Muhammad Fitrah Ramadan, Imran Eka Saputra, Muhammad Yarif Arifin
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Surel Koresponden:
Sebagai negara demokratis, pelaksanaan pemilu memegang peranan penting sebagai tolak ukur dalam menilai sistem demokrasi, karena memperjuangkan aspirasi dan memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam memilih pemimpin mereka untuk duduk di lembaga legislatif dan struktur pemerintahan lainnya. Pemilu juga menjadi sarana untuk menggantikan otoritas pemerintahan setiap lima tahun, di mana partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat dan kekuasaan politik baik legislatif maupun eksekutif sesuai dengan Konstitusi. Mereka yang terpilih dianggap mempunyai tanggungjawab dan kemampuan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui partai politik.
Untuk mencegah manipulasi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penilaian terhadap kualitas pelaksanaan tahapan tersebut dalam setiap pemilu memerlukan sebuah alat hitung. Alat hitung tersebut harus mengacu pada standar proses pemungutan, penghitungan, dan pentabulasian suara yang bermutu tinggi, sambil memperhatikan legitimasi stakeholder terhadap hasilnya penggunaan alat hitung tersebut dalam perkembangannya mengikuti pula perkembangan teknologi sehingga penggunaan alat hitung pada pemilu di Indonesia menggunakan alat hitung berbasis elektronik.
Penggunaan sirekap dalam pemilu 2024 juga memiliki dampak yang lebih luas dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi dalam konteks demokrasi. Sebagai salah satu negara yang dikenal akan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, adopsi (SIREKAP) dapat menjadi langkah awal yang penting dalam memanfaatkan potensi teknologi untuk memperkuat dan meningkatkan proses demokratisasi. Pengembangan dan implementasi (SIREKAP) juga dapat mendorong pertumbuhan industri teknologi di dalam negeri, menciptakan peluang lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing global Indonesia di bidang teknologi. Dengan demikian, Sirekap bukan hanya memberikan manfaat praktis dalam hal efisiensi dan akurasi pemilu, tetapi juga memberikan dorongan penting bagi inovasi dan kemajuan teknologi dalam membangun masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi semua warga negara.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana jika pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan tidak berjalan secara baik? Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum. Patut untuk diteliti dan sekaligus untuk melihat seperti apa kendala yang mempengaruhi penggunaannya. Atas dasar itu, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan”.
Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan, studi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan hukum (efektivitas hukum), dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, penulis akan melakukan kegiatan penelitian di Lokasi Kota Makassar. Tempat penelitian ini pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan obyektif, yakni berdasarkan kegiatan pra-penelitian, diketahui terdapat sejumlah hambatan dalam penggunaan Sistem Informasi (SIREKAP). Atas dasar itu, sejumlah data dan informasi yang ada akan sangat relevan dengan penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan Teknik purposive sampling, yakni para Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara langsung pernah ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk kemudian menjadi responden/narasumber penelitian yang terdiri dari: Satu orang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan; Satu orang Kasabag Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebagai penelitian hukum empiris, studi ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yang diperoleh melalui pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Pada prinsipnya, penelitian hukum empiris memadukan antara penelitian kepustakaan (
Pengadopsian sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya dinilai sebagai bentuk modernisasi, melainkan juga sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam basis teknologi informasi. Sistem e-voting dalam praktiknya lebih mengedepankan proses transparansi yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemilu yang lebih berasaskan luber jurdil.
Sistem elektronika digital yang dibahas dalam tulisan ini adalah Sistem Informasi Rekapitulasi yang disingkat (SIREKAP), sesuai dengan definisi umum Sirekap merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara dalam pemilu, serta berbagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara dalam pemilu, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan dalam Pilkada 2020 dan akan digunakan kembali oleh KPU pada Pemilu 2024 dengan beberapa penyempurnaan.
Perlu kita ketahui sebelum Sirekap digunakan pertama kali pada Pilkada tahun 2020 ada aplikasi yang diluncurkan juga oleh KPU pada tahun 2015 yang bernama Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk menampilkan hasil pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara akurat dan realtime untuk pertama kalinya kepada media dan masyarakat dan pada tahun 2019 Situng digunakan pada pemilu tetapi dianggap sebagai salah satu penyebab kericuhan karena terdapat klaim bahwa perhitungan di Situng terdapat banyak kesalahan data dan kurang efektif karena mengalami gangguan teknis dalam pengelolaan servernya. Penggunaan Sirekap pada pemilihan umum tahun 2024 sudah efektif tetapi belum maksimal karena masih banyak kendala seperti Jaringan dan Perangkat yang sangat mempengaruhi penggunaan dari Sirekap. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat Bapak Muh. Asri. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Romy Harminto selaku Anggota KPU Provinsi Sulsel berpendapat bahwa pada prinsipnya aplikasi itu tidak ada yang sempurna dan mempunyai kelemahan dan butuh update.
Jaringan dan Perangkat merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penggunaan dari Sirekap pada pemilihan umum tahun 2024 tetapi ada faktor lain yang ditambahkan oleh Bapak Romy Harminto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang bersifat hukum maupun faktor non-hukum.
Pada dasarnya suatu peraturan hukum yang ideal adalah hukum yang dapat memenuhi tujuan hukum salah satunya adalah kepastian (legal certainty). Aspek kepastian hukum menekankan agar hukum tersebut wajib dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparaturnya, serta dipatuhi oleh pihak masyarakat. Aspek kepastian hukum juga penting untuk menjamin agar tidak terjadi kekosongan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang.
Namun demikian pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa ada beberapa peraturan yang belum diatur mengenai Sirekap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat oleh Bapak Muh. Asri.
Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yaitu mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan dan lain sebagainya. Jimmly Asshidiqie menyatakan ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, elemen tersebut antara lain : (1) aspek kelembagaan beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan secara nyata.
Dari sisi pelaksana masing-masing memiliki tanggungjawab dalam menjalankan Pemilihan Umum termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai orang yang memegang secara langsung aplikasi Sirekap pada pemilu kemarin. KPPS sendiri telah mengikuti Bimtek dan Simulasi yang diselenggarakan oleh KPU tetapi masih banyak KKPS yang belum paham dari penggunaan Sirekap. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Asri selaku Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat.
Di sisi lain penggunaan Sirekap harusnya tidak terlalu rumit, simple dan easy use karena KPPS hanya 2-3 bulan waktunya untuk bimtek. Hal ini diakui oleh Bapak Romy Harminto.
Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum tidak akan mungkin dapat menjalankan perananya secara baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penggunaan sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) pada pemilihan umum di pelosok daerah terpencil terdapat beberapa hambatan seperti Sirekap hanya bisa di hp android, masalah jaringan dan listrik yang terbatas di daerah pelosok. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Asri selaku Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat.
Sependapat dengan Bapak Romy Harminto bahwa Sirekap dapat diakses dengan dua acara sehingga dapat mengcover wilayah yang tidak ada jaringannya. Sependapat dengan Bapak Romy Harminto bahwa Sirekap dapat diakses dengan dua acara sehingga dapat mengcover wilayah yang tidak ada jaringannya.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyrakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
Penggunaan Sirekap pada pemilu kemarin memicu banyak sorotan masyarakat yaitu terkait data anomali dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) milik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sehingga masyarakat tidak dapat melihat secara langsung proses rekapitulasi tersebut sehingga banyak sorotan dari masyarakat terhadap data anomali. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Asri selaku Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat.
Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu semakin banyak persesuaian antara hukum dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.
Secara umum, pandangan budaya masyarakat Indonesia terhadap Pemilihan Umum dalam penggunaan Sirekap biasa sangat bervariasi, tetapi lazimnya cenderung negatif. Di Indonesia penggunaan Sirekap dipandang sebagai pemicu kericuhan karena banyaknya perbedaan data anomaly hasil perhitungan suara sehingga masyarakat ada yang bisa menerima atau tidak dari penggunaan Sirekap pada pemilihan umum tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Muh Asri selaku Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya efektif di karenakan masih banyak kendala yang menghambat penggunaan Sirekap seperti jaringan yang kurang memadai, perangkat yang kurang mendukung, pengguna Sirekap yang diakses oleh KPPS masih banyak yang belum mengerti dan paham sehingga dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan belum optimal. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yaitu : 1) Faktor hukum, dimana substansi Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa ada beberapa peraturan yang belum diatur mengenai Sirekap; 2) Faktor penegak hukum, dimana masih kurangnya pemahaman oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penggunaan Sirekap; 3) Faktor sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemilihan umum dengan penggunaan Sirekap hal ini disebabkan kendala yang sering terjadi yaitu jaringan dan perangkat yang masih sering mengalami masalah; 4) Faktor masyarakat, dimana kesadaran masyarakat ada yang sudah menerima dan ada yang belum menerima dari penggunaan Sirekap tersebut; 5) Faktor budaya, yakni pemahaman masyarakat mengenai kesenjangan digital dan kesiapan sumber daya manusia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan Sirekap di Sulawesi Selatan, Pemerintah perlu menambah dan memperbaharui sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan jaringan dan perangkat. Untuk mendukung efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), perlu dilakukan sejumlah hal; 1) Komisi Pemilihan Umum RI perlu mengugprade Sirekap sehingga lebih mudah untuk diakses; 2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu mengadakan pelatihan khusus kepada para kelompok penyelenggara pemungutan suara.