Aspek Hukum Audit Lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Gowa

Abstract

This study aims to determine the implementation of environmental audits for Class C mining operations in Gowa Regency.To understand and analyze the legal aspects that will be applied to the results of environmental audits by Class C mining operators in Gowa Regency. This study uses an empirical research method. This method is a legal research method that utilizes empirical facts drawn from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and actual behavior through direct observation. It is interesting to study not because of its prescriptive nature, but because of its descriptive nature. The results of this study show that the implementation of environmental audits for Class C mining operators is carried out in three stages: pre-audit activities, actual on-site audit activities, and post-audit activities. Pre-audit activities include selecting audit procedures, selecting priority topics for review in the audit, and reviewing the definition of the audit scope and the company's production activities. In the actual on-site audit activity (current audit), the audit is divided into five stages: a preliminary meeting, field inspection, data collection, testing, and evaluation of findings. The final stage of the environmental audit, post-audit, is the stage where the environmental auditor prepares a written report related to the results of the environmental audit implementation which includes an explanation of the follow-up plan for the identified issues. In the Legal aspect, the supervision that has been carried out is concluded to be not optimal, because there are still Class C mining activities that are not in accordance with those carried out by individuals or groups. This Research Recommendation The Energy and Mineral Resources Agency should conduct more socialization of mining regulation policies to the community. Because the Energy and Mineral Resources Agency has limited authority in imposing sanctions, the authority in supervision becomes weak, there should be regional regulations that discuss the management and protection of sand mining activities which also contain actions that cause illegal miners to be deterred and not carry out illegal mining again.

Abstrak:

Penelitian Ini Bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Audit lingkungan Terhadap Tambang Galian Golongan C di Kabupaten GowaUntuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang akan dilakukan terhadap hasil audit lingkungan oleh pelaku bisnis tambang galian golongan C di Kabupaten Gowa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, Metode ini suatu metode  penelitian hukum  ini  yang  menggunakan  fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif.Hasil Penelitian Ini Pelaksanaan Audit lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu aktivitas pra-audit, aktivitas audit di tempat aktual, dan pasca audit. Aktivitas pra-audit meliputi pemilihan tata laksana audit, pemilihan topik prioritas untuk ditinjau dalam audit, serta tinjauan umum definisi ruang lingkup audit, kegiatan produksi perusahaan. Pada aktivitas audit di tempat aktual (current audit), audit dibagi menjadi lima tahap, terdiri dari pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, dan evaluasi hasil temuan. Tahap akhir dari audit lingkungan, pasca audit, adalah tahap dimana auditor lingkungan menyusun laporan tertulis terkait hasil pelaksanaan audit lingkungan yang mencakup pemaparan tentang rencana tindak lanjut terhadap isu yang teridentifikasiDalam aspek Hukum Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang Galian Golongan C tidak sesuai yang dilakukan oleh individu atau kelompok.Rekomendasi Penelitian Ini Sebaiknya Dinas Energi Dan Sumber Daya mineral lebih banyak melakukan sosialiasasi kebijakan peraturan pertambangan terhadap masyarakat. Dikarenakan Dinas Energi Dan Sumer Daya Mineral memiliki keterbatasan dalam kewenangan memberikan sanksi maka kewenangan dalam pengawasan menjadi lemah, seharusnya ada peraturan daerah yang membahas terkait pengelolaan dan perlindungan kegiatan tambang pasir yang mana juga memuat tindakan-tindakan yang menyebabkan pelaku tambang ilegal menjadi jera dan tidak melakukan tambang ilegal lagi.