Implementasi Hukum Perdata Atas Pembelian Aset Di Luar Negeri Oleh Warga Negara Indonesia

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal consequences and the implementation of civil law regarding the purchase of assets abroad by Indonesian citizens. This study uses a normative approach, using primary and secondary legal materials as an analysis method, sourced from internet articles, laws and regulations, and legal literature. The results show that (1) the legal consequences of purchasing assets by Indonesian citizens abroad are not only subject to Indonesian law, but also to the law of the country where the assets are located. The consequences include tax reporting obligations, potential cross-border inheritance disputes, and legal risks if a nominee is used or assets are not reported. (2) The implementation of the law involves various complex legal aspects. In the context of international and national law, the principle of lex rei sitae affirms that assets remain subject to the laws of the country where they are located. The obligation to report foreign assets to the Indonesian tax authorities is part of efforts to enforce financial transparency and integrity. Research recommendations for purchasing assets abroad: (1) Indonesian citizens wishing to purchase assets abroad are advised to consult with a legal advisor to understand the laws of the country where the assets are located and their impact on Indonesian law. (2) Harmonization of Indonesian law and the laws of the countries where the assets are located through bilateral agreements or international cooperation is recommended, especially regarding document recognition and the enforcement of civil judgments.

Abstrak

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum perdata atas pembelian aset di luar negeri warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan metode analisis bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari artikel di internet, peraturan perundang-undangan,dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) akibat hukum pembelian aset oleh WNI di luar negeri tidak hanya tunduk pada hukum Indonesia, tetapi juga pada hukum negara tempat aset berada. Konsekuensinya mencakup kewajiban pelaporan pajak, potensi sengketa warisan lintas negara, serta risiko hukum jika menggunakan nominee atau tidak melaporkan aset. (2) pelaksanaan hukum menyangkut berbagai aspek hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum internasional dan nasional, prinsip lex rei sitae menegaskan bahwa aset tetap tunduk pada hukum negara tempat aset tersebut berada. Kewajiban pelaporan aset luar negeri kepada otoritas pajak Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan transparansi dan integritas keuangan. Rekomendasi penelitian dalam pembelian aset di luar negeri (1) sebaiknya dalam akibat hukum, WNI yang ingin membeli aset di luar negeri disarankan untuk melakukan konsultasi hukum dalam pemahaman atas hukum negara tempat aset berada, dan dampaknya terhadap hukum Indonesia. (2) sebaiknya pelaksanaan hukum perlu dilakukan harmonisasi antara hukum Indonesia dan negara-negara tujuan aset melalui perjanjian bilateral atau kerja sama internasional, terutama dalam hal pengakuan dokumen dan pelaksanaan putusan perdata.