Analisis Hukum Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Jeneponto

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam 
penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, serta 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala penerapan 
asas tersebut. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan hukum, 
yang memadukan pengamatan terhadap praktik hukum dengan kajian normatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembuktian terbalik diakui secara hukum di 
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001, penerapannya masih terbatas dan menghadapi kendala, seperti minimnya 
transparansi serta kurangnya pemahaman teknis di lapangan. Studi ini menyimpulkan 
bahwa optimalisasi asas pembuktian terbalik membutuhkan perbaikan dari segi substansi 
hukum, sumber daya manusia, dan sinergi antarlembaga penegak hukum.