Perlindungan Identitas Korban Kekerasan Seksual: Mengapa Belum Efektif?

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan identitas korban kekerasan seksual di Indonesia serta mengkaji hambatan normatif dan implementatif dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas perlindungan identitas korban dalam sistem peradilan pidana. Pembaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan dimensi pengaturan hukum dan realitas implementasinya secara simultan, dengan menempatkan perlindungan identitas sebagai bagian dari pendekatan peradilan yang berorientasi pada korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan identitas korban telah diakui sebagai bagian dari hak atas privasi, rasa aman, dan martabat manusia dalam seluruh tahapan proses peradilan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh pengaturan yang tersebar dan belum operasional, potensi tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya daya ikat di sektor publikasi. Dari sisi implementasi, hambatan muncul dalam bentuk rendahnya perspektif berbasis korban di kalangan aparat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, kurangnya sosialisasi, lambannya proses peradilan, pengaruh budaya patriarki, serta belum meratanya kompetensi penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan identitas korban belum sepenuhnya efektif meskipun telah memiliki landasan hukum yang memadai. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa harmonisasi regulasi, penegasan standar operasional perlindungan identitas, peningkatan kapasitas aparat berbasis perspektif korban, serta penguatan koordinasi dan pengawasan dalam praktik peradilan dan ruang digital.

Abstract: This study aims to identify and analyze legal provisions concerning the protection of the identity of victims of sexual violence in Indonesia and to examine the normative and implementation barriers to its application. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach, through a review of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the effectiveness of victim identity protection in the criminal justice system. The innovation of this research lies in the analysis that simultaneously integrates the dimensions of legal regulations and the reality of their implementation, by placing identity protection as part of a victim-oriented justice approach. The results of this study indicate that normatively, victim identity protection has been recognized as part of the right to privacy, security, and human dignity in all stages of the judicial process, but its effectiveness is still hampered by scattered and non-operational regulations, potential overlapping authorities, and weak binding power in the publication sector. In terms of implementation, obstacles arise in the form of a low victim-based perspective among officials, limited infrastructure and resources, lack of socialization, slow judicial processes, the influence of patriarchal culture, and unequal competence of law enforcement. The conclusion of this study confirms that victim identity protection is not yet fully effective despite having an adequate legal basis.  This research provides recommendations for regulatory harmonization, strengthening operational standards for identity protection, increasing the capacity of law enforcement officers based on the victim's perspective, and strengthening coordination and oversight in judicial practices and the digital space.