Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Facebook

Abstract

This Jurnai discusses the investigation of the criminal act of spreading porn videos through Facebook in the South Sulawesi Regional Police, focusing on the process and obstacles faced by the law enforcement apparatus in handling the case. Using qualitative methods with data from interviews and document analysis during the period of January to November 2024, the study found that of the 126 cases recorded, 47% successfully continued to the investigation stage, 27% to the investigation stage, and only 16% reached the P21 stage, while 10% were stopped due to lack of evidence. The main obstacles identified include the use of anonymous accounts by the perpetrator, the lack of public understanding of the importance of reporting, and the lack of reliable digital evidence. It is recommended to increase education to the public regarding the risks of spreading pornographic content and the importance of reporting and strengthening the capacity of investigators in dealing with cybercrime with relevant training.

Abstrak:

Jurnai ini membahas penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui Facebook di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan fokus pada proses dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan data dari wawancara dan analisis dokumen selama periode Januari hingga November 2024, penelitian menemukan bahwa dari 126 kasus yang tercatat, 47% berhasil dilanjutkan ke tahap penyelidikan, 27% ke penyidikan, dan hanya 16% mencapai tahap P21, sementara 10% dihentikan karena kurangnya bukti. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup penggunaan akun anonym oleh pelaku, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan, dan minimnya alat bukti digital yang dapat diandalkan. Disarankan adanya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyebaran konten porno dan pentingnya melapor serta penguatan kapasitas penyidik dalam menangani kejahatan siber dengan pelatihan yang relevan.