Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online yang Bermitra dengan Layanan Shopee Food

Abstract

The rise of the digital economy has introduced new forms of employment, such as partnerships between online motorcycle drivers and platforms like Shopee Food. This study aims to examine the legal protection available for Shopee Food drivers who are classified not as employees but as independent partners. Using an empirical legal research method, data was gathered through interviews with 10 Shopee Food drivers in Makassar and analyzed using existing laws and regulations. The findings reveal that legal protection for these drivers remains limited due to their unclear legal status and lack of access to social security and fair dispute resolution mechanisms. The partnership agreements are unilateral and leave little room for negotiation, weakening the drivers’ bargaining position. Therefore, legal reforms are urgently needed to ensure a fairer and more equitable framework for protecting driver rights in digital partnerships.

Abstrak:

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya model kerja baru berbasis aplikasi, salah satunya adalah kemitraan antara driver ojek online dan layanan Shopee Food. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang tidak termasuk dalam kategori pekerja tetap dan hanya terikat dalam hubungan kemitraan. Dengan pendekatan hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 10 driver Shopee Food di Makassar dan dianalisis berdasarkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver masih sangat terbatas, karena tidak adanya kepastian status hukum dan minimnya akses terhadap jaminan sosial serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Perjanjian kemitraan bersifat sepihak dan memberikan ruang negosiasi yang sempit bagi driver, sehingga posisi tawar mereka rendah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar hak-hak driver dapat diakomodasi secara lebih adil dan setara.