Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kota Makassar)

Abstract

This research discusses the implementation of legal provisions regarding consumer protection in relation to halal product assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, consumers have the right to obtain accurate, clear, and honest information regarding the halal status of the products they consume. However, the research findings indicate that consumer awareness of halal labeling remains low, with 40% of respondents unaware of halal labels and 28% having only limited understanding. In its implementation, the government has made efforts to encourage MSMEs to obtain halal certification through free certification programs, simplified procedures, and socialization and education initiatives. Nonetheless, MSME actors still face major obstacles, such as high certification costs, limited understanding of regulations, restricted access to halal raw materials, and a lack of support personnel in the certification process.

This situation affects consumer protection, as the complaint mechanisms remain underutilized and transparency in halal certification needs improvement. Consumers expect more supportive policies, including subsidies for MSMEs in the halal certification process and enhanced product monitoring. Therefore, synergy between the government, business actors, and certification bodies is necessary to strengthen consumer protection and ensure that halal product assurance becomes more inclusive and effective for the community.

Abstrak:

Penelitian ini membahas penerapan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran konsumen terhadap label halal masih rendah, dengan 40% responden tidak mengetahui label halal dan 28% hanya memiliki pemahaman terbatas.Dalam implementasinya, pemerintah telah berupaya mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal melalui program sertifikasi gratis, penyederhanaan prosedur, serta sosialisasi dan edukasi. Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi kendala utama, seperti biaya sertifikasi yang tinggi, minimnya pemahaman regulasi, keterbatasan akses terhadap bahan baku halal, serta kurangnya tenaga pendamping dalam proses sertifikasi.Kondisi ini berdampak pada perlindungan konsumen, di mana mekanisme pengaduan masih minim diakses dan transparansi sertifikasi halal perlu ditingkatkan. Konsumen berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung, termasuk subsidi bagi UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal serta peningkatan pengawasan produk. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan jaminan produk halal lebih inklusif dan efektif bagi masyarakat.