Nasib Barang Bukti Pencurian Setelah Putusan Inkrah: Dikembalikan atau Diperebutkan

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan hambatan pengembalian barang bukti tindak pidana pencurian kepada pihak berhak pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, pengumpulan data dilakukan  melalui wawancara yang dilakukan kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan pengembalian barang bukti pencurian pasca putusan inkracht memerlukan sinergi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kendala utama meliputi administrasi dan sarana di kepolisian, koordinasi eksekusi kejaksaan, serta ketegasan amar putusan hakim. Hambatan spesifik meliputi: penyimpanan dan koordinasi belum optimal di kepolisian, proses eksekusi yang bergantung pada kepastian hukum dan administrasi lintas lembaga di kejaksaan; serta amar putusan kurang tegas dan lamanya persidangan di pengadilan yang menunda kepastian hukum.Rekomendasi penelitian Diperlukan amar putusan hakim yang tegas dan rinci mengenai status, jenis, dan pihak berhak menerima barang bukti guna menghindari multitafsir, menjamin kepastian hukum, dan mempermudah eksekusi pengembalian pasca inkracht. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi, administrasi, dan kejelasan amar putusan untuk percepatan pengembalian. Selain itu, pembenahan sistem penyimpanan dan sosialisasi prosedur pengambilan diperlukan agar pemulihan hak korban berjalan efektif dan optimal.

Abstract: This study aims to determine the implementation and obstacles to the return of evidence of theft crimes to the entitled parties after a court decision that has permanent legal force. This study uses an empirical research method, data collection is carried out through interviews conducted with the police, prosecutors, and courts. And documentation. The results of the study indicate that the return of evidence of theft after an inkracht decision requires synergy between the police, prosecutors, and courts. The main obstacles include administration and facilities in the police, coordination of prosecutors' execution, and the firmness of the judge's decision. Specific obstacles include: less than optimal storage and coordination in the police, the execution process that depends on legal certainty and cross-institutional administration in the prosecutor's office; as well as less firm decision and the length of the trial in court that delays legal certainty. Research recommendations A firm and detailed judge's decision is needed regarding the status, type, and parties entitled to receive evidence to avoid multiple interpretations, ensure legal certainty, and facilitate the execution of the return after inkracht. Law enforcement officials need to improve coordination, administration, and clarity of decision decisions to accelerate the return. In addition, improvements to the storage system and socialization of retrieval procedures are needed so that the restoration of victims' rights runs effectively and optimally.