Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengetahui dan menganalisis 
proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi polri serta untuk 
mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap 
pelanggaran kode etik profesi polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran 
kode etik profesi yang dilakukan oleh Polri pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan mengingat, 
memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kode etik yang dibuat secara 
khusus untuk anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dan adapun faktor yang 
menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan 
oleh polri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu; komponen struktur, subtansi hukum dan budaya 
hukum.Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat 
lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya 
mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan 
kinerja serta pembinaan kepada seluruh angota Polri supaya dapat berperilaku sesuai 
dengan kode etik profesi yang seharusnya dan diiharapkan kepada pemerintah untuk 
merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan 
inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi 
dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas 
rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya.