Efektivitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alternatif

Authors

  • Rahmadani Safitri Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Author
  • La Ode Husen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Author
  • Nurhaedah Nurhaedah Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia Author

Keywords:

Land Acquisition, Alternative Road, Government Project, Pengadaan Tanah, Jalan Alternatif, Proyek Pemerintah

Abstract

This research aims to identify and understand the implementation of land acquisition for the construction of an alternative road in Gowa Regency and to examine the mechanism of compensation provided to land titleholders affected by the alternative road construction in Gowa Regency. This study employs an Empirical Legal Research method, which is a legal research approach used to observe the law in its practical sense. The research relies on field data as the primary source, such as interviews and observations. The findings reveal that the implementation of land acquisition for the construction of the alternative road in Gowa Regency aligns with the procedures stipulated in Law No. 2 of 2012 in conjunction with Law No. 6 of 2023 concerning Land Acquisition for Public Interest, applicable to areas not exceeding five (5) hectares. The compensation mechanism for land titleholders affected by the alternative road construction in Gowa Regency meets the expectations of the impacted community and is consistent with Article 1, point 10, of Law No. 2 of 2012. Based on appraisals, the approach used to determine the compensation value or fair replacement value is conducted using a market value approach. The recommendations from this research emphasize the need for the government to prioritize a sociological approach or community deliberation over a strictly legal approach to ensure the success of land acquisition projects. The researcher also advises that the government should ensure a smooth compensation payment process, as the affected landowners require the funds for other purposes.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Pengadaan tanah terhadap Pembangunan Jalan alternatif di Kab.Gowa dan Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada Pemegang Hak Atas Tanah terhadap Pembangunan Jalan Alternatif di Kab. Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata. Penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan pengadaan tanah Pembangunan Jalan Alternatif di Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan UU No 2 Tahun 2012 jo UU No.6 Tahun 2023 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, Mekanisme pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah terhadap Pembangunan Jalan Alternatif di Kab. Gowa sudah sesuai harapan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan alternatif dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 10. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Appraisal, bahwa metode pendekatan yang dilakukan untuk mencari nilai ganti kerugian atau nilai penggantian wajar dilakukan dengan pendekatan nilai pasar. Adapun saran dari penelitian ini berharap Untuk suksesnya Pengadaan Tanah di masyarakat yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah mengutamakan pendekatan sosiologis atau melakukan musyawarah terhadap masyarakat yang terdampak dari pada pendekatan yuridis. Peneliti berharap pemerintah dalam proses pembayaran ganti rugi tidak ada kendala karena masyarakat yang tanahnya teralokasi juga memerlukan Dana untuk keperluan lain.

Downloads

Published

2025-09-04

How to Cite

Efektivitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alternatif. (2025). LEGAL DIALOGICA, 1(1), 1-17. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1510