkan mekanisme yang telah diatur di dalam konstitusi. Tidak dapat dipastikan bahwa akan selalu ada Wakil Presiden yang setiap saat siap untuk menggantikan Presiden apabila jabatan tersebut lowong.22 Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka supaya roda pemerintahan tetap berjalan maka harus ada yang mengisi jabatannya sesuai dengan amanat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri 20 Sri Soemantri. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan. Bandung: Cet. 2, PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 190. 21 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 1 Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Juli 2008 Edisi Revisi, Juli 2010. Hlm. 279-280 22 Syafri Hariansah dan Anna Erliyana. (2018). Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2. Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 337 Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”. Pengaturan tentang Tata cara pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak diatur secara terperinci seperti dihadapan siapa sumpah jabatan diucapkan, kemudian tugas dan wewenang pelaksana tugas kepresiden tersebut sama dengan tugas Presiden dan Wakil Presiden kecuali jika diadakan pembatasan, karena masa jabatanya relatif pendek, dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) ini selama tiga puluh hari, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugaskan oleh UUD untuk menyeleggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.23 Pasal 8 ayat (3) yang menyebutkan: Majelis Permusyawaratan Rakyat menyeleggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan ini penulis sebut dengan Pemilihan Presiden Putaran ketiga dengan syarat Jika Presiden mankat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Sedangkan Pemilihan presiden putaran pertama Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih langsung oleh rakyat yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai pilitik (Pasal 6A ayat (1 dan 2)), Pemilihan Presiden Putaran kedua apabila tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 6A ayat (3). Di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah disebutkan sebagai berikut; “Bahwa Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 23 Dian Aries Mujiburohman. (2012). Op. Cit. Hlm. 128.130. menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan dan bahwa setiap Menteri memimpin kementerian Negara unuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian sudah jelas bahwa kepala Negara sangat memerlukan bantuan para Menteri demi terlaksananya tujuan Negara yang telah diinginkan oleh rakyat, dan dalam urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 4 ayat (2) a yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 5 Ayat (1) yaitu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan Luar Negeri yaitu Memter Luar Negeri, Dalam Negeri yaitu Menteri Dalam Negeri, Pertahanan yang diurus Menteri Pertahanan. Sampai dengan saat ini belum ada aturan turunan dari Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait dengan pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap aturan pelaksanaan belum ada yang memuat tugas-tugas dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalanagn tetap.24 KESIMPULAN DAN SARAN Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan dalam sistem kementerian Negara Republik Indonesia, secara normatif belum ada yang memuat tugas-tugas dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalanagn tetap. Setiap lembaga dibentuk harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai legitimasi yang mana mempunyai kekuatan hukum mengikat, perintah untuk menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan 24 Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramanan, dkk. (2023). Op. Cit. hlm.64. Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas Kepresidenan juga sebagaimana perintah dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian yang menjadi alasan mengapa pelaksana tugas Kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat), karena ketiga Menteri tersebut membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, mereka memahami (dianggap memahami) selukbeluk urusan pemerintahan. Menteri luar negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena Menteri inilah yang menjalankan politik luar negeri sehari-hari. Menteri dalam negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah. Menteri dalam negeri masuk di dalam pelaksana tugas kepresidenan karena pejabat tersebut mengendalikan pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah. Penulis berharap Presiden bersama dewan perwakilan rakyat selaku pemegang kewenangan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU), perlu membuat aturan turunan undang- undang pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur tentang kedudukan menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan secara b%ersama-sama dan perlu dilakukan suatu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dikarenakan dalam regulasi tersebut tidak adanya suatu pasal yang membahas lebih dalam terkait hubungan antara menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan. REFERENSI Moh. Kusnardi dan Bintang R. Siragih. (1978). Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Gramedia. Mohammad Mahfud Mahmodin. (2001). Dasar dan StrukturKetatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.9 Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, & Farah Syah Rezah. (2017). Metode Penelitiam Hukum. (Penyunting: Abd. Kahar Muzakkir & Desain Sampul: Albar Zainal). Cetakan Pertama. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Said Sampara, Laode Husei, Fauziah Basyuni, & Muh. Fachri Said. (2017). Metode Penelitian Hukum. (Lay Out & Desain Cover: Andi Arham bunyamin) Edisi Revisi Cetakan II. Makassar Kretakupa. Sri Soemantri. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan. Bandung: Cet. 2, PT. Remaja Rosdakarya. Syafri Hariansah dan Anna Erliyana. (2018). Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2. Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Syafri Hariansah dan Anna Erliyana. (2018). Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2. Hlm. 162-187. Syahruddin Nawi dan M.A. Rahman Syahruddin. (2021). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Cetakan 6, Makassar: Kretakupa Print. Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 1 Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Juli 2008 Edisi Revisi, Juli 2010. Titik Triwulan Tutik. (2017). Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cimanggis: Prenadamedia Group. Titik Triwulan Tutik. (2017). Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Penyunting Ahli Nunuk Nuswardani, Desain Sampul Irfan Fahmi, Penata Letak Y. Rendy). Edisi Pertama. Cimanggis: Prenadamedia Group. Titik Triwulan Tutik. (2020). Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Volume 10, Nomor 2. Uin Sunam Ampel Surabaya. Hlm. 276-302. Palallo, P. P., & Jannah, M. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak Di Kota Makassar. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 79-93. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.302 Jumza, M. F. N., Ulfah, S., & Liweng, A. D. T. (2023). Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 60-78. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.410 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Dasar Sementara 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nurul Huda. (2020). Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT Refika Aditama. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri. Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nomor 9 Tahum 2022 Tentang Kementerian Pertahanan.