Manipulasi NIK Bansos: Ketegasan Administratif Dinas Sosial Maros Dipertanyakan

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modus penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial serta menganalisis tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menanganinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen serta literatur terkait. Pembaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penyalahgunaan NIK yang terdeteksi melalui sistem pemadanan data nasional serta respons administratif yang diterapkan secara langsung oleh instansi terkait di tingkat daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas terjadi melalui penggunaan NIK oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, termasuk indikasi pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan tertentu melalui aplikasi tertentu. Adapun tindakan administratif yang dilakukan meliputi penghentian sementara bantuan, proses asesmen dan klarifikasi kepada penerima, pengaktifan kembali bantuan apabila tidak terbukti terjadi pelanggaran, serta pencabutan status penerima jika terbukti menyalahgunakan data. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan identitas penerima bantuan sosial merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan data pribadi di tingkat masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan pengawasan, penguatan sistem verifikasi data, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan identitas guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Abstract: This study aims to identify the modes of identity card (NIK) misuse of social assistance recipients and analyze the administrative legal actions taken by the Maros Regency Social Services Agency in handling the situation. This study uses empirical legal methods with a qualitative approach, supported by primary data through interviews and secondary data from related documents and literature. This research's innovation lies in its focus on NIK misuse detected through the national data matching system and the administrative responses implemented directly by relevant agencies at the regional level. The results of this study indicate that identity misuse occurs through the use of NIK by other parties without the owner's knowledge, including indications of the data being used for specific purposes through certain applications. The administrative actions taken include temporarily suspending assistance, conducting an assessment and clarification process with recipients, reactivating assistance if no violations are proven, and revoking recipient status if data misuse is proven. The study's conclusions confirm that identity misuse of social assistance recipients is a serious problem related to weak personal data protection at the community level. This study provides recommendations for increased supervision, strengthening data verification systems, and intensifying public outreach regarding the importance of maintaining identity confidentiality to prevent misuse by irresponsible parties.