Analisis Hukum Tugas Dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Soppeng Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu Pada Pelaksanaan Pilkada

Abstract

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng Penelitian 
ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng memiliki 
peran penting dalam penegakan tindak pidana pemilu melalui tugas, wewenang, dan 
kewajibannya. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, 
seperti keterbatasan sumber daya, kendala regulasi, dan kurangnya koordinasi dengan 
aparat penegak hukum lainnya, yang dapat mempengaruhi optimalisasi pencegahan serta 
penindakan pelanggaran pemilu.Faktor-Faktor yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam 
melaksanakan kewenangannya menangani tindak pidana Pemilu di kabupaten soppeng 
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal, 
Faktor Eksternal.Peningkatan Kapasitas Bawaslu: Diperlukan peningkatan sumber daya 
manusia dan fasilitas bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan 
hukum pidana pemilu, baik dari segi kualitas pengawasan maupun kemampuan dalam 
menangani perkara pidana pemilu.Sosialisasi dan Edukasi Publik: Perlu adanya program 
edukasi dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilih, 
pentingnya pemilu yang bersih, serta dampak dari pelanggaran pidana pemilu untuk 
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.