Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Protection of the Work Rights of Heroines

2025-03-15T17:58:11+00:00

Abstract:

This study aims to analyze the regulation of civil law in Indonesia concerning the protection of women workers' reproductive rights and the application of civil law in employment contracts related to these rights. The research employs an empirical legal research method. The findings reveal two main points: First, the protection of women workers' reproductive rights in Makassar has been partially implemented, such as maternity leave, but rights related to menstrual leave, pregnancy leave, and breastfeeding facilities remain inadequate. Second, the application of civil law in employment contracts for women workers is not yet optimal. The contributing factors include the need to enhance monitoring and enforcement of regulations regarding women workers' reproductive rights. Education for companies and workers is also necessary to raise awareness and compliance. Additionally, more specific regulations are required to ensure the effective implementation of these protections in Makassar.

Keywords: Legal Protection, Reproductive Rights, Women Workers/Laborers

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait perlindungan hak reproduksi pekerja/buruh wanita dan penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja yang berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama: Perlindungan hak reproduksi pekerja wanita di Makassar sudah diterapkan sebagian, seperti cuti melahirkan, namun hak terkait cuti haid, cuti hamil, dan fasilitas menyusui masih kurang dan Penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja pekerja wanita belum optimal. Kemudian yang menjadi alasan antara lain adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait hak-hak reproduksi pekerja wanita. Edukasi kepada perusahaan dan pekerja juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selain itu, aturan yang lebih spesifik diperlukan agar implementasi perlindungan hak-hak tersebut dapat berjalan lebih efektif di Kota Makassar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Reproduksi, Pekerja/Buruh Wanita

Implementation of the Principle of Nemo Plus Juris in the Registration Process Through Electronic Systems

2025-03-17T07:10:32+00:00

Abstract:

This research aims to detail the application of the nemo plus iuris principle in the land registration process through the electronic system at the Makassar City Land Office, as well as the implementation of land registration through the electronic system at the Makassar City Land Office. In this research, legal regulations and field realities will be detailed to answer this thesis. This research uses the empirical legal research method, with the research location at the Makassar City Land Office. Data collected through interview techniques and literature study, which were then analyzed descriptively and analytically. The research results show that the application of the nemo plus yuris principle has been well implemented, and is reinforced by the principle of prudence and strict system oversight. The application ensures that the data inputted matches the original documents at the online file verification stage, and automatic rejection occurs if there are discrepancies. In this case, the implementation of land registration through the electronic system has shown significant progress in improving the efficiency of land services to the community. Research recommendation, the Makassar City Land Office should enhance land registration through an electronic system to reduce the risk of land disputes. And strengthen cooperation with PPAT to ensure that every deed made is in accordance with the field conditions and applicable legal regulations.

Keywords: Land Registration, Electronic Certificates, Nemo Plus Yuris

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk merinci penerapan asas nemo plus yuris dalam proses pendaftaran tanah melalui sistem elektronik, serta pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem eletronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan di rinci dalam menjawab skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas nemo plus yuris telah diterapkan dengan baik, dan diperkuat oleh prinsip kehati-hatian serta pengawasan sistem yang ketat. Aplikasi memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen asli pada tahapan verifikasi berkas secara online dan penolakan otomatis terjadi jika terdapat ketidaksesuaian. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Rekomendasi penelitian, Kantor Pertanahan Kota Makassar meningkatkan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik untuk mengurangi resiko sengketa tanah. Dan memperkuat kerja sama dengan PPAT untuk memastikan setiap akta yang dibuat telah sesuai dengan kondisi lapangan dan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Elektroni, Nemo Plus Yuris

Legal Analysis of Division of Joint Property in Divorce Based on the Civil Code

2025-03-17T07:41:36+00:00

Abstract:

This study aims to analyze the legal provisions related to the division of joint property in divorce. In addition, this study also evaluates the implementation of these rules in judicial practice and the obstacles faced in resolving joint property disputes. The research method used is normative juridical with a statutory approach and analysis of court decisions. Data were obtained through a literature study of relevant legal regulations, doctrines, and jurisprudence. The results of the study indicate that the Civil Code regulates the division of joint property equally between husband and wife, unless there are certain reasons that affect the division. Meanwhile, the Marriage Law refers to the laws that apply to each party, both customary law, religion, and other regulations. In practice, there are still inconsistencies in the application of these rules in court, especially related to differences in judges' interpretations and the influence of the legal system adopted by the parties. This study recommends harmonization of the provisions in the Civil Code and the Marriage Law in order to create legal certainty. In addition, it is important for couples to understand the benefits of a marriage agreement as an effort to prevent disputes in the division of joint property after divorce.

Keywords: Joint property, Divorce, Civil Code

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama dalam perceraian. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implementasi aturan tersebut dalam praktik peradilan serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata mengatur pembagian harta bersama secara merata antara suami dan istri, kecuali ada alasan tertentu yang mempengaruhi pembagian. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan mengacu pada hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik hukum adat, agama, maupun peraturan lainnya. Dalam praktiknya, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan aturan ini di pengadilan, terutama terkait perbedaan interpretasi hakim dan pengaruh sistem hukum yang dianut oleh para pihak. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan guna menciptakan kepastian hukum. Selain itu, penting bagi pasangan untuk memahami manfaat perjanjian perkawinan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.

Kata Kunci: Harta bersama, Perceraian, KUHPerdata

Comparative Study of Drug Addicts Rehabilitation Policy Between Indonesia and Thailand

2025-03-17T06:28:48+00:00

Abstract:

This research aims to conduct a comparative analysis of drug addict rehabilitation policies in Indonesia and Thailand, with a focus on the effectiveness, strategies and approaches implemented. The problem of drug addiction is a serious challenge in both countries, requiring well-structured rehabilitation programs to address the physical, psychological and social aspects of addiction. In Indonesia, rehabilitation efforts have focused more on a combination of medical treatment and social reintegration, with an emphasis on community-based initiatives. In contrast, Thailand has developed a more comprehensive and integrated system, which includes government-regulated treatment, community programs, and alternative punishments for drug offenders. This study analyzes key differences and similarities in the two countries' policies, and evaluates their impact on recovering addicts and broader social outcomes. By comparing the experiences of the two countries, this study aims to provide insights into effective rehabilitation strategies and recommendations for improving drug addiction recovery systems in Southeast Asia.

Keywords: Comparative study, drug addiction, rehabilitation, policy analysis

Abstrak:

Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada efektivitas, strategi, dan pendekatan yang diterapkan. Masalah kecanduan narkoba merupakan tantangan serius di kedua negara, yang memerlukan program rehabilitasi yang terstruktur dengan baik untuk menangani aspek fisik, psikologis, dan sosial dari kecanduan. Di Indonesia, upaya rehabilitasi lebih banyak berfokus pada kombinasi pengobatan medis dan reintegrasi sosial, dengan penekanan pada inisiatif berbasis komunitas. Sebaliknya, Thailand telah mengembangkan sistem yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup pengobatan yang diatur oleh pemerintah, program-program komunitas, serta alternatif hukuman bagi pelanggar narkoba. Studi ini menganalisis perbedaan dan persamaan kunci dalam kebijakan kedua negara, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pemulihan pecandu dan hasil sosial yang lebih luas. Dengan membandingkan pengalaman kedua negara, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang strategi rehabilitasi yang efektif dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pemulihan kecanduan narkoba di Asia Tenggara.

Kata kunci: Studi komparatif, kecanduan narkoba, rehabilitasi, analisis kebijakan.

Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications

2025-03-26T09:40:05+00:00

Abstract

Domestic violence (DV) is a serious problem. Domestic violence can occur in various forms, including physical, psychological, sexual, and economic. This study discusses legal protection for victims of domestic violence (DV) in Indonesia, using a sociological analysis approach and its legal implications. Although there is Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), its implementation and enforcement still encounter various obstacles. This study highlights the factors that influence the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence, including sociological aspects that influence public perception of domestic violence, stigma against victims, and the role of law enforcement institutions. Through qualitative analysis methods, this study reveals that legal protection for victims of domestic violence is not optimal due to various obstacles such as lack of understanding of law enforcement officers, minimal social support, and cultural pressures that often prevent victims from reporting cases. The role of family law in handling domestic violence includes prevention, handling, and recovery. Therefore, the government needs to increase awareness and strengthen legal protection for victims of domestic violence, as well as increase education about domestic violence in the community.

Keywords: Domestic violence (KDRT), Causal factors, Impact, Legal protection

Abstrak

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, dengan pendekatan analisis sosiologis dan implikasi hukumnya. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasi dan penegakannya masih menemui berbagai kendala. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas perlindungan hukum bagi korban KDRT, termasuk aspek sosiologis yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap KDRT, stigma terhadap korban, dan peran institusi penegak hukum. Melalui metode analisis kualitatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT belum optimal karena berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya dukungan sosial, serta tekanan budaya yang sering menghambat korban untuk melaporkan kasus. Peran hukum keluarga dalam penanganan KDRT meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban KDRT, serta meningkatkan edukasi tentang tindak kekerasan di dalam rumah tangga di Masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Faktor penyebab, Dampak, Perlindungan hukum