Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Muhammad Faiz Nail Jumza — 2024-03-28

The Influence of the Party System on the Implementation of The purpose of this research is to analyze and describe the influence of the party system on the implementation of local government in Pangkep Regency, South Sulawesi Province in realizing social justice and to analyze and describe the factors that influence political party support for the implementation of local government in Pangkep Regency, South Sulawesi Province in realizing social justice. Population is the whole subject under study. Departing from this understanding, it can be understood that the population is an individual or group or the whole subject to be studied in a study, including the community, and the Regional Government of Pangkep Regency. The sample is part of the population whose characteristics are to be studied. As for the number of samples to be taken, it consists of the community, (its members) and the social service. The results showed that the influence of the party system on the implementation of local government in Pangkep Regency, Sulawesi Province in realizing social justice, namely the ranks of the Regional House of Representatives. Based on their respective main tasks and functions consisting of various political parties for how to realize social justice and Internal Factors of the influence of political parties (parpol) the support of political parties (parpol) is derived from within the party itself, where political parties have a vision-mission for the welfare of the people, therefore political parties (parpol) strongly support the implementation of local government in realizing social justice in pangkep district. While external factors influence the support of political parties to the implementation of local government in Pangkep district in realizing social justice, namely support from the community and government figures so that political parties in Pangkep district fight for social justice by providing assistance to areas in need.

Abstrak:
Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis dan Mendeskripsikan Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep provinsi Sulawesi selatan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial serta Menganalisis dan Mendeskripsikan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Partai politik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Populasi adalah keseluruhan subyek yang diteliti. Berangkat dari pengertian tersebut, dapatlah dipahami bahwa populasi merupakan individu-individu atau kelompok atau keseluruhan subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian, diantaranya masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sedangkan mengenai jumlah sampel yang akan diambil, terdiri atas masyarakat, (anggotanya) dan dinas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh sistem kepartaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep provinsi Sulawesi dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu para jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi pokok masing-masing yang terdiri dari berbagai partai politik untuk bagaimana dapat mewujudkan keadilan sosial dan Faktor Internal pengaruh partai politik (parpol) dukungan partai politik (parpol) adalah berasal dari dalam partai itu sendiri, dimana partai politik mempunyai visi-misi untuk mensejahterahkan rakyat, maka dari itu partai politik (parpol) sangat mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial di kabupaten pangkep. Sedangkan Faktor Eksternal pengaruh dukungan parpol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten pangkep dalam mewujudkan keadilan sosial yaitu dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintah agar partai politik yang ada di kabupaten pangkep memperjuangkan keadilan sosial dengan memertahakan bantuan bagi daerah-daerah yang membutuhkan.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak Di Kota Makassar

Patriot Pattola Palallo — 2024-03-28

Research Objectives to find out and analyze the aspects that cause bullying against children and law enforcement against bullying (bullying) against children at the Makassar Police Station. This research is the type of research conducted is the type of research conducted is the type of empirical normative research. The type of empirical normative is to examine the rule of law and legal facts through literature studies and legislation. The results of this study illustrate that the factors that influence bullying among children are caused by internal and external factors and legal protection for children who become victims requires prompt treatment, including physical, psychological, and social treatment, which is based on Law concerning Child Protection. Article 59A Special protection for children as referred to in Article 59 paragraph (1) is carried out through rapid treatment efforts, including physical, psychological and social treatment and/or rehabilitation, as well as prevention of diseases and other health disorders, psychosocial assistance during treatment until recovery, providing social assistance for children who come from underprivileged families, providing protection and assistance in every judicial process. As a suggestion, it is hoped that the police, in this case the Makassar Polrestabes, have special legal socialization regarding regulations regarding direct bullying or bullying on social media, namely cyberbullying, giving criminal sanctions both to law enforcers themselves and to the public so that they can better understand sanctions against perpetrators. criminal act.

Abstrak:
Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di polrestabes Makassar. Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif empiris. Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menggambarkan faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan (bullying) di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor ekternal dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang tentang tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Sebagai saran diharapkan pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau bullying secara langsung maupun bullying di media sosial yaitu cyberbullying pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Hukuman Kebiri: Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Mursyid Mursyid — 2024-03-29

This study aims to determine, and analyze the implementation of the provisions of Castration Punishment in the perspective of Criminal Law and Human Rights. The type of research conducted with a normative juridical approach is to analyze the problem through the approach of legal principles and refers to the legal norms contained in the legislation. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely laws and regulations and others related to the object of research. Secondary legal materials, in the form of books and journals related to castration punishment, criminal law and human rights. Tertiary legal materials are legal materials that provide explanations and instructions on primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by collecting materials first and other materials that support this research. Analysis of legal materials, namely legal materials obtained in this study, are then analyzed qualitatively carried out on all legal materials. The result of this research shows that the implementation of castration punishment provision in criminal law is necessary to review the implementation and mechanism of this punishment so that the purpose of punishment and the practice of sentencing can be balanced. Because in human rights is considered as a form of torture and inhumane punishment. The suggestion of this research is that there is a need for a review of the implementation and mechanism of this punishment so that someone who will commit this violence will think again if they want to do this action because the castration punishment is a form of torture and humane acts that make the perpetrator lose confidence and more emotional and can make the loss of a person's right to continue offspring and can legalize the violation of human rights.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Hukuman Kebiri dalam Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukuman kebiri, hukum pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu dan bahan-bahan yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dilakukan terhadap semua bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukuman kebiri dalam hukum pidana adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap hukuman ini agar tujuan pemidanaan dan praktek penjatuhan hukuman dapat seimbang. Karena dalam Hak Asasi manusia dianggap sebagai bentuk hukuman yang menyiksa dan tidak manusiawi. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadapan hukuman ini agar seseorang yang akan melakukan kekerasan ini berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan tersebut karena Tindakan hukuman kebiri adalah bentuk hukuman yang menyiksa dan tindak manusiawi yang membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional dan dapat membuat hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan serta dapat terjadi pelegalan terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.

Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis

Muhammad Syafei Sugandi — 2024-03-29

The purpose of writing this thesis is to analyze the nature of village conflict in terms of the form of guaranteeing the traditional origin rights of village communities since the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The aim of writing this thesis is to analyze the nature of village conflict in terms of the form of guaranteeing the traditional origin rights of village communities since the issuance of Law No. 6 of 2014 concerning villages. This research method uses normative research. The types and sources of legal materials used in preparing this research are primary legal materials originating from statutory regulations, secondary legal materials obtained from collecting library data in the form of literature, scientific works, journals, documentation. from various related institutions or agencies, tertiary legal materials, guidance on primary and secondary legal materials in the form of encyclopedia dictionaries, materials from the internet and scientific literature, and data collected through primary data and secondary data, then analyzed using qualitative analysis. The results of this research show that village origin rights are viewed from a juridical perspective in Law No. 6 of 2014 concerning villages and several further regulations related to villages provide recognition of guaranteeing village origin rights in a complex manner, village conflicts arise due to the role of the implementer of guaranteeing village origin rights. which is not optimal. Reviewing the legal regulations regarding villages, regional governments as implementers of the role of guaranteeing rights of origin must be more active through enacting regional regulations. The government is obliged to prioritize dialogue in resolving village conflicts and providing adequate compensation for village community land which is the object of national development. The issuance of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, emphasizes the fulfillment of guarantees for village government administration based on rights of origin, which is then further regulated in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 1 of 2015 concerning Guidelines for Authority Based on Rights of Origin and Authority. The Village-Scale Local which is the benchmark for guidelines for procedures for implementing the authority of rights of origin is quite clear, as well as the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions to become a meeting point for village governments and village traditional institutions.

Abstrak:

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisa fonemana konflik desa ditinjau dari bentuk penjaminan hak asal usul tradisional masyarakat desa sejak dikeluarkannya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari pengumpulan data-data kepustakaan berupa literatur- literatur, karya ilmiah, jurnal, dokumentasi dari berbagai lembaga atau instansi yang terkait, bahan hukum tersier petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan literatur ilmiah, dan data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa hak asal usul desa ditinjau dari segi yuridis dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan beberapa pengaturan lanjutan terkait desa memberikan pengakuan penjaminan hak asal usul desa secara kompleks, konflik desa timbul akibat peran pelaksana penjaminan hak asal usul desa yang tidak optimal. Meninjau pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai desa, pemerintah daerah sebagai pelaksana peran jaminan hak asal usul harus lebih aktif melalui penetapan peraturan daerah. Pemerintah wajib mengedepakan dialog dalam mengatasi konflik desa dan memberikan ganti rugi yang layak terhadap lahan masyarakat desa yang menjadi objek pembangunan nasional. Dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mempertegas pemenuhan penjaminanan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan hak asal usul yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menjadi patokan pedoman tata cara dalam melaksanakan kewenangan hak asal usul cukup jelas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk menjadi titik temu pemerintah desa dan lembaga adat desa.

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri

Muhammad Ikhsan Nusu — 2024-03-29

The development of this modern era, many crimes happen outside human reason, the crime rate of criminal acts everyday seems to never run out, even crimes happen the more increase on society. In 2020 there was a criminal case of premeditated murder by a husband againts his wife which causes the victim to be disabled for life. In criminal law its regulated in article 339 and 340 of criminal code article about murder and prmeditated of murder. The author’s aim is to make this a form of understand the factors of occurance a criminal case of premeditated murder and how to prevent a criminal case of premeditated murder. and added again less of attention from relatives of both and socialization from neighbor so that’s making crimes of murder and prmeditated of murder this happen. factors of occurance a criminal case of premeditated murder is heartache factor, treason factor, economic factor, low level of education and social environment. Preventif, repressive, and currative is prevent a criminal case of premeditated murder.

Abstrak:

Perkembangan zaman yang sudah modern ini banyak tindak pidana terjadi diluar nalar manusia. Angka kriminalitas tindak pidana setiap harinya seakan tiada pernah habis. Bahkan hingga kini, pada tahun 2020 kemarin terjadi kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri yang menyebabkan seorang istri menjadi korban. Dalam hukum pidana diatur pada pasal 338-340 KUHP. Tujuan penulis membuat ini sebagai bentuk untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya pencegahan pembunuhan berencana. Faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendiddikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Adapun upaya preventif, upaya refresif dan upaya kuratif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.