Legal Analysis of Division of Joint Property in Divorce Based on the Civil Code

Abstract

Abstract:

This study aims to analyze the legal provisions related to the division of joint property in divorce. In addition, this study also evaluates the implementation of these rules in judicial practice and the obstacles faced in resolving joint property disputes. The research method used is normative juridical with a statutory approach and analysis of court decisions. Data were obtained through a literature study of relevant legal regulations, doctrines, and jurisprudence. The results of the study indicate that the Civil Code regulates the division of joint property equally between husband and wife, unless there are certain reasons that affect the division. Meanwhile, the Marriage Law refers to the laws that apply to each party, both customary law, religion, and other regulations. In practice, there are still inconsistencies in the application of these rules in court, especially related to differences in judges' interpretations and the influence of the legal system adopted by the parties. This study recommends harmonization of the provisions in the Civil Code and the Marriage Law in order to create legal certainty. In addition, it is important for couples to understand the benefits of a marriage agreement as an effort to prevent disputes in the division of joint property after divorce.

Keywords: Joint property, Divorce, Civil Code

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama dalam perceraian. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implementasi aturan tersebut dalam praktik peradilan serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata mengatur pembagian harta bersama secara merata antara suami dan istri, kecuali ada alasan tertentu yang mempengaruhi pembagian. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan mengacu pada hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik hukum adat, agama, maupun peraturan lainnya. Dalam praktiknya, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan aturan ini di pengadilan, terutama terkait perbedaan interpretasi hakim dan pengaruh sistem hukum yang dianut oleh para pihak. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan guna menciptakan kepastian hukum. Selain itu, penting bagi pasangan untuk memahami manfaat perjanjian perkawinan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.

Kata Kunci: Harta bersama, Perceraian, KUHPerdata