Penerapan Hukum Pidana Atas Penggelapan Pajak Dalam Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Abstract
This research discusses the application of criminal law on tax evasion in the context of tax regulation harmonization policy in Indonesia. The main focus of this research is to analyze two things, namely: first, legal arrangements related to alleged tax evasion based on positive law in Indonesia, and second, the application of criminal law to alleged tax evasion as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The research method used in this research is normative legal research (doctrinal), using the statue approach, analytical approach, and conceptual approach. The research data presented is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that: Legal arrangements for alleged tax evasion in Indonesia are regulated through the Harmonization of Tax Regulations legislation which provides the legal basis for prosecuting the crime, including its elements. However, in Decision Number: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, the application of these provisions was not prioritized. The Public Prosecutor only focused on corruption and money laundering crimes, where tax evasion became a predicate crime for money laundering.
Abstrak:
Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana atas penggelapan pajak dalam konteks kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dua hal, yaitu: pertama, pengaturan hukum terkait dugaan penggelapan pajak berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan kedua, penerapan hukum pidana terhadap dugaan penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan metode pendekatan statue approach, analytical approach, dan conceptual approach. Data penelitian yang disajikan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukan bahwa: Pengaturan hukum atas dugaan penggelapan pajak di Indonesia diatur melalui perundang-undangan Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan dasar hukum penindakan tindak pidana tersebut, termasuk unsur-unsurnya. Namun, dalam Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, penerapan ketentuan tersebut tidak diutamakan. Jaksa Penuntut Umum hanya berfokus pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di mana penggelapan pajak menjadi predicate crime bagi tindak pidana pencucian uang.
References
E. Winarsih, “EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR),” Restitusi J. Ris. Perpajak., vol. 1, no. 02, pp. 27–34, 2022.
E. R. N. Ariyanti and I. N. Mutiah, “HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SERTA OTORITAS PERPAJAKAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN,” ADIL J. Huk., vol. 14, no. 1, pp. 1–27, Jul. 2023, doi: 10.33476/ajl.v14i1.3439.
N. Ichsan, C. Nasir, N. H. Attas, and T. E. Saputra, “Empowering Community Legal Awareness in The Utilization of Mining Natural Resources and Environmental Protection,” J. Indones. Sch. Soc. Res., vol. 2, no. 2, pp. 205–214, 2022.
B. A. Kusumo, “Sanksi hukum di bidang perpajakan,” Wacana Huk., vol. 8, no. 2, 2009.
B. Hartono, Z. Hasan, and A. Siregar, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-sama,” Case Law, vol. 4, no. 1, pp. 1–16, Jan. 2023, doi: 10.25157/caselaw.v4i1.3068.
M. E. A. Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, “TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) TERHADAP WAJIB PAJAK TERKAIT SANKSI PIDANA PERPAJAKAN,” J. Huk. Mhs., vol. 1, no. 1, pp. 33–48, Apr. 2021, doi: 10.36733/jhm.v1i1.2571.
M. R. Joka, “Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” Justice Voice, vol. 1, no. 2, pp. 91–102, Feb. 2023, doi: 10.37893/jv.v1i2.191.
H. A. Alfaruqi, D. K. Sugiharti, and A. Cahyadini, “Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan,” ACTA DIURNAL J. Ilmu Huk. Kenotariatan, vol. 3, no. 1, pp. 113–133, 2019.
A.-A. E. Adi Nugraha & Edy Herdyanto, “PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2628 K/Pid.Sus/2016 TENTANG FAKTUR PAJAK FIKTIF,” Verstek, vol. 8, no. 1, Feb. 2020, doi: 10.20961/jv.v8i1.39602.
E. F. Virginia and E. Soponyono, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan,” J. Pembang. Huk. Indones., vol. 3, no. 3, pp. 299–311, Sep. 2021, doi: 10.14710/jphi.v3i3.299-311.
T. E. Saputra and G. A. Putri, “Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga,” Vifada Assumpt. J. Law, vol. 2, no. 2, pp. 13–25, Jul. 2024, doi: 10.70184/95p0dp33.
H. Panjaitan, “ASPEK HUKUM KEGIATAN PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA,” J. Huk. to-ra Huk. Untuk Mengatur dan Melindungi Masy., vol. 8, no. 3, pp. 302–315, Dec. 2022, doi: 10.55809/tora.v8i3.155.
Y. I. Komaling, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PAJAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007,” LEX Crim., vol. 10, no. 6, 2021.
J. S. D. Mamole, R. Singal, and G. Bawole, “PENEGAKAN HUKUM BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK,” LEX Priv., vol. 13, no. 3, 2024.
D. Rahim, “Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor),” J. Leg., vol. 5, no. 01, 2012.
R. Soemitro, “Dasar–Dasar Hukum Pajak & Pajak Pendapatan,” Bandung PT. Eresco, 2005.
B. Telaumbanua and F. Fahmiron, “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK NOMOR 03/PID. PRA/2015/PN. PDG,” Unes J. Swara Justisia, vol. 2, no. 1, pp. 11–21, 2018.
J. Alessandro, “SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG LALAI MEMBAYAR PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA1 Oleh: Jeremi Alessandro,” LEX Adm., vol. 10, no. 2, 2022.
A. D. Nugroho and A. SH, Hukum Pidana Pajak Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
N. Sulaiman and H. Yusuf, “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak,” J. Intelek Insa. Cendikia, vol. 1, no. 9, pp. 5124–5139, 2024.
N. A. Arifki and I. F. Azmi, “Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang,” Pandecta Res. Law J., vol. 15, no. 2, pp. 167–177, 2020.
Copyright (c) 2025 Rohid, Lauddin Marsuni, Kamri Ahmad
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
.jpg)
